Halaman


Prabowo Subianto For Presiden

Rabu, 14 April 2010

MASYARAKAT KELUHKAN KENAIKAN PBB 100%


Terkait banyaknya keluhan masyarakat akan kenaikan pajak bumu dan Bangunan hingga mencapai 100 persen. Kantor Wilayah (Kanwil) II Jawa Barat, akan melakukan penelusuran kelapangan. Penuluran dilakukan dengan mengkonfirmasi Kantor Perwakilan Pajak (KPP).

Menurut Kepala Seksi (Kasie) Hubungan Masyarakat (Humas) Kanwil Pajak, Sri Hartiwi pentingnya hal tersebut dilakukan guna melihat secara nyata dan meminta KPP segera tindak lanjuti apa yang saat ini dikeluhkan oleh masyarakat. “Kalau ada kesalahan sesuai apa yang dikeluhkan oleh masyarakt sebagai wajib pajak agar dilakukan perbaikan,” kata Sri Hartiwi.

Sedang terkait keluhan masyarakat akan adanya penambahan pajak dari tahun sebelumnya kata Sri, itu sudah jelas ada aturannya. Namun, jika ada dari masyarakat yang merasakan kenaikan itu tidak hal tersebut yang akan ditelusuri. Tentunya hal itu akan menjadi pekerjaan rumah bagi kita (pegawai pajak-red).

Dikatakan, dalam menentukan besaran pajak PBB yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada pemerintah lanjut dia, jelas sudah ada hitung-hitungannya. Apapun bentuk keluhannya, nantinya akan terungkap apabila ada kesalahan,” tutur Sri Hartiwi.

Yang pasti sambungnya, kenaikan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat jelas setelah melihat kondisi rill yang ada dilapangan dengan berbagai perhitungan. Jadi bukan asal main hitung saja, tapi, siapa tahu saja salah dan mungkin kesalahan tidak disengaja dan akan segera dilakukan pengecekan kelapangan agar jangan ada yang merasa dirugikan,” kilahnya.

Terkait keberatan bagi masyarakat kata Sri, wajib pajak boleh mengajukan keberatannya melalui kantor KPP setempat. “Itu adalah hak masyarakat karena dituangkan dalam aturan. Silahkan saja mengajaukan keberatan apabila masyarakt merasa keberatan dengan angka,” paparnya.

Ditanya akan tidak adanya sosialisasi oleh kantorpajak terkait kenaikan yang terjadi, Sri berdalih hal itu telah dilakukan pihaknya. Hanya saja kata dia, karena minimnya pegawai, pihaknya hanya mengundang aparat tingkat Kelurahan. “Personil kami sangat terbatas dan tidak mungkin melakukan sosialisasi langsung kemasyarakat. Itulah sebabanya dilakukan sosialisasi dengan mengundang RT dan RW di tingkat Kelurahan dan pengrus tersebutlah yang menyampaikan kepada masyarakat,” pungkas Sri.par

Tidak ada komentar:

Posting Komentar