Prof. Dr. Ryaas Rasyid tampil sebagai pembicara dalam simposium Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah di Kota Bekasi (15/12) di Balai Patriot, pusat pemerintahan Kota Bekasi. Dalam pemaparannya Prof Ryaas menyampaikan tentang perjalanan reformasi birokrasi yang sudah berjalan selama 3 tahun terakhir yang menurutnya kurang berhasil.
Hal tersebut menurut Prof Ryaas terlihat dari masih munculnya ketimpangan disana-sini dalam pelaksanaan pemerintahan daerah hampir diseluruh provinsi di Indonesia. Sebagai salah satu contoh yang disampaikan Prof Ryaas tentang pernyataan wakil Presiden Boediono tentang berkurangnya korupsi, ternyata kondisinya sebaliknya dalam masyarakat. "Apa yang disampaikan Wakil Presiden kondisinya bertolak belakang.", katanya.
Situasi yang berkembang dalam pemerintahan daerah terkait reformasi birokrasi adalah ketidak seriusan dalam melakukan reformasi oleh pemerintah daerah sendiri. "Sampai saat ini sistem pemerintahan sama sekali tidak tersentuh gerakan reformasi yang digembar-gemborkan pemerintah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.", kata Ryaas menggebu-gebu dalam acara tersebut.
Dalam kesempatan tersebut Prof Ryaas Rasyid berharap kota Bekasi menjadi contoh dengan melaksanakan program reformasi birokrasi dengan sebaik-baiknya. Terutama dalam membenahi struktur organisasi dengan mengupayakan organisasi pemerintahan daerah yang rampuing, tetapi melaksanakan fungsi yang lebih diperbesar. "Tidak ada reformasi birokrasi tanpa adanya perampingan organisasi pemerintahan.", imbuhnya.
Prof. Ryaas menggambarkan situasi dipemerintahan pusat dimana ada lebih dari 100 lembaga ekstra struktural yang hanya menghabiskan anggaran luar biasa besar, tetapi tidak memiliki daqmpak positif bagi perkembangan pemerintahan. Tentunya hal tersebut menjadi contoh bagi pemerintahan daerah, sehingga sampai kapanpun situasi tidak akan pernah berubah karena pusat tidak bisa menjadi tauladan bagi pemerintahan daerah.
Prof. Ryaas juga mengingatkan pentingnya manajemen pemerintahan daerah harus efesien, transparan dan akuntable dalam pelaksanaan serta penyelenggaraan pemerintahan. Dirinya mengingatkan kepada lurah-lurah yang hadir bahwa tidak akan pernah terwujud reformasi birokrasi tanpa adanya manajemenb yang efesien dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selain Prof Ryaas Rasyid, Prof Dr. Achmad Ruslan juga menyampaikan pentingnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam penerapannya. menurut Prof. Ruslan menyampaikan pentingnya penerapan good governance dalam pengelolaan pemerintahan agar mekanisme pemerintahan suatu negara berjalan secara demokratis.
Prof. Ruslan mengingatkan tentang ketidak seriusan penerapan reformasi birokrasi di daerah akan berdampak pada munculnya fenomena kolusi, korupsi, nepoteisme, kemiskinan dan pengangguran, budaya sadisme dan kejahatan sosial berkembang dimasyarakat. Oleh sebab itu, disampaikan Prof Ruslan, pentingnya penegakan supremasi hukum yang berkeadialan untuk menyelamatkan bangsa dari keterpurukan dan krisis di masyarakat.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanudin itu mencontohkan dengan situasi buruk pada pelaksanaan pengurusan perizinan yang terjadi saat ini. Pemerintah sebagai pihak pemberi izin dan pihak swasta yang mengurus izin, apabila terjadi manipulasi dalam prosesnya akan berdampak pada masyarakat dari situasi tersebut.
Oleh sebab itu, Prof. Ruslan berpesan, perlunya penegakan supremasi hukum yang berintikan keadilan serta tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih juga berwibawa. "Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksaan penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah dapat menumbuhkan semangat untuk melanjutkan reformasi birokrasi.", katanya. (Don).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar