WALKOT BEKASI DINILAI LEMAH DAN TAK MAMPU ATASI PERSOALAN PASAR

Pasar Baru Bekasi terlihat lebih tertib setelah diresmikan oleh Walikota Bekasi beberapa waktu lalu dengan pengguntingan pita. Konsep yang ditawarkan pengelola pasar terlihat lebih berjalan ketimbang apa yang diupayakan pemkot Bekasi di Pasar Pondok Gede. Sebut saja Rus warga Pondok Gede, Komplek DDN, yang mengluhkan kondisi lalu lintas sekitar pasar Pondok Gede karena kegagalan pemerintah dalam mengakomodir pedagang eks. pasar tradisional Pondok Gede. "Saya pernah terjebak kemacetan saat akan pergi ke Bandara karena kemacetan pasar Pondok Gede membuat kendaraan yang saya gunakan tidak bisa lewat digunakan untuk berdagang, saya terlambat boarding di bandara" katanya (29/7). Pasar yang dulu pernah terbakar merupakan pasar tradisional beberapa blok yang menjadi lokasi berdagang pedagang daging dan ikan serta pedagang sayuran. Kini sudah berubah menjadi Atrium Pondok Gede dengan menyediakan 300 lebih kios bagi pedagang lama, namun tidak banyak yang bisa berjualan karena harga kios mahal. Saat pemerintah Kota masih dipimpin Mochtar Mohamad, pedagang dijanjikan dapat kemudahan untuk menyewa lapak atau kios yang disediakan pengelola Atrium. "Mochtar Mohamad lebih memiliki komitmen dengan konsep pasar yang ditawarkan, dia masih mau menata dengan penertiban yang persuasif, kalau Walikota Rahmat Effendi malah semrawut lagi," kata Rus yang menjelaskan Walikota Bekasi sekarang tidak memiliki kemampuan dan lemah. Pedagang pasar di rezim Rahmat Effendi justru tidak jelas lagi konsepnya, menurut Rus, selain bahu jalan digunakan sebagai tempat berdagang para pedagang hanya pasrah berdagang diparkiran Atrium dan Tempat Pasar Sementara (TPS) dilahan Inkopau. Selain kemacetan, bau busuk kotoran sisa atau pembuangan sampah pasar merenak kemana-mana disekitar pasar tradisional pondok Gede. Rus juga menyoal Pendapatan dari retribusi yang dikutip pemerintah daerah kota Bekasi yang sampai sekarang, menurutnya, tidak jelas dan hanya menjadi lahan pungli bagi aparatur instansi diwilayah Pondok Gede. Retribusi yang dikutip mulai dari kebersihan, parkir angkutan barang sampai retribusi keamanan setiap hari dikutip dari para pedagang pasar. Hal itu juga diakui ketua Ikatan Pedagang Kaki Lima (IPKL), Edy "Mambo" Zulkifly, yang menyampaikan fakta bahwa ada 5.000 lebih anggotanya dan jumlah terbesar ada di Pasar Pondok Gede. "Pemerintah Kota Bekasi seharusnya berterima kasih pada PKL karena retribusi yang dihasilkan dari pajak pada para pedagang jumlahnya tidak sedikit," katanya saat ditemui di Kantor Pemuda Pancasila (PP). Edy menghitung secara umum. Pemkot belum siap untuk melakukan penataan pasar Tradisional yang ada di Kota Bekasi. IPKL sendiri sejak jauh hari sudah mengajak Walikota Bekasi untuk memikirkan penataan pedagang karena mereka sama sekali bukan penyebab ketidak tertiban dan ketertataan wilayah pasar yang sering muncul seusai dilakukan penertiban. Bahkan Edy menyatakan bukan tidak mungkin pihaknya akan melibatkan kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dengan turun langsung bersama pengurus IPKL. "Jumlah retribusi yang ditarik tidak sedikit, dari pasar yang ada PKL selalu dikalahkan hanya dengan tudingan yang sebenarnya berpulang pada kebijakan pemerintah kota Bekasi," katanya. Sementara itu Kepala Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera) Kota Bekasi, Drs. Abudin, menjelaskan bahwa sudah dilakukan pertemuan dengan PKL dan bahkan dilakukan dirumah ketua IPKL beberapa waktu lalu. "Kan sudah semua, seperti yang di Bekasi Timur dan juga sudah mempertemukan yang bersangkutan dengan pengelola," katanya (27/7). Hal yang dikeluhkan, Abudin kembali mengkoreksi, bahwa tidak pernah ada anggapan PKL atau pedagang sebagai perusuh, penyebab ketidak tertiban dan justru dibina oleh pemkot melalui Dispera. Kebetulan beberapa kasus yang terjadi, menurut Kadispera kota Bekasi lagi, lokasi berdagang justru bukan di pasar sebagaimana mestinya, tetapi di ruko-ruko. Pedang-pedagang itu yang dibina oleh Dinas melalui organisasi-organisasi pedagang yang ada melalui berbagai program yang dilakukan dinas. "Itu merupakan tanggungjawab pemerintah untuk membina pedagang lemah," katanya yang berharap dari kasi trantib di kecamatan yang harus lebih paham dengan tugas yang semestinya dilakukan. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!