Penggeledahan Kantor Walikota Bekasi berbuah kerisauan diantara staf di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Sejak issue berkembang pasca penggeledahan beberapa staf merasa terganggu kinerja dan aktivitasnya. Bahkan ada diantara mereka menjadi malas-malasan untuk beraktivitas karena situasinya sangat mencekam, menurut mereka.
Hal ini dikatakan oleh Sri Elly, kasubag Bina Pembangunan Bagian Bina Ekbang dan KP, yang ditemui diruang kerjanya. Dirinya bahkan kecewa melihat perkembangan pemberitaan yang jelas memojokkan dua kakak kelasnya di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).
Elly, begitu biasa ia dipanggil, melihat apa yang terjadi karena sistem demokrasi Indonesia yang tidak cukup menguntungkan bagi para birokrat untuk dapat bekerja secara baik. Kepemimpinan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) yang menurutnya hanya demokrasi setengah matang, berakibat pada tarik menarik kepentingan yang merugikan para pegawai.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan pemerintah daerah menjadi terbelah pikirannya. Tuntutan meningkatkan pelayanan dan pemenuhan kepentingan pimpinan yang berasal dari partai politik menjadi pertarungan batin yang tak terselesaikan. Bahkan dapat berakibat buruk pada pelayanan maupun pribadi pegawai, jika salah dalam prosesnya.
Pemenuhan kepentinganlah yang banyak menyebabkan banyak pegawai menjadi stress karena apapun yang mereka lakukan menjadi salah dan merugikan. Banyak kebijakan menjadi rancu, tidak produktif dan konstruktif sehingga berakibat pada menurunnya kualitas kinerja pegawai. Idealisme yang selalu ada dalam diri pegawai menjadi goyah yang pada akhirnya banyak pegawai menjadi tidak percaya diri dalam melaksanakan tugas.
Kasus penyergapan dan penahanan 2 pejabat di lingkungan pemkot Bekasi adalah contoh betapa kebijakan yang rancu itu berakibat pada kerugian besar dialami pegawai pelayan masyarakat. "Sudah bisa ditebak, tidak ada yang mau bertanggungjawab. Dan kakak-kakak saya itu menjadi korban yang dikorbankan." tambahnya. Don.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar