DIRUT RSUD MINTA MASYARAKAT OBYEKTIF NILAI PELAYANAN DAN KINERJA RSU

Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kota Bekasi, dr. Titi Masrifahati, saat ditanya bagaimana kondisi RSUD saat ini dibanding dengan tahun lalu berharap publik lebih objective dalam menilai kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Ya untuk menunjukkan kinrja SKPD dilihat perbandingan tahun lalu boleh-boleh saja, Tapi spesifik RSUD itu ada aturan tersendiri berdasar Permenkeu," katanya (1/6). dr. Titi terlihat agak sensitif setelah mendengarkan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi yang baru dilakukan Rabu (30/5/2012) lalu. "Kalau makro oke lah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lah kalau Pencapaian target-targetnya? RSU punya ukuran sesuai Permenkeu, yaitu kinerja; PPKBLUD" katanya lebih lanjut. Diterangkannya, bahwa indikator operasional, keuangan, manfaat yang langsung ke masyarakat dalam bentuk pelayanan publik. Masyarakat, tentu DPRD juga, diminta untuk melihat dulu pencapaian SPM-nya dan kepuasan pasien secara tersistem dan akurasi hasil dapat dipercaya. Dokter muda yang memimpin RSUD bermodal pengabdian ketulusan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kota Bekasi itu melihat harus ada uji dalam bentuk survey, misalnya. "Survey dong indikator operasional, keuangan, manfaat yang langsung ke masyarakat dalam bentuk pelayanan publik," kata dr. Titi. Sehingga dokter Titi sempat menyayangkan tidak komprehensifnya rekomendasi atau penyampaian yang disampaikan dalam pandangan fraksi-fraksi di DPRD kota Bekasi tentang LKPj 2011. "Kenapa dewan tidak mau lihat itu, padahal kinerja PPKBLUD RSUD itu sdh ada hasil penilaian BPKP, jadi terukur," katanya. Kedepan dokter Titi berharap evaluasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi lagi dapat dilakukan secara holistik dan akuntable. "Jangan cuma bilang belum optimal saja, ya tetap harus merujuk sajian data BPK atau BPKP supaya terukur dan ke depan bisa memberi rekomendasi konsrtuktif termasuk dalam penetapan kebijakan yang ada," katanya. Ditanya apakah itu terjadi pada pembahasan LKPj kali ini saja menjelang pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi. dr. Titi enggan untuk berbicara secara langsung, namun dia menyatakan semua itu memiliki hubungan erat dan melekat secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum Dirut RSUD Kotra Bekasi menyatakan bahwa budaya politik bangsa ini masih pada kondisi menghubungkan politik dengan kebijakan pelayanan. "Karena formulasi kebijakan dipengaruhi dari implementasi kebijakan sebelumnya, siapapun incumbent akan melalui hal itu, Karena pola sistem dan budaya politik kita seperti itu dan Masyarakat juga belum ngeh. Saya fokus saja, biar politik itu realita, harus terkoneksi untuk manfaat bagi masyarakat saja," kata dokter Titi. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!