SEMUA KEBIJAKAN GRAND TERGANTUNG KEMENTERIAN DAN WALIKOTA BEKASI

Skema kerja sama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Kementrian Pekerjaan Umum ternyata yang menjadi bahan pembicaraan antara bank Dunia dengan Pemkot Bekasi. "Ya karena sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur hubungan bantuan langsung dengan pemerintah daerah," kata Ani Pranoto asisten Manajer Bank Dunia di Jakarta saat dihubungi via telpon (29/5). Ani mengingatkan program pemberian kredit mesin pada project Gas Land fill flaring di Sumur Batu 3_4 tahun lalu, bahwa itu program Grand yang kerjasamanya antara PU pusat dan World Bank. Menurut Ani, persoalan mesintersebut dipinjamkan atau diberikan itu hubungannya antara PU pusat dan pemerintah daerah. Walikota Bekasi memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kebijakan karena tekhnologi seperti apa dan bagaimana dari program di daerah tetap walikota yang memiliki kewenangan memutuskan. "Kami hanya membicarakan hal biasa, karena nantinya Grand itu dari kementrian Pekerjaan Umum bukan World Bank pada pemda," lebih lanjut Ani menambahkan. Apakah nantinya program berbentuk on granting atau on landing, sepenuhnya program grand merupakan bantuan PU pada pemda yang diminta PU dari World Bank. Pinjaman sendiri yang meminta kementrian PU, bukan pemda seperti sempat dilansir dinas kebersihan memikirkan pengajuan pinjaman ke Bank dunia adalah belum jelas. Sedangkan untuk pengolahan tempat sampah sendiri, diakui Ani, memang menjadi bahan bagi pemda untuk memikirkan proses dari awal, pengelolaan sampah, treatment sampai penentuan sistem pengolahan. "Memang kementrian PU memiliki kerja sama dengan daerah-daerah dan dimungkinkan daerah-daerah yang memiliki interest dengan program PU (bank sampah) akan menjadi pilot project," katanya. Hal tekhnologi dan manajerial sepenuhnya diserahkan pada Walikota untuk menentukan kebijakan tentang persampahan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai di daerahnya. "Seperti komunikasi dengan walikota Bekasi tentang masih terjadinya longsor dan sistem sanitary land fill yang sesuai aturan, sepenuhnya bergantung pada kebijakan walikota Bekasi," kata Ani soal respon Dr. Rahmat Effendi terkait pembicaraan persampahan. (DON). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!