DPRD DAN EKSEKUTIF DIMINTA KONSEKUEN; REKOMENDASI PEMERIKSAAN DENGAN MAKSUD TERTENTU ATAU PENUHI SARAN AUDIT BPK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi diminta untuk melakukan penyelidikan dugaan adanya korupsi pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah. "Sikapi dong hasil audit bAdan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) agar jelas fungsi DPRD Kota Bekasi, bila mungkin lakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu" kata Heri Parani anggota Badan Anggaran (Banggar) dari fraksi Demokrat (6/7) sayup terdengar dari ruang rapat DPRD. Heri Parani menyoroti sikap DPRD yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kota Bekasi dalam pembahasan hasil dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat, rekomendasi, yang baru saja selesai diparipurnakan (4/7/2012). Anggota Komisi A DPRD Kota Bekasi tersebut menyampaikannya pada rapat "terbuka" pimpinan DPRD Kota Bekasi dengan badan Anggaran dan pimpinan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Disdik juga Dinas Pembangunan dan kebakaran (Rp. 4,6 milyar BOS). Rekomendasi yang Heri Parani maksudkan adalah kemungkinAn untuk adanya rekomendasi DPRD untuk elakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sekiranya laporan hasil pemeriksaan (LHP) memang diperlukan untuk itu. "Bila diperlukan DPRD Kota Bekasi mengeluarkan rekomendasi terkait LHP BPK tersebut,". Katanya lagi. Sedangkan terkait pelayanan publik, Thamrin Usman anggota Banggar dari Fraksi Amanat Persatuan (FAP) meminta seluruh pihak konsekuen dengan tugas dan fungsinya. "Kita harus Konsekuen dengan tugas kita dong, kasihan kalau misalnya ada diskriminasi dalam pelayanan, tidak mungkin dalam satu lingkungan satu dilayani sebelahnya tidak," katanya. Hal tersebut dasampaikan Thamrin melihat pelayanan yang dilakukan dinas pendidikan yang cenderung semakin hari makin banyak keluhan disampaikan warga. Sindiran ini mengarah pada lemahnya sumberdayA manusia dan sistem pelayanan yang dilakukan yang cenderung diskriminatif. Banyak undangan dari SKPD baik penata kelola keuangan sekolah, SKPD kecewa dengan jawaban pada rapat yang tidak bisa dihadiri kepala SKPD tersebut. Antara hasil LHP dan situasi dilapangan, menurut Thamrin, memang buruk sekali kondisinya, yang melihat masih ada yang tidak konsekuen dalam pelaksanaan tugas. "Lihat kembali diRi kitA, karena tugas kita melekat dan harus kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat, jangan kita konsekuen tapi ada yang tidak, itu bohong namanya," katanya saat menuruni tangga ruang rapat ϑî lantai 3 DPRD Kota Bekasi. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!