Halaman


Prabowo Subianto For Presiden

Sabtu, 17 Desember 2011

ANGGARAN PILKADA DKI JAKARTA SUDAH DITETAPKAN

Anggaran untuk proses pemilihan kepala daerah yang sudah ditetapkan harinya, yakni 11 Juli tahun depan, akan segera cair. Kebutuhan akan anggaran itu dipastikan tidak akan terganggu oleh tarik-ulur yang sedang terjadi dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012. "Kami akan gelar sidang paripurna, Senin. Kami akan sahkan APBD," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Ferrial Sofyan di gedung DPRD DKI Jakarta kemarin. "Tanggal 2 Januari nanti juga (anggaran) sudah turun." Ferrial mengatakan, pembatalan pengesahan APBD Senin lalu disebabkan oleh adanya ketidaksepakatan anggota Dewan terkait dengan penerbitan obligasi daerah, selain karena belum lengkapnya administrasi eksekutif. "Kode rekening untuk pencairan anggaran belum lengkap," katanya. Ferrial menambahkan, obligasi daerah tetap akan diterbitkan pada 2012 sesuai dengan rencana awal. Ketidaksetujuan satu atau dua fraksi tidak akan dibiarkan menjadi penghalang. "Berdasar suara terbanyak, obligasi tetap diterbitkan," ujarnya. Sebelumnya, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Juri Ardiantoro mengungkapkan kekhawatirannya soal pencairan anggaran pemilukada bakal terlambat. "Kami harap awal Januari tahun depan anggaran sudah bisa digunakan," katanya, Kamis lalu. Dari anggaran sebesar Rp. 253 miliar, sebanyak Rp. 193,2 miliar di antaranya telah ditetapkan digunakan untuk pilkada putaran pertama. Sisanya disiapkan untuk pilkada putaran kedua. Berdasarkan asumsi awal, jumlah petugas dan pengawas pemilukada diperkirakan mencapai 164.197 orang. Mereka terdiri atas 40 petugas di tingkat provinsi, 200 di tingkat kabupaten/kota, 352 yang tersebar di 44 tingkat kecamatan, serta 12.407 di lebih dari 2.000 kelurahan dan 151.200 petugas yang tersebar di 16.800 tempat pemungutan suara. Setiap petugas akan menerima honor Rp. 300 ribu yang secara keseluruhan akan memakan separuh anggaran. "Sisa separuh anggaran lagi akan digunakan untuk sosialisasi, rehabilitasi gedung KPUD, dan penyelenggaraan pemilukada untuk dua putaran," kata Juri. (AMM).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar