Mustofa Ketua Fraksi Gerakan Bekasi Bersatu (F-GBB)yang baru membantah dirinya dan fraksi GBB terlibat "main mata" dengan Walikota Bekasi. Saat ditemui dikediamannya di daerah Pekayon Jaya, Mustofa mengatakan bahwa angket adalah hak yang melekat dalam diri setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ada imunitas bagi anggota dewan untuk menyalurkan haknya dan salah satu bentuknya adalah angket yang diatur dalam undang-undang.
Secara pribadi Mustofa belum akan menyatakan sikapnya terkait angket pasar baru. Dia pun membantah bahwa dua anggota F-GBB mencabut dukungannya atas angket pasar baru yang beberapa waktu lalu ramai dibicarakan. "Kalau saya wait and see aja. Tunggu perkembangan, karena banyak yang harus dipertimbangkan seperti landasan yuridis dll." tegasnya mantaf.
Soal perubahan komposisi struktur fraksinya Mustofa menyatakan itu murni keinginan anggota fraksi dan sudah sesuai mekanisme yang berlaku. Kalau ada indikasi seperti yang ramai dibicarakan, Mustofa meyakinkan mungkin dirinya yang tidak perlu dicurigai. Kalau yang lain, dia tidak tahu. "Saya hanya berharap pada pimpinan agar susunan struktur fraksi GBB yang baru pada paripurna depan diumumkan." imbuhnya.
Selama ketetapan komposisi fraksinya yang baru belum diumumkan, F-GBB belum akan menyatakan secara bulat untuk mendukung atau menolak angket pasar baru. Semua masih amat tergantung kebijakan pimpinan DPRD Kota Bekasi. Apalagi F-GBB telah mengajukan surat resmi pada pimpinan terkait perubahan struktur F-GBB.
Ditempat terpisah saat dihubungi via pesan pendek, Adi Bunardi dari fraksi '98 membenarkan kebiasaan politik menguasai ketua-ketua partai politik dan anggota DPRD untuk mengamankan kebijakannya. Adi menyayangkan budaya itu teru dipelihara para kepala daerah dari zaman ke zaman. Namun menurutnya upaya itu tidak boleh melanggar peraturan dan etika politik.
Fraksi '98 sendiri merupakan perkumpulan aktivis mahasiswa yang terlibat dalam pergerakan menggulingkan kekuasaan pada tahun '98. Perkembangan angket pasar baru terus menyedot perhatian masyarakat Bekasi karena muatan politisnya terus mengental. Berbagai argumentasi dikeluarkan masing-masing pihak baik yang pro dan kontra sebagai pagar diri dalam berdiplomasi. Saat paripurna 26/4 lalu Azhar Laena Ketua DPRD menjanjikan para inisiator pendukung hak angket untuk membicarakan secara khusus. (Don).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar