Warga RT 07 RW 03 kelurahan Jatirasa, Jatiasih Bekasi, menggelar unjuk rasa menolak pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di wilayah mereka.
Aksi yang dilakukan warga tersebut dapat dari dikeluarkannya ijin pembangunan SPPBE. Warga menuding aparat seperti Ketua RT dan Ketua RW, telah melakukan 'kerjasama' dengan pengusaha.
"Jauh-jauh hari warga sudah sepakat untuk menolak pembangunan SPPBE, kenyataannya kok kenapa ada ijin pembangunan SPPBE itu," ungkap salah satu warga Jatiasih, Bekasi, Ki Kusumo.
Produser film Drakula Cinta itu juga menuding aparat telah melakukan intimidasi terhadap warga.
"Beberapa warga didatangi dan dipaksa menyetujui pembangunan SPPBE. Mereka dipaksa tandatangan, kalau menolak dikucilkan. Kami punya bukti rekaman videonya," tutur Ki Kusumo.
Aksi demo warga direspon anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Komisi B yang menyempatkan datang ke lokasi., antara lain Ketua Komisi B Roni Hermawan,anggota Komisi B, Muhamad Dian, Marta Susila, Lisbet Morliner dan Hj Ratu Tatu Sukarsih.
“Saya digaji dari uang rakyat, kita hormati aspirasi rakyat. Soal pembangunan SPPBE ini saya akan minta ditangguhkan dulu pemberian ijinnya,” tandas Roni yang disambut tepuk tangan warga.
Sementara itu, sekretaris Dinas Tata Kota Bekasi, Dadang Ginanjar menjelaskan bahwa hingga detik ini pihaknya belum merekomendasikan ijin pembangunan SPPBE Jatiasih. Camat Jatiasih, Jarkasih yang berada di lokasi turut menenangkan warga.
"Warga tidak usah was-was, jangan emosi, jangan terprovokasi, karena masalah masih bisa diselesaikan," tandas Jarkasih.
Proyek pembangunan SPPBE Jatiasih dinilai warga bertentangan dengan aturan yang ditetapkan Pertamina, dimana pabrik SPPBE tak boleh dibangun di tengah pemukiman warga. (Ton)/Trib).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar