Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai institusi yang bergerak dalam bidang pengkajian dan penerapan teknologi, dengan dukungan sumberdayanya siap membantu dan bekerjasama dalam pembangunan daerah.
Menurut Kepala BPPT, Marzan A. Iskandar, selama ini lembaganya telah banyak melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, antara lain dalam bidang teknologi penginderaan jauh, penghitungan Natural Resource Acounting, pembuangan Sistem E Government, kegiatan-kegiatan iptekda, teknologi lingkungan, dan lain-lain. “BPPT melalui Balai Teknologi Lingkungan selama ini juga sudah bekerjasama dengan pemda-pemda, antara lain dengan Pemda Magetan tentang pengolahan limbah penyamaan kulit dan konservasi durian Tawing, termasuk dengan Pemda Pekalongan dan Pemalang tentang pengolahan limbah tahu tempe dan aplikasi tanaman mangrove untuk penahan abrasi pantai,” kata Marzan A. Iskandar di Jakarta, Kamis (28/6).
Kami juga pernah bekerjasama dengan Pemprov Banten dan Pemda Cirebon untuk konservasi air rawa danau bekerjasama dengan LSM dan industri setempat.
Wadah ini bekerja secara khusus melakukan pengkajian tentang lingkungan, konservasi dan bioremediasi. “Kami akan terus memperkuat posisinya menjadi lembaga penyedia jasa yang handal di bidang teknologi lingkungan, dengan dukungan laboratorium-laboratorium penguji yang tersertifikasi,” ungkap Marzan.
Hanya kata dia, dewasa ini tantangan pengembangan lingkungan hidup belum teratasi baik seperti terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim.
Kedua permasalahan tersebut, bukanlah hal yang terpisah, namun terkait satu dengan yang lain dan memerlukan pemikiran-pemikiran, kebijakan dan tindakan yang terpadu untuk mendapatkan solusinya. “Kini bukan eranya lagi tujuan ekonomi dan tujuan lingkungan hidup dipertentangkan, melainkan harus diselaraskan ke dalam konsep ekonomi hijau dengan tujuan utamanya kesejahteraan umat manusia,” ungkapnya.
Konsep ekonomi hijau memiliki beberapa unsur utama, diantaranya pengentasan kemiskinan, pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, dan internalisasi lingkungan dalam semua aktivitas pembangunan.
Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang menentukan arah pembangunan dengan empat pilar, yaitu pro poor, pro jobs, pro growth, dan pro environment. Dengan begitu, ekonomi hijau yang dimaksud adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesetaraan sosial, dan sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan.(RM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar