E-KTP DI JAWA BARAT BERJALAN LAMBAT

Program Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Provinsi Jawa Barat, berjalan lambat. Dari total 35.150.344 jiwa warga Jabar yang wajib ber-KTP, baru 5.767.646 warga saja yang telah memperoleh e-KTP. Artinya, baru sekitar 16,40 persen yang baru terealisasi. Kepala Biro Pemerintahan Umum Pemprov Jabar Endjang Naffandy menuturkan, untuk di Jabar, e-KTP itu terbagi menjadi dua periode yaitu program di tahun 2011 dan tahun 2012. Di tahun 2011, ada 11 kabupaten/kota yang memulai program e-KTP. Sementara untuk 15 kab./kota sisanya, baru akan dimulai jika semua peralatan tersedia yang rencananya diterima kecamatan pada Maret 2012. Endjang menuturkan, program e-KTP di tahun 2011 melayani 12.794.914 jiwa dari 17.581.584 jiwa jumlah penduduk di 11 kab./kota. Daerah-daerah itu ialah Kab. Cirebon, Kab. Garut, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang, Kab. Ciamis, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kota Bekasi. "Dari 12 juta sekian yang wajib e-KTP, hingga akhir pekan lalu baru terealisasi 5,7 jutaan atau sekitar 45,08 persen," katanya kepada wartawan, Minggu (26/2) siang. Dari 11 kab./kota itu, hanya empat kabupaten yang capaiannya antara 50-70 persen yaitu Ciamis, Cirebon, Indramayu, dan Garut. Tujuh daerah sisanya, baru melayani sekitar 10-45 persen jumlah penduduk yang wajib e-KTP. "Kota Cimahi yang terendah yaitu baru 10 persen. Memang Cimahi hanya tiga kecamatan, tapi penduduk di tiga kecamatan itu padat sehingga prosesnya lama. Kalau daerah lain kan penduduknya sedikit di tiap kecamatan," kata Endjang. Menurut Endjang, program e-KTP untuk 11 kab./kota tadi, semestinya rampung di tahun 2011. Namun karena berbagai hambatan di lapangan, target itu tidak tercapai. "Pada 26 September 2011 lalu, ada pertemuan antara unsur Dirjen Administrasi Kependudukan, Pemprov Jabar dan 11 kabupaten kota yang menerima program e-KTP. Pertemuan itu menyepakati batas waktu penyelesaian program 2011 hingga April 2012," ujarnya. Di tahun 2011 itu, banyak berbagai hambatan teknis dan non teknis yang membuat program e-KTP tidak berjalan mulus. Hambatan itu, kata Endjang, distribusi perlengkapan komputer, dokumen, dan tenaga pendamping yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tidak tepat waktu. "Sesuai Sesuai kesepakatan, tiap kecamatan mendapat dua perangkat komputer serta tenaga pendamping. Satu perangkat komputer itu diharapkan bisa melayani 18.000 ribu warga. Namun faktanya, tidak semua kecamatan menerima perangkat yang lengkap. Selain itu, operator komputer di setiap kecamatan, tidak semuanya punya kemampuan yang sama," katanya. Sementara untuk program e-KTP tahun 2012 untuk 15 kab./kota di Jabar, hingga saat ini belum memulai proses penerapan E-KTP. Pasalnya, pemerintah pusat belum menyalurkan peralatan komputer, dokumen, dan tenaga pendamping ke setiap kecamatan yang ada di 15 kab./kota tersebut. "Sesuai janji pusat, peralatan akan tiba di tiap kecamatan pada bulan Maret. Targetnya, jika semua lancar, Oktober atau Desember 2012 sudah rampung proses pembuatan E-KTP untuk Jabar," ucap Endjang. (Pra/Don). ( Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).