Akibat defisit anggaran, pemerintah kota Bekasi harus mengencangkan ikat pinggang dalam pengelolaan kegiatan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010.
Hal ini dikatakan oleh Eliaser Yance Sunuur anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Bekasi,16/7. Pemerintah Kota Bekasi harus berani melakukan terobosan dalam pelaksanaan realisasi anggaran. Terobosan harus dilakukan agar porsi belanja publik lebih besar dibanding belanja birokrasi.
Pemangkasan APBD 2010 sebesar Rp 300 milyar yang dilakukan gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, hanya menyisakan Rp 1,5 trilyun untuk kebutuhan belanj publik dan belanja Birokrasi. Sense of krisis dibutuhkan agar pemerintah kota Bekasi mau mengedepankan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaannya.
Yance mengutarakan pentingnya komposisi anggaran pro publik, sehingga upaya menyejahterakan masyarakat dapat tercapai sesuai visi misi kota Bekasi. "Pemerintah harus berani memangkas biaya kegiatan seremonial, kajian, dan menghemat biaya belanja barang dan pegawai." katanya.
Dirinya menyayangkan rekrutmen pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) kenyataannya mengabaikan efisiensi anggaran terebut. Seharusnya rekrutmen tersebut dalam rangka memilih kebutuhan untuk memangkas anggaran birokrasi. Kenyataan biaya publik di kota Bekasi banyak dihabiskan untuk kepentingan birokrat dibanding untuk kepentingan masyarakat.
Pengadaan mobil mewah, acara seremonial berbiaya tinggi dan study banding yang tidak prioritas masih banyak ditemui. "Ini akibat tidak pahamnya pemkot ehingga biaya membengkak hanya untuk birokrasi dan kepentingan rakyat hanya menggunakan sisa anggaran saja." tambah Yance. Don
Tidak ada komentar:
Posting Komentar