Komisi D DPRD Kota Bekasi menduga telah terjadi pelanggaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antarSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pengelolaan lapangan futsal di kompleks GOR Bekasi oleh pihak ketiga. Pasalnya, Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata (Disporbudpar) Kota Bekasi yang membawahi kewenangan tersebut tidak mengetahui perihal pengelolaan lapangan futsal oleh pihak ketiga tersebut.
Hal tersebut diketahui saat Komisi D DPRD Kota Bekasi melakukan inspeksi ke lapangan futsal di kompleks GOR Bekasi. Sejumlah pekerja tampak masih memperbaiki konstruksi gedung yang belum rampung. Sebelumnya, gedung berukuran 20x33 meter persegi itu sudah lama dibiarkan terbengkalai. "Tapi sekarang sudah hampir rampung seperti ini dan akan dibuka sebagai tempat futsal untuk umum. Padahal tidak pernah ada pengajuan di APBD Kota Bekasi, baik di tahun anggaran 2011 maupun 2012 untuk biaya perbaikan atau perawatannya," ucap Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi Heri Koswara.
Kepala Disporbudpar Kota Bekasi Aan Suhanda pun tidak tahu menahu perihal pembangunan lapangan futsal tersebut. Pengajuan perbaikan atau pengelolaan oleh pihak ketiga tidak melalui dirinya. "Justru yang saya tahu, gedung ini sengaja tidak diperbaiki karena termasuk dalam site plan renovasi total Stadion Patriot. Dalam site plan, lokasi ini nantinya akan dijadikan area parkir. Jadi sudah pasti tidak boleh didirikan bangunan," kata Aan.
Komisi D pun akan mencari tahu lebih lanjut perihal kerja sama yang dijalin pemerintah dengan pihak ketiga yang mengelola gedung tersebut. Salinan perjanjian kerja sama antara Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dengan CV Anugrah Jaya per tanggal 26 Desember 2012 akan ditelusuri lebih lanjut.
Pemerintah Kota Bekasi sendiri saat ini baru membangun stadion Patriot Bekasi dengan biaya keseluruhan Rp. 650 milyar. Saat ini proyek baru menyelesaikan tiang pancang stadion dengan nilai proyek lebih dari Rp. 23 milyar. (Don).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar