Panwaslu Kota Tangerang akan terus mengusut kasus dugaan pelanggaran dan ketidaknetralan tiga kepala dinas (kadis) dan satu kepala kantor di lingkup Pemerintahan Kota (Pemkot) Tangerang. Mereka diduga terlibat dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten, Oktober 2011. "Kami masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi pelapor, saksi terlapor, dan melakukan klarifikasi atas kasus yang melibatkan empat kepala dinas tersebut. Hasilnya, akan kami pastikan dalam beberapa hari ke depan," ucap Wahyul Furqon, Ketua Panwaslu Kota Tangerang, Senin (5/9).
Menurut Wahyul, setiap kasus pelanggaran akan ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk mendapatkan kepastian, pihaknya akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi sesuai dengan mekanisme yang ada. "Semua kasus yang dilaporkan mesti kami lakukan proses klarifikasi. Jadi, tidak mudah untuk memastikannya sebelum mendapatkan klarifikasi dari semua pihak," tandasnya.
Seperti diketahui, empat kadis di Kota Tangerang dilaporkan Gerakan Madani Masyarakat (Gemma) Tangerang ke Panwaslu Kota Tangerang atas dugaan ketidaknetralan mereka dalam perhelatan Pilgub Banten. "Kami mendapati mereka melakukan kampanye terselubung untuk pemenangan salah satu calon gubernur saat agenda tarling (teraweh keliling) yang diselenggarakan Pemkot Tangerang di Masjid At-Taubah, Kecamatan Larangan, pada 15 Agustus lalu," kata Drajat Sumarsono, juru bicara Gemma Tangerang.
Sementara itu, pengamat pemerintahan dari Lembaga Independen Kajian Kebijakan Publik Tangerang (LIKKPUT), Yusuf Iskandar Nafis, meminta panwaslu untuk realistis dan tegas dalam mengambil keputusan tiap dugaan keterlibatan PNS dalam perhelatan politik. "Kasus PNS terlibat dalam politik dan mendukung pimpinannya yang sedang mencalonkan sudah jadi rahasia umum," ucapnya. (Don).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar