Jumat, 01 Juni 2012
DPRD KOTA BEKASI MINTA PEMKOT PERHATIKAN PENGARSIPAN DOKUMEN
Ketua komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Roy Achyar melihat keberadaan arsip daerah sangat penting untuk pemerintahan daerah. "Keberadaan arsip daerah sangat penting untuk keberlangsungan negara, hilang arsip berarti hilangnya negara," katanya saat ditemui di DPRD kota Bekasi (31/5).
Roy menambahkan, jejak rekam pelaksanaan kerja satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat dibutuhkan untuk dievaluasi dan dikaji. Keberlangsungan pembangunan, imbuhnya, amat bergantung dari kecakapan manajerial pegawai untuk menata kelola kearsipan dan dokumentasi pemerintahan.
Sementara itu Zaiman Makmur Affan, menyampaikan hal yang sama terkait isi rekomendasi yang menampilkan persoalan kearsipan di kota Bekasi yang kurang baik dan benar. "Justru kita mengharapkan keseriusan pemkot bahwa pentingnya peran pengarsipan dalam hubungannya dengan planning dan re-planning sampai pada tahap evaluasi," katanya.
Selain itu re-evaluasi, menurut Zaiman, juga sebagai wadah penyimpan asset daerah untuk kepentingan kota Bekasi ke depan. Belum adanya koordinasi dan kerjasama tentang Arsip Daerah dilingkungan Pemerintahan Kota Bekasi dinilai sangat mengkhawatirkan.
Pengarsipan terhadap arsip-arsip SKPD Kota Bekasi belum dilaksanakan dengan baik menjadi ancaman laten bagi keberlangsungan pemerintahan yang baik dan bersih. "Itu juga yg menjadi penghambat kita dalam hal memutuskan kebijakan, mencari arsip dan sumber kegiatan yang sudah sejak lama," kata Zaiman menambahkan.
Pengarsipan terhadap arsip-arsip SKPD Kota Bekasi belum dilaksanakan dengan baik akan berakibat pada kealpaan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. "Harapannya tentu bisa meminimalkan satu penggandaaan bentuk keputusan dan kegiatan yg berdampak kepada keuangan daerah," kata Zaiman.
Menurutnya, akan menjadi lebih baik apabila pengelolaan arsip daerah menjadi profesional dan dikelola dengan baik, sehingga bisa membantu pendataan program pemerintahan yang dimulai dari propinsi sampai dengan pusat. Mendatangkan investor, birokrasi yang lancar dan memudahkan dalam memutuskan dalam pengambilan kebijakan tentu akan meningkatkan performance pemerintahan daerah.
Secara tekhnis Zaiman yakin akan sangat membantu pemerintah dalam inventarisasi dan mengelola kekayaan yang dimiliki pemerintah kota Bekasi. "Untuk kota Bekasi, pastinya kepastian asset daerah, sehingga bisa mempercepat keputusan baik dengan kabupaten dan juga dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), misalnya," katanya. (Don).
Live from BlackBerry® on AHA - I like it!
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar