DIAL HASAN: PEMERINTAHAN SBY TIDAK KREATIF

Rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) diketahui akibat tidak kreatifnya pemerintah Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono sebahai kekurang kreatifan pemerintah untuk mengatasi persoalan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Demikian dikatakan kepala Departemen Minyak dan Gas Bumi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Hj. Alwiyah "DIal" Maulidiyah Hasan atau biasa dipanggil Hj. Dial Hasan. Pemerintahan SBY dinilai tidak mampu memaksimalkan pendapatan atau masukan dari sektor perdagangan gas dan Minyak Bumi sehingga pembiayaan APBN terkendala. "Semestinya pemerintah harus me-manage secara baik, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dari sektor minyak dan gas bumi," katanya usai Aksi Keprihatinan di lapangan kecamatan Rawalumbu (18/3). Dampak dari issue rencana kenaikan harga BBM harga telur saat ini naik menjadi Rp. 18 ribu, belum lagi bahan pokok yang akan membuat masyarakat kesulitan dalam menjalani hidup. Hj. Dial Hasan yang juga aktif di Forum Perempuan Bekasi (FPB) melihat kaum perempuan akan paling menjadi korban dari rencana bergulirnya kebijakan kenaikan harga BBM. Oleh sebab itu Dirinya sepakat dengan Aliansi Warga Masyarakat Perumahan se Bekasi untuk menolak kenaikan harga yang digulirkan pemerintahan SBY-Boediono. "Kenapa pemerintah tidak mempelajari kembali eksport minyak yang dilakukan ke Cina, sehingga hasilnya tidak impas atau rugi," Kata Dial. Dial mengusulkan agar undang-undang (UU) Migas dihapuskan saja karena tidak ada faedahnya bagi kemaslahatan kehidupan masyarakat. Hal ini juga diutarakan perwakilan aksi yang hadir antara lain Ivan, Rahmat "Pepeng" Hidayat, H. King Vidor, Ki Slamet, Harun Al Rasyid, Ahmad "Ozy" Fauzi, Ibnu Hajar Tanjung, dan Kelompok Penyanyi Jalanan (KPJ) Sastra Kali Malang (SKB). Penundaan rencana kenaikan harga menurut para perwakilan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pemuda Demokrat Indonesia (PDI), Aliansi Masyarakat Rawalumbu, Garda NASDEM, Gerakan Muda Indonesia (GEMINDO), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Forum Pemuda Perumahan Se-Bekasi, dan Forum Perempuan Bekasi (FPB) menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia. Mereka semua secara tegas menolak kenaikan harga yang pasti berimplikasi pada kenaikan tarif dan ongkos yang membebani masyarakat secara langsung. Solusi kompensasi dinyatakan semua perwakilan sebagai mimpi buruk karena Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada akhirnya hanya transit ke konter pulsa atau hal-hal yang tidak signifikan dalam mengatasi kesulitan yang menunggu lainnya. Aliansi meminta pemerintah menata APBN tanpa harus mengorbankan kepentingan mendasar masyarakat seperti dengan menurunkan gaji pejabat tinggi, mengurangi biaya perjalanan, memangkas anggaran tidak penting dan mengurangi anggaran tidak jelas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Presiden-Wakil Presiden. Acara konsolidasi dihibur dengan pentas musikalisasi puisi Satra Kali Malang yang menyanyikan beberapa tembang keprihatainan dan gugatan. Diantaranya Bongkar, Bermimpipun Boro-Boro, Kalau Aku Diberi Kesempatan Memimpin, Galang Rambu Anarki, Manusia Seperti Binatang dan Puisi Kembalikan Indonesia Pada ku. (Don).