Walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi, meminta Asda dan Sekda untuk dapat melakukan koordinasi dan inventarisasi persoalan yang dihadapi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait issue problem pelaporan terkait Hasil Pemeriksaan Semester (HPS) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Disampaikan Walikota Bekasi saat memberikan amanat pada apel senin pagi, 2/7/2012, di Plaza Patriot, Pusat Pemerintahan Kota Bekasi, Jalan A. Yani Nomor 1. "saya minta Asda dan Sekda untuk koordinasi membicarakan opini adanya temuan HPS dalam audit yang dilakukan BPK," katanya (2/7).
Hal itu disampaikan karena opini yang berkembang justru ditakutkan akan menjadi issue politis dengan politisasi hasil pemeriksaan/ audit yang dilakukan BPK pada laporan keuangan pemerintah kota Bekasi. Seperti diketahui, berulang kali anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi menyampaikan bahwa ada banyak problem terkait pelaporan yang dibuat pemerintah kota Bekasi dan ada pula yang menyatakan berpeluang disclaimer.
Dr. Rahmat Effendi meminta SKPD terkait untuk melakukan evaluasi dan koordinasi agar persoalan yang dihadapi menjadi jelas dan terang. "Dengan koordinasi itu semoga SKPD-SKPD tidak takut untuk menyelesaikan tugas terkait issue Disclaimer, Sekda saya minta mereduksi opini itu agar tidak dipolitisasi," katanya. (Don).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar