Haeri Parani anggota fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mengingatkan pemerintah Kota (pemkot) Bekasi, bahwa pengelolaan pasar oleh pihak swasta sesungguhnya hanya kepentingan keuntungan semata. "Inti pengelolaan pasar oleh pihak swasta prinsipnya pasti profit oriented, itu dulu kuncinya, harga kios-kios yang mereka bangun pasti mahal," katanya saat dijumpai di rumahnya di daerah Kemang Pratama, Rawalumbu.
Kemampuan para pedagang lemah di kota Bekasi yang jumlahnya puluhan ribu untuk dapat membeli atau menyewa toko atau kios, dikatakan Haeri, sangat rendah sekali. Oleh karenanya, fungsionaris partai Demokrat Kota Bekasi tersebut mengingatkan agar pemerintah Kota Bekasi serius memikirkan persoalan yang dihadapi masyarakat pada umumnya dan pedagang pasar tradisional pada khususnya.
Menurut Haeri, kalau masyarakat sangat rendah daya beli dan pedagang lemah pula kemampuan usaha akibat tidak berdaya menghadapi tekanan, pemenuhan kebutuhan akan pasar modern pada akhirnya menggerus keberadaan pedagang kecil. "Dikatakan kalau dikelola swasta bisa jadi bagus, bisa lebih baik, profesional dll. Siapa bilang kalau pasar dikelola dinas atau pemerintah tidak bisa bagus, baik, rapi dan bersih?," katanya.
Kalau pemkot punya komitmen dan keinginan untuk membangun pasar yang layak, menurut Haeri, kenapa kita ragu pemerintah tidak bisa. Diulasnya, terkait anggaran justru hanya menunggu political will pemerintah Kota Bekasi, semua bisa disiasati penganggarannya kalau pemerintah serius memperbaiki sistem dan manajemen pasar tradisional.
Sistem periodesasi penganggaran, menurutnya lagi, dapat digunakan oleh pemerintah dan disisi lain masyarakat lebih mudah untuk mengikuti derap program pemerintah daerah. "Kenapa Surabaya dan Surakarta bisa, kota Bekasi tidak bisa? Ini yang salah orangnya atau prosesnya?," kata Haeri. (Don).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar