Pemerintah Kota bekasi dinilai lemah dengan banyaknya fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) di Kota Bekasi yang tak jelas. Hal itu dikatakan Hitler Pardamaean Situmorang, ketua Government Againt Corruption and Discrimination (GACD) Kota Bekasi.
Menurut Hitler, seharusnya pemkot Bekasi bertindak tegas pada para pengembang yang dengan sengaja menyelewengkan fasilitas dan tidak sesuai aturan yang berlaku. "Akibatnya data yang mungkin dimiliki bagian aset kota Bekasi merupakan data fiktif.", katanya
Oleh sebab itu dirinya mengingatkan Plt. walikota Bekasi untuk melakukan inventarisir ulang fasos dan fasum di kota Bekasi. H. Rahmat Effendi dinilai Hitler memerintah dengan referensi fiktif dan itu berbahaya diwaktu yang akan datang.
Saat diklarifikasi, Zaki Oetomo selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Daerah (DPPKAD) mengarahkan International Media (IM) untuk menanyakan langsung pada Sub Bidang terkait. Zaki meminta klarifikasi pada Kepala Sub Bidang (KASUBID) Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset, Achmad Arip.
Namun sayang saat ditemui, data terkait fasos dan fasum kota Bekasi tidak dapat ditunjukkan karena yang bersangkutan harus rapat. Arif mengakui masih adanya masalah pada kejujuran para pengembang. "Masih banyak pengembang yang belum menyerahkan kewajiban fasos dan fasum kepada pemerintah kota Bekasi.", jelasnya.
Dirinya menghimbau pada para pengembang di kota Bekasi, yang masih eksis, agar menyerahkan kewajibannya sebagaimana diamanahkan peraturan yang berlaku. "Sesuai dengan peraturan daerah (perda) nomor 10 pengembang harusnya paham.", katanya.
Perda tersebut mengatur penyediaan pra-sarana lingkungan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang harus dipenuhu pengembang. "Saya berharap pengembang mematuhi kewajibannya.", katanya. (Don).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar