PEMKOT BEKASI DINILAI MELENCENG DARI ACUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi meminta pemerintah Kota Bekasi mengoreksi kembali program-program mereka agar capaian program dapat dirasakan masyarakat. Sutriono S. Pd., Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPRD kota Bekasi melihat program-program yang ada hanya bentuk lanjutan kampanye saja apa yang dilakukan pemerintah. Menurut Sutriono, seharusnya pemerintah kota Bekasi lebih jelas lagi dalam penyusunan program-program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Pemkot Bekasi seharusnya mengoreksi kembali program yang akan mereka lakukan, kalau tidak kemungkinan besar pada tahun 2015 nanti APBD akan habis hanya untuk subsidi," katanya (8/2). Secara umum, menurut Sutriono, pemerintah kota Bekasi akhirnya tidak memiliki visi yang jelas dalam melaksanakan program-programnya. Selain itu, pada akhirnya potensi APBD kota Bekasi hilang sebesar Rp. 250 milyar setiap tahunnya. Menurutnya itu akibat dari tidak jelasnya arah program sehingga potensi swadaya masyarakat pun lambat laun surut dan berakibat kebergantungan pada subsidi pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari program pendidikan dan kesehatan yang menjadi main stream pemerintah kota Bekasi sesuai visi Bekasi Cerdas, Sehat dan Ihsan. Anggaran APBD yang terus meningkat setiap tahunnya, menurut ketua DPRD tersebut, tidak dibarengi dengan program-program yang "cerdas". Sehingga capaian program dalam kurun waktu tertentu dapat terselesaikan, mengena dan tepat sasaran. Argumentasi yang disampaikan Sutriono tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota Bekasi 2008. Sehingga pemerintah kota Bekasi dapat lebih efesien dan jelas dalam merencanakan dan merealisasikan anggaran. Sutriono mencontohkan rencana program yang akan dilakukan pemerintah kota Bekasi di dalamnya tidak tertera rincian program berupa indikator, outcome, dan anggaran. "Sehingga bagaimana kita tahu dan dapat mengukur keberhasilan program yang dilakukan," katanya sambil menunjukkan surat berisi rencana program. Ditempat terpisah, H. Rosihan Anwar dari komisi C menyampaikan hal yang sama seperti pandangan plt. Ketua DPRD kota Bekasi. Anggota fraksi Partai Golkar tersebut meminta agar pemerintah kota Bekasi melihat kembali RPJM yang sudah ada dan mereka buat sendiri. Ketidakjelasan perspektif pemerintah dalam melaksanakan program berakibat munculnya mata anggaran yang tidak sesuai dengan acuan bakunya. Sehingga terlihat anggaran-anggaran bantuan sosial dan sumbangan menjadikan pemerintah kota Bekasi meninggalkan referensinya. Rosihan Anwar tidak yakin visi Bekasi Cerdas, Sehat dan Ihsan dapat tercapai kalau semua pihak yang menyusun APBD melenceng terus dari acuannya. Rosihan mengajak semua pihak yang membahas anggaran tidak sembarangan lagi dengan memasukan anggaran yang tidak penting. "Kalau dibahas sesuai dengan acuan, yaitu RPJM, kemungkinan bisa merealisasikan visi dan misi Bekasi Cerdas, Sehat dan Ihsan akan lebih mudah," katanya. Adanya usulan anggaran bantuan yang banyak disinyalir akan dijadikan alat pemikat masyarakat mengingat sebentar lagi akan ada pesta demokrasi di Kota Bekasi dan Jawa Barat. Kesesuaian dan ikatan anggaran serta capaian program sesuai acuan sudah diabaikan. (don) (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).