Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rinto S.Pd., meminta pemkot Bekasi memperjelas sikapnya terkait kisruh tempat ibadah jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Mustika Jaya. Pada kesempatan buka puasa dikediaman Wakil Walikota Bekasi, H. Rahmat Effendi, Rinto mempertanyakan pihak pemkot yang tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi terkait berkembangnya issue tempat peribadatan HKBP. "Sampai saat ini DPRD tidak pernah diberitahu tentang perkembangan kekisruhan itu." kata Rinto yang hadir bersama petinggi Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi.
Rinto terlihat kecewa dengan perkembangan kasus yang semakin hari semakin memburuk dan mengancap persatuan dan kesatuan masyarakat Bekasi. Mantan staf sekretariat Fraksi PKS periode 2004-2009 itu melihat ketidak jelasan sikap pemkot berakibat banyaknya pihak-pihak yang mengedepankan praduga dan berseberangan. Sehingga suasana tidak kondusif seperti sengaja dipelihara.
Ketegasan pemerintah sangat diharapkan dapat meredakan "suhu" dan stabilitas masyarakat baik di Kota Bekasi maupun nasional. Beberapa contoh adalah fakta-fakta pemalsuan tanda tangan yang dibiarkan berlarut yang berakibat pada keruwetan penyelesaian kisruh tempat peribadatan. "Seharusnya semua pihak saling menghormati dan mau menjunjung tinggi hukum." tambahnya.
Politisi muda PKS itu menyesalkan berkembangnya issue kekerasan, opini penyerangan dan pemberitaan yang menyesatkan. Kejadian yang bertahan hampir 4 tahun ini justeru terus dieksploitasi untuk kepentingan menarik simpati dan dukungan masing-masing pihak. "Kalau itu yang terjadi tidak akan pernah ada solusi komprehensif untuk penyelesaian masalah." katanya sambil mengungkapkan fakta-fakta.
Kehadiran Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) menunjukkan bahwa kekisruhan ini sudah membuat presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tergerak untuk mengetahui sebab-sebab dari kekisruhan yang terjadi, 19/8. Prof. Dr. Masykuri Abdillah beserta staf Watimpres datang ke kantor pemkot Bekasi dan langsung investigasi ke Ciketing Asem (Cikeas) serta Puyuh Raya. "DPRD Kota Bekasi tidak pernah diberitahu perkembangan kasus ini." terangnya sehubungan dengan kedatangan Watimpres ke Kota Bekasi. Don.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar