Dr. H. RAHMAT EFFENDI DIUSULKAN MENJADI WALIKOTA BEKASI

Paripurna pemberhentian Plt. Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi, berjalan dengan baik walau ada issue akan ada unjuk rasa dari organisasi kemahasiswaan di Kota Bekasi saat paripurna dilakukan. Terlihat barisan kader Pemuda Pancasila dan Badan Kerukunan Masyarakat Bekasi (BKMB) birsiap di areal gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi bersiaga untuk suksesnya pelaksanaan paripurna tersebut. H. Sutriono S.Pd. saat ditemui seusai sidang paripurna usulan tersebut mengatakan bahwa sidang paripurna ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.32.239 tahun 2012 yang telah diterima Dr. H. Rahmat Effendi dari Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan. "Senin kemarin Plt Walikota Bekasi sudah menerima SK pemberhentian H. Mochtar Mohamad sehingga paripurna ini merupakan tindaklanjut dari surat tersebut," katanya. Wakil Ketua DPRD yang sementara memimpin persidangan tersebut menyatakan paripurna ini hanya usulan DPRD untuk segera mengisi kekosongan kursi Walikota Bekasi yang sudah berlangsung hampir 2 tahun lebih. Dirinya berharap dengan segera diisinya posisi yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt), nantinya pemerintah kota Bekasi dapat berjalan lebih baih dan fokus pada pembangunan sesuai visi-misinya. Humas DPRD Kota Bekasi sendiri terlihat berbeda dengan mengeluarkan pers release tidak seperti paripurna-paripurna sebelumnya yang tidak pernah memberikan data tercatat kalau tidak diminta secara khusus. Dalam release yang dikeluarkan dan jelas tertulis Humas DPRD Kota Bekasi hanya tertulis Nomor Surat Petikan putusan Mahkamah Agung yang memutuskan H. Mochtar Mohamad pada kasus yang menimpanya. Namun Sutriono menjelaskan pentingnya sidang paripurna kali ini untuk dilanjutkan dengan sidang paripurna Istimewa DPRD kota Bekasi yang secepatnya akan dilakukan seusai reses DPRD Kota Bekasi. "Kalau tidak ada keputusan pemberhentian Wakil Walikota, lalu siapa nanti yang akan mengisi posisi kosong walikota?," katanya sambil tersenyum. Pimpinan yang digadang bakal menjadi calon Wakil Walikota Rahmat Effendi tersebut menekankan bahwa ini baru usulan DPRD untuk tindaklanjut surat Direktorat Otonomi Daerah (Otda) dan surat Menteri Dalam Negeri. Sidang sendiri berjalan lancar walau ada juga rumor fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Walk Out (WO) untuk bersikap sesuai perkembangan partainya dalam menyikapi putusan Menteri. Dalam sidang tersebut hanya terlihat Bhudy Prianto MM., anggota DPRD dari fraksi PDI-P yang merupakan wakil rakyat melalui mekanisme pergantian antar waktu yang menghadiri sidang paripurna. "Siapa bilang Fraksi PDIP tidak datang, itu ada anggota fraksi PDI-P diantara kami yang menghadiri paripurna ini," kata Sutriono seraya menunjukkan arah wajahnya ke arah H. Budhy yang tampak asyik berbicara dengan konstituennya. Hasil pemantauan CODE SMUTs, jumlah anggota DPRD kota Bekasi yang menghadiri rapat paripurna tersebut jumlahnya hanya 41 orang anggota DPRD dari semua fraksi yang ada. Hanya sangat mencolok tidak tampak figure wakil rakyat PDI-P yang selama ini eksistensinya cukup dominan dalam mewarnai kebijakan DPRD kota Bekasi dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah dan fungsi lainnya. Semisal wajah Anim Imanudin yang familiar tidak tampak sejak pagi hari di gedung wakil rakyat Kota Bekasi sampai dengan acara selesai baik di ruang fraksi maupun ruang komisi C tempatnya memimpin. Demikian pula dengan Wakil Ketua DPRD kota Bekasi H. Tumai SE., tidak tampak terlihat sejak pagi baik di ruang Wakil ketua maupun ruang fraksi yang gerah dengan keputusan cepat pemberhentian H. Mochtar Mohamad. Enie Widiastuty dan M. Djoko Soekaryo Koencoro juga tidak terlihat dan sulit dihubungi untuk konfirmasi kehadiran dalam rapat paripurna tersebut. Mereka semua dikenal sangat apik meramu aspirasi konstituennya selama menjabat sebagai wakil rakyat kota Bekasi benar-benar menunjukkan rasa solidaritasnya yang ditunjukkan dengan tidak hadirnya mereka dalam rapat resmi tersebut. Sedangkan Andri Tolet, salah satu pentolan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang tampak sibuk mengamati jalannya paripurna menyatakan siap melakukan aksi besar pada pelantikan Walikota Bekasi. "Sekarangkan hanya paripurna usulan bukan paripurna pelantikan dia," katanya dengan aksen serius terhadap sosok Rahmat Effendi yang menjadi incaran aktivis berbasis nasionalis di Kota Bekasi. Andri tidak mau menggambarkan seperti apa aksi yang akan mereka lakukan nantinya pada saat Dr. H. Rahmat Effendi akan dilantik menjadi Walikota Bekasi menggantikan H. Mochtar Mohamad yang selama ini menjadi sahabat ideologis GMNI. Dirinya bersama mahasiswa-mahasiswa lainnya datang hanya mengamati kebijakan apa yang dikeluarkan DPRD kota Bekasi seusai diterimanya SK dari Gubernur Jawa Barat. (Don).