Sekretaris Jendral GARDA Bekasi 1, Nur Fatah setuju untuk melaporkan kasus Penerimaan Siswa Baru (PSB) melalui jalur Bina Lingkungan agar dilaporkan ke satuan tugas (SATGAS) mafia hukum. "Kalau itu akan membuat membersihkan PSB dari mafia dan masuknya kepentingan politik dalam kegiatan PPDB secara khusus kenapa tidak untuk laporkan ke satgas Mafia hukum," Kata Nur Fatah (27/7).
Fatah melihat pemerintah kota Bekasi mencoba mengaburkan dari persoalan sesungguhnya. "Sebenarnya Rahmat Effendi tahu kalau banyak anggota legislatif menekan dinas pendidikan kota Bekasi, tapi mana political will walikota Bekasi?", katanya lagi.
Fakta yang disampaikan Fatah justru dinas pendidikan kota bekasi, utamanya kepala sekolah, tertekan dengan telpon dan ancaman via telpon yang ditujukan pada akses jalus Bina Lingkungan. GARDA Bekasi 1 berharap agar Rahmat Effendi mengakui saja adanya tekanan yang luar biasa dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi terkait PSB yang diselewengkan.
Kekecewaan Fatah karena lampu hijau justru dari walikota terkait intervensi DPRD pada proses PSB via Bina Lingkungan. "Intervensi DPRD pada proses rekrutmen siswa baru karena sudah ada lampu hijau dari dari pihak Pepen atau eksekutif," katanya tentang bentuk mafia yang terjadi sesungguhnya. (Don).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar