KENAIKAN BBM BEBANI MASYARAKAT KOTA BEKASI

Roy Achyar ketua Komisi A Dewan Perwakuilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menilai kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam waktu dekat oleh pemerintah pusat tidak tepat. "Situasi masuarakat secara ekonomi sedang dalam kesulitan, rasanya kebijakan pemerintah pusat itu tidak tepat saat ini," katanya di ruang komisi A DPRD Kota Bekasi (13/3). Hanya saja Roy mengatakan bahwa rakyat tidak bisa berbuat apa-apa termasuk DPRD yang terhormat karena itu kebijakan pemerintah pusat. "Kami sebagai wakil rakyat di daerah tidak bisa berbuat apa, kita hanya ikut kebijakan pemerintah pusat," katanya. Sama seperti Roy, Hj. Martha Mursila anggota fraksi Demokrat di Komisi C DPRD Kota Bekasi juga menyatakan demikian walau pemerintah yang berkuasa saat ini juga dari partai Demokrat. Martha merasakan kesedihan masyarakat karena dirinya selain anggota DPRD juga sebagai seorang ibu rumah tangga biasa yang mengerti kenaikan tarif dan ongkos. Martha melihat kebijakan naiknya harga BBM akan berpengaruh pada situasi ekonomi masyarakat secara keseluruhan. "Imbas kenaikan harga BBM akan berakibat pada naiuknya hampir semua biaya hidup yang menjadi beban masyarakat," katanya. Ditempat terpisah kepala Deopartemen Minyak dan Gas Bumi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA, Hj. Dial Hasan menyampaikan hal penolakannya pada kenaikan harga BBM yang membebani masyarakat. "Sulit membayangkan dalam situasi perekonomian yang tidak stabil masyarakat dibebani lagi dengan kenaikan BBM," kata tokoh perempuan yang tinggal di Pondok Gede, Kota Bekasi. Dial Hasan melihat pemerintah memaksakan kenaikan BBM dan tidak siap untuk menyikapi situasi ekonomi masyarakat. "Apapun biaya yang harus dibayar baik itu tarif, ongkos hidup nantinya akan naik dan menyulitkan masyarakat," katanya. Kenaikan BBM dan ketidaksiapan itu, menurut Dial, sangat terlihat jelas dari penolakan keras masyarakat karena sebenarnya beban masyarakat berat dan program pemerintah tidak jelas. "Saya pikir kalau nantinya subsidi akan berupa Bantuan Lansung Tunai (BLT) lagi semakin menunjukkan pemerintah tidak memiliki perspektif, karena BLT sama sekali tidak mendidik masyarakat," kata perempuan lulusan Tekhnik Gas dan Minyak Bumi Universitas Indonesia tersebut. (Don).