RM. Purwadi SH. MH., Kepala Divisi Hukum Garda Bekasi 1, menyampaikan bahwa pemkot Bekasi bertanggungjawab pada kelalaian yang diakibatkan dengan masih adanya anak-anak usia 0-17 tahun yang putus sekolah, terpaksa bekerja, dan tidak terpenuhinya kebutuhan gizi. "Menurut saya dengan membaca UU nomor 23 tahun 2001 tentang hak anak pemerintah, Walikota Bekasi, sudah melanggar undang-undang," katanya saat ditemui di Balai Patriot (18/7).
GARDA Bekasi 1, dijelaskan Purwadi, akan melakukan advokasi terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi, khususnya berhubungan dengan kekerasan yang diterima anak-anak di kota Bekasi. "Coba buka UU KDRT," katanya tentang pelanggaran yang dilakukan pemerintah dengan mengabaikan masih adanya tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di kota Bekasi.
Langkah GARDA Bekasi 1 kedepan akan melakukan peningkatan ssosialisasi dan mendorong pemerintah melakukan sosialisasi lebih intensif agar masyarakat dan aparatus pemerintah paham tentang hak-hak anak. "Ssosialisasi dibutuhkan agar masyarakat kita paham akan pentingnya perlindungan dan penghapusan tindakan yang salah pada anak-anak di kota Bekasi," katanya. (Don).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar