PD MIGAS JUSTERU BUTUH DUKUNGAN UNTUK KONTRIBUSI PAD KOTA BEKASI

PD Migas meminta pihak yang mampu menunjukkan bukti dan data agar perusahaan milik pemerintah Kota Bekasi itu dibubarkan menunjukkan data falid. "Tolong kalau memang ada datanya tunjukkan atau minimal bertemu dengan kami agar tidak simpang siur," kata Ir. Dudi Setyabudi MM. Dewan Pengawas PD Migas di kantornya (27/3). Lebih lanjut mantan sekretaris daerah (Sekda) kota Bekasi itu mengatakan bahwa sampai hari ini operasional PD Migas menggunakan dana dari kontrak kerja dengan Foster Oil bukan dari Medco Energi. "Kami sudah tidak dibiayai APBD untuk operasional manajemen PD Migas Kota Bekasi," kata Dudi. Segala kegiatan yang dilakukan juga atas sepersetujuan pemerintah daerah dan tidak sembarangan. Semua, menurut Dudi, tidak asal bikin kerja sama karena semuanya atas persetujuan Pemda. Dudi mengklarifikasi keberadaan PD Migas saat ini menurut Dewan Pengawas saat ini sudah baik. "Memang mengupayakan manajemen yang lebih baik akan lebih bagus," katanya. Masyarakat kota Bekasi, dinyatakan Dudi, diharapkan lebih sabar menunggu laporan yang akan diserahkan PD Migas pada bulan April 2012. Masyarakat diminta untuk melihat ke depan PD Migas akan menjadi seperti apa yang diharapkan pemerintah kota Bekasi. Dari kantor PD Migas di jalan Djuanda, Direktur Keuangan PD Migas Bekasi menyampaikan hal yang sama. Bahkan dirinya berharap masyarakat dapat mendukung keberadaan PD Migas Kota Bekasi. Heri menerangkan bahwa saat ini masih tahap eksporasi dan bahkan sudah ada ekspoitasi gas yang dilakukan. Dengang kepercayaan masyarakat kota Bekasi, kami yakin dapat berkontribusi pada pembangunan kota Bekasi melalui eksploitasi gas," katanya. Harus dingat juga, menurut Heri, dengan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi PD Migas sudah tidak menjadi beban lagi. Secara tekhnis gaji pegawai PD Migas sudah dibiayai sendiri melalui kontrak kerja yang dilakukan dengan Foster Oil. Menurutnya, baru kali ini dan pertama kali di Indonesia Pertamina menyerahkan sepenuhnya pengelolaan lahan sumur milik mereka untuk dikelola badan usaha milik pemerintah daerah. "Seharusnya kita bangga karena kita dapat mengelola agar pendapatan yang dapat diberikan kepada pemerintah bisa dioptimalkan," kata mantan Ketua KNPI Kota Bekasi tersebut. Optimisme pada hasil kerja eksploitasi yang dilakukan baik di Sumur A dan B di Jati Sampurna disampaikan Heri. "Biar tidak besar insya Allah hasil dari adanya PD Migas dapat dirasakan oleh masyarakat kota Bekasi," katanya. Heri mengungkapkan bahwa PD Migas pun sangat terbuka untuk menerima masukan dan kritik dari masyarakat. Hanya saja masukan yang diberikan dirapkan disertai kajian yang jelas sehingga dapat menjadi bahan untuk mengembangkan perusahaan yang diserahi kepercayaan mengelola aset Pertamina terebut. Dirinya menyayangkan kalau keputusan tanpa mendasar nantinya akan menghilangkan peluang yang cukup besar dengan ekploitasi gas yang dilakukan. "Kita sudah dipercaya Pertamina, masa kita kembalikan lagi, sayang kepercayaan penuh yang sudah diberikan Pertamina ini," katanya. Lalu dirinya berharap tidak membanding-bandingkan potensi gas yang ada di kabupaten Bekasin dengan yang ada di kota Bekasi. Karena menurutnya dari segi manajemen peluang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah lebih besar. "Minimal Rp. 3 milyar, menurut saya itu luar biasa," kaya Heri. (Don).