TAK ADA ANGGARAN, TIDAK ADA OPERASI YUSTISI

Meski menjadi salah satu kota tujuan favorit para pencari kerja, Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak menganggarkan dana untuk melakukan operasi yustisi. Oleh karena itu, menghadapi kemungkinan meningkatnya arus pendatang pasca-lebaran, pemerintah daerah setempat hanya menyiapkan pemantauan dan pendataan di kecamatan padat penduduk. "Bekasi merupakan daerah urban. Memang setelah lebaran harusnya ada operasi yustisi, seperti yang dilakukan pemerintah DKI. Tapi, karena tidak ada anggaran kami tidak bisa melakukannya tahun ini," ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, Aspuri, di Kompleks Pemkab Bekasi, Senin (5/9). Ia menjelaskan dengan ketiadaan anggaran tersebut pihaknya hanya melakukan penertiban pendataan saja bersama pihak kecamatan dan desa. Penertiban pendataan yang dimaksud berupa mencari data jumlah pendatang yang ada di wilayah bersangkutan. "Kita hanya mengarahkan saja. Kalau ada yang mau menjadi warga Kabupaten Bekasi, ya harus sesuai dengan mekanisme yang ada," ucapnya. Ia menambahkan pihaknya tentu akan mempertanyakan keterampilan serta tujuan yang hendak di capai para pendatang tersebut di Kabupaten Bekasi. Kendati demikian, Aspuri mengaku tidak bisa memaksa pendatang non skill untuk kembali ke daerah asalnya. "Kita akan pertanyakan, apakah memiliki skill atau tidak. Kalau tidak punya skill dan tidak jelas apa yang akan dikerjakan, ya kami sarankan untuk kembali saja," katanya. Daerah yang akan dilakukan penertiban pendataan tersebut, diantaranya adalah daerah yang berdekatan dengan kawasan industri, seperti Cikarang Barat, Cikarang Selatan, Cibitung, Tambun Selatan, Cikarang Timur, dan Cikarang Pusat. Hanya, selain tidak memiliki anggaran untuk menggelar operasi yustisi, Aspuri pun tidak memiliki prediksi angka jumlah pendatang yang masuk ke wilayah ini. "Data tiap tahun ada, tapi tidak di sini. Tiap tahun berapa trennya ada catatannya, tapi tidak disini," kata Aspuri. (Don).