KECAMATAN DITUDING TIDAK GUBRIS INSTRUKSI WALIKOTA

KESEMERAWUTAN kondisi para pedagang liar di pertigaan jalan depan Atrium Plaza Pondok Gede dan Jl. Raya Jatimakmur lebih disebabkan pihak kecamatan tidak menggubris instruksi walikota, Dr. H. Rahmat Effendi. “Jelas dan tegas pak walikota memerintahkan kepada Camat Pondokgede dan Camat Bekasi Barat agar menertibkan kesemerawutan tersebut. Kenyataan, sampai sekarang instruksi tersebut tidak pernah dilaksanakan.” kata Nurjani, Sekretaris Ikatan Warga Pedagang (IWP) Pasar Kakilima Kosgoro 1957. Hal itu disampaikan Nurjani, Sabtu (11/8) kepada Koran Kota saat memantau kondisi kesemrawutan para pedagang liar dan kendaraan angkutan umum di sana. Lebih dari 250 pedagang mengambil lahan jalan raya akses Jakarta ke kota Bekasi, sehingga menimbulkan kemacetan arus lalu lintas umum yang parah. Cukup mengherankan kondisi seperti itu tidak pernah dibenahi bahkan oleh pihak Polantas Kepolisian Sektor Pondokgede, Polresta Bekasi yang berkantor di areal tersebut. Pengutipan retribusi yang dilakukan anggota Dinas Lalulintas Angkutan Jalan Pemkot Bekasi memperparah kemacetan yang nyaris berlangsung sepanjang hari bahkan sampai malam. Belum lagi tidak tersedianya tempat pembuangan sampah, menambah kekotoran kondisi wilayah ini. Menurut Nurjani, Walikota Rahmat Effendi pernah melihat langsung lokasi dan memerintahkan kepada camat dan juga lurah Pondokgede serta Jakasampurna. “Kenyataannya hingga kini tidak pernah ada tindakan dari pemerintah kecamatan maupun kelurahan untuk menertibkan mereka,” tambahnya. Pembangkangan yang dilakukan pihak kecamatan dan kelurahan menertibkan para pedagang liar di jalan umum itu cukup mengherankan. “Kami merasa heran juga atas keberanian pihak kecamatan dan kelurahan tidak mematuhi instruksi walikota. Buktinya sama sekali mereka tidak tergerak menertibkan kesemerawutan yang sudah dikeluhkan banyak masyarakat,” ujar Supardi yang mendampingi Nurjani. Praktik usaha di badan jalan ini sudah berlangsung cukup lama, walaupun sempat mendapat perhatian khusus saat Walikota Mochtar Mohamad masih menjabat. Namun setelah Rahmat Effendi menggantikannya, kondisi kesemerawutan mulai tampak dan kini semakin parah. “Saya memaklumi pak walikota tidak bisa setiap saat turun ke sini, tetapi dengan kedatangan beliau dan waktu itu jelas dan terang memerintahkan camat dan kelurahan segera bertindak, kok sampai saat ini perintah itu tak dilaksanakan,” kata Supardi lagi. Pertigaan depan APG yang merupakan salah satu akses utama menuju Bekasi dari arah Jatiwaringin dan Pondokgede Raya/Lubang Buaya Jakarta Timur, seharusnya menjadi prioritas pemerintah kota Bekasi untuk ditata. Selain para pedagang kakilima, juga angkutan kota yang seenaknya ngetem menambah parah keadaan. “Padahal dulu pihak APG menyediakan terminal, tetapi entah mengapa kini angkot lebih banyak ngetem di jalan umum,” ujar Supardi. Solusi yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Kota, agar Walikota kembali memerintahkan pihak kecamatan dan kelurahan terkait segera bertindak. Penataan perlu dilakukan dengan memindahkan mereka yang liar untuk masuk dalam pasar penampungan yang tersedia. Demikian pula pemerintah kota perlu memikirkan menyediakan terminal Pondokgede. “Satu-satunya kecamatan yang menjadi tujuan akhir rute angkutan kota namun tidak punya terminal, ya Pondokgede,” ujar Supardi. (Coen/Don).