BPMS KOTA BEKASI MINTA BONGKAR MAFIA PENDIDIKAN DAN TIDAK DIHALANGI LAGI REFORMASI PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Dua ratus orang massa BMPS (badam musyawarah pendidikan swasta) Kota Bekasi meminta Pemkot Bekasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dan dewan pendidikan kota Bekasi untuk menerapkan dan menetapkan type sekolah bagi sekolah menengah pertama (SMP) negeri. "Type tersebut adalah type A, 9 rombongan belajar. Type B 6 ROMBONGAN belajar dan type C 3 rombongan belajar dan per-rombongan belajar sesuai standar nasional," kata Ronny "Ronney" perwakilan BMPS kota Bekasi (16/7). Dalam kesempatan tersebut Ronney selaku koordinator aksi juga menyoal pelaksanaan penerimaan siswa-siswi baru, baik melalui jalur umum, jalur prestasi dan terutama jalur lingkungan yang menurut BMPS banyak terjadi penyimpangan. BMPS meminta agar praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku untuk dihentikaN, REKOMENDASI Dr. Rahmat Effendi Walikota Bekasi misalnya dikatakan Ronney. Selain itu dalam rilis yang diberikan BMPS juga memberikan beberapa rekomendasi diantaranya usulan tidak ada belajar siang hari untuk SMP negeri, pemerintah diminta komitmen tetapkan type sekolah bagi SMP Negeri, lalu gugatan untuk SMP negeri 42 dan 34 yang menurut BMPS tidak perlu diadakan karena pengarus perolehan siswa bagi sekolah swata. Pemerintah kota Bekasi, dalam rilisnya, diminta tidak lagi memaksaklanj siswa bina lingkungan, BMPS menolak siswa bina lingkungan ditempatkan pada gedung sekolah dasar (SD) dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online yang dinilai melanggar aturan. Diungkapkan oleh BMPS, dalam rilis mereka, sistem bina lingkungan dianggap hanya teori karena kenyataannya bina lingkungan menggunakan uang sogokan Rp. 2 juta sampai Rp. 5 juta. "Kami minta sistem bina lingkungan ditiadakan," kata Ronney dalam orasinya. (Don).