Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon telah membentuk UN System Task Team dan Panel of Eminent Person yang keketuaannya terdiri dari : Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono, Presiden Liberia, Johnson Sirleaf dan Perdana Menteri Inggris David Cameron untuk melakukan koordinasi terkait agenda MDGs pasca-2015. Agenda pasca-2015 diharapkan akan merefleksikan tantangan baru pembangunan millenium. Berkaitan dengan itu, pada tanggal 20–22 Juni 2012, di Rio de Janeiro, Brasil, PBB akan menyelenggarakan konferensi lingkungan sedunia Rio+20, dengan tema “The Future We Want”.
KTT Rio+20 merupakan “kick off” untuk Panel of Eminent Person dan hasil-hasil pertemuannya akan menjadi salah satu bahan bagi UN System Task Team untuk merumuskan agenda MDGs pasca-2015. Mencermati 20 tahun Deklarasi Rio dan MDGs yang akan berakhir pada 2015, kita menemukan situasi di dunia yang tidak menunjukkan keberhasilan dari cita-cita deklarasi tersebut. Terlihat adanya problematika mendasar dalam implementasi MDGs. Model pembangunan yang hari ini berlangsung mengabaikan pilar keadilan sosial dan keadilan lingkungan. Akibatnya eksploitasi sumberdaya alam dan manusia semakin masif, proses pemiskinan dan ketidakadilan terus berlangsung.
Oleh karena itu, KTT Rio +20 maupun beyond MDGs 2015 harus menegaskan kembali prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten berbasis keadilan ekologis dan keadilan sosial.
Bagi Pemerintah Indonesia, prinsip pembangunan berkelanjutan yang bertujuan memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tampaknya kurang berhasil dilaksanakan, yang terjadi justru penghancuran berkelanjutan. Keselamatan manusia dan lingkungan ditinggalkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diagung-agungkan pemerintah, dan justru menciptakan kesenjangan antara si miskin dengan si kaya, termasuk pemiskinan perempuan. Implementasi MDGs masih jauh dari harapan dan dari apa yang menjadi komitment pemerintah Indonesia. Pembangungan berkelanjutan kian identik dengan agenda global yang mengarus utamakan liberalisasi ekonomi dan peningkatan konsentrasi penguasaan oleh korporasi raksasa.
Berdasarkan realita dan kondisi implementasi komitmen global MDGs yang mengandung banyak persoalan yang menuntut penyelesaian, maka, Kami masyarakat sipil Indonesia yang peduli dan memiliki perhatian akan MDGs menuntut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai salah satu ketua Panel of Eminent Person dan Peserta konferensi lainnya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mampu independen dan berjuang bersama negara-negara progresif lain di KTT Rio +20 untuk membalikkan arus imperialisme struktural, kultural dan ekologi yang terjadi saat ini untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
Kedua, Diharapkan KTT ini bisa menjadi momentum untuk melakukan koreksi dan mengajak para pemangku kepentingan untuk terlibat secara aktif, karena pertemuan ini akan berimplikasi besar terhadap rakyat.
Ketiga, KTT ini harus menjadi momentum untuk mendesakkan agenda yang selama ini diperjuangkan CSO seperti; agenda demokratisasi, reforma agraria, kedaulatan pangan dan air, kemiskinan, pendidikan, kesehatan maupun pembangunan industri nasional.
Disampaikan di Jakarta, 18 Juni 2012, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk MDGs; Terdiri dari INFID, Walhi, Kruha, IGJ, Migrant Care, IHCS, Yappika, TII, ICW.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar