Partai Golkar mencanangkan visi pembangunan menuju negara kesejahteraan. Hal ini menjadi hasil Rapat Pimpinan Nasional II Partai Golkar di Hotel Mercure, Ancol, yang berakhir hari ini.
"Visi ini harus dilakukan dan disosialisasikan," kata Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, seusai penutupan rapat, Jumat, 28 Oktober 2011. Golkar akan membentuk tim untuk menyempurnakan visi pembangunan ini. "Paling lambat 2012 sudah harus selesai," kata Ical, panggilan akrabnya.
Ketua DPP Bidang Organisasi dan Daerah menyatakan, ada tiga poin penting yang menjadi keputusan Rapimnas, yakni kesediaan Ical sebagai calon presiden, peningkatan sosialisasi Ical sebagai capres hingga tingkat bawah, serta deklarasi capres paling lambat Oktober 2012.
"Visi pembangunan Partai Golkar dan deklarasi calon presiden bersamaan," kata Mahyudin. Dua hal ini harus terintegrasi untuk meningkatkan elektabilitas partai beringin.
Visi pembangunan Golkar menuju negara kesejahteraan mencakup delapan poin. Visi pembangunan ini dibacakan politikus Golkar, Chairuman Harahap. Kedelapan poin itu adalah ideologi, politik, hukum, ekonomi, pendidikan dan kesehatan, lingkungan hidup, pertahanan keamanan dan politik luar negeri.
Dalam bidang hukum, Golkar berharap penegakan tidak tebang pilih. "Hukum masih digunakan untuk memberangus lawan politik," kata Chairuman. Chairuman menyatakan, Golkar bertekad akan memperbaiki sistem hukum nasional, serta memberantas korupsi dan penyuapan.
Dalam bidang ekonomi, Golkar mencanangkan sistem kekaryaan untuk membangun masyarakat. Pembangunan bangsa harus dibangun dari pedesaan. "Sebab, desa adalah tulang punggung bangsa," kata Chairuman.
Terkait persoalan Papua, Golkar menolak wacana kemerdekaan dan menjadikan isu ini sebagai masalah internasional. Golkar mengaku siap menjadi garda terdepan untuk keutuhan negara ini. "Pemerintah harus segera menghadirkan kesejahteraan dan kedamaian," ucap Chairuman.
Di samping itu, pemerintah diminta untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Dalam bidang pendidikan, Golkar meminta anggaran sebesar 20 persen dimaksimalkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sementara dalam politik, Golkar berniat memperbaiki struktur politik. "Agar tidak terjadi politik transaksional dan seremonial," kata Ketua Komisi II DPR ini. (Don).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar