POLITIK ANGGARAN DAN TERSISIHNYA PERAN AKADEMISI SERTA LSM

Plt. Walikota Bekasi pada tanggapannya di paripurna minggu lalu berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi dapat disahkan akhir tahun 2011. Sayangnya skema perencanaan anggaran yang sudah jelas waktu dan jadwalnya masih sering terabaikan karena keterlambatan pembahasan. Hal tersebut yang membuat prihatin Adi Bunardi dari Mata Bekasi saat dimintai komentar proses penganggaran APBD Kota Bekasi tahun 2012. Keprihatinannya karena sampai saat ini masih terdapat permainan dalam pengesahan APBD sehingga berakibat pada molornya pengesahan anggaran. Seperti diketahui melalui media cetak dan televisi, baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap sekretaris Kota Semarang dan 2 anggota DPRD kota Semarang. Ternyata, menurut Adi, di Kota Bekasi pun masih terjadi hal yang serupa. Adi menjelaskan, masih terjadinya praktik tersebut dalam pengesahan APBD sering membuat APBD tahun 2012 kota Bekasi terlambat untuk disahkan dan berakibat pada keterlambatan serta terancamnya pelaksanaan program pembangunan daerah. Pada akhirnya masyarakat sangat dirugikan dalam hal pelayanan masyarakat di Kota Bekasi. Dalam pengesahan APBD Kota Bekasi yang nilainya hampir Rp. 2 trilyun sering kali mengalami perubahan di tengah tahun akibat mepetnya waktu pelaksanaan karena keterlambatan. "Ya keterlambatan pengesahan APBD itu terjadi karena politik anggaran DPRD yang obsesif dan tidak berorientasi pada kepentingan publik secara luas. " Kata Adi. Lebih lanjut dijelaskannya, masing-masing fraksi di DPRD Kota Bekasi berpikir pragmatis dalam pengesahan APBD serta tidak memiliki skala prioritas kebutuhan pembangunan publik. Salah satu contoh adalah penganggaran kantor baru yang menurut anggota DPRD Kota Bekasi sendiri tidak terlalu prioritas. Sedangkan harapannya pada penyampaian Plt. Walikota Bekasi agar APBD 2012 dapat disahkan pada akhir tahun 2011 dikatakan terlalu sulit kalau situasinya belum berubah. Oleh sebab itu dirinya mengingatkan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses penganggaran dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Tentunya masih sangat berat bagi Kota yang rencananya mendapatkan Rp. 34 milyar lebih Dana Alokasi Khusus pada APBD 2012. "Sebagai solusi APBD partisipatoris dan berbasis kinerja harus dibahas secara terbuka yang melibatkan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kalangan akademis." Ujarnya. (DON).