Ronny Hermawan, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi, minta Dinas Pembangunan dan Kebakaran Kota Bekasi untuk lebih serius melakukan penilaian terhadap kondisinya sendiri. "Himbauan tanpa kecakapan dinas mengelola anggaran mobil pemadam dan lain lainnya, adalah hal sia sia, coba anda cek berapa unit mobil pemadam yg laik pakai?" katanya (9/7).
Anggota DPRD dari fraksi Demokrat tersebut mencontohkan apa yang sudah dilakukan Disbangkar Kota Bekasi dengan meminta pada pihak swasta memenuhi standrar equipment minimum (SEM)bangunan gedung atau perkantoran serta pusat perbelanjaan, tapi tidak cukup kompeten memenuhi Standar bagi kedinasannya. "Dinas sering menghimbau bahkan mengultimatum perusahaan swasta untuk kelengkapan pemadam kebakaran, jika tdk dipenuhi maka diancam sanksi, ironisnya mobil pemdam dan berbagai kebutuhan milik pemkot sama sekali belum memadai," katanya Ronny.
Situasi musim panas dan banyaknya musibah kebakaran diharapkannya dapat menyedarkan dinas bahwa kebutuhan untuk memenuhi fasilitas penunjang merupakan hal mendasar yang harus serius dipikirkan. "Bayangkan gedung bertingkat jika kebakaran bagaimana? Mobil pemdam hanya 3 yang jalan, itupun air-nya masih bocor pompanya," imbuh Ronny berkelakar.
Menurut Ronny mestinya walikota yang diberikan sanksi karena kurang melindungi dan memberi jaminan keamanan atas bahaya kebakaran, dan bisa di class action akibat dari pengabaian yang terjadi karena merugikan masyarakat. "Hanya informasi kebakaran bukan hanya merugikan secara materi, tapi juga jiwa," katanya. (Don).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar