Perseteruan terkait pernyataan H. Mochtar Mohamad, Walikota Bekasi, yang akan mem-PAW-kan Ketua Partai Demokrat Kota Bekasi dan 2 anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) serta Fraksi Gerakan Bekasi Bersatu (F-GBB) berlanjut dengan munculnya issue Walikota bahwa walikota Bekasi telah memegang ketua-ketua partai di Kota Bekasi sebagai bentuk koalisi mengamankannya di DPRD. Tentu saja ini menimbulkan respon berbeda-beda dari berbagai kalangan.
Ucapan walikota pada beberapa kesempatan itu membuat Andi Zabidi beranggapan bahwa walikota memiliki suatu penyakit. Indikasi tersebut kata dia, terlihat dengan ucapan-ucapan walikota yang terkadang asal ucap tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Bahkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Parta Demokrat Kota Bekasi meminta agar walikota segera melakukan general cek up.
Andi Zabidi sendiri mengaku, ucapan walikota itu dikatakan sebanyak dua kali, dimana pada saat berada diruang transit saat akan menghadiri rapat paripurna, Senin (19/4/2010) dan sesudah rapat selesai. Ucapan akan mem-PAW anggota dewan itu tidak saja dikatakan kepada Andi Zabidi, melainkan dua anggota dewan lainnya dari F-PKS dan F-GBB. Perkataan Mochtar itu sendiri, kata Andi, dikatakan karena dirinya merasa tersudut dengan rencana perguliran hak angket pasar baru yang digagas beberapa inisiator hak angket tersebut.
Lalu pada hari senin, tanggal 26/4/2010 kader-kader Partai Demokrat menggelar unjuk rasa di Kantor Walikota Bekasi. Mereka menuntut Walikota Bekasi, Mochtar Mohamad, mencabut pernyataannya yang mereka nilai telah melecehkan Partai Demokrat Kota Bekasi dan institusi DPRD Kota Bekasi. Dalam kesempatan itu Andi di depan massa Partai Demokrat menyatakan, bahwa kedatangan kader Partai Demokrat untuk meminta Walikota Bekasi, Mochtar Mohamad, mempertanggungjawabkan pernyataannya.
Setelah lama bergulir perseteruan itu, tiba-tiba beredar 1 lembar surat berisi pemberitahuan perubahan struktur pimpinan fraksi GBB dan 3 lembar lampirannya. Dalam surat diterangkan F-GBB melalui rapat fraksi yang dilakukan di Mie Simpur, Ruko Kemang Pratama, pada hari senin 26/4/2010 bertepatan dengan kejadian awar perseteruan terkait ucapan walikota Bekasi, melakukan perubahan struktur pimpinan fraksi GBB.
Berita Acara yang dilampirkan menjelaskan struktur baru pengurus fraksi GBB berubah dengan menjadikan Mustofa (PBB)sebagai ketua baru, Winoto (P. Hanura) sebagai wakil ketua atau posisinya tetap,(Lisbet Morliner (PDS) sebagai sekretaris dan Anang Suryana (P. Gerindra) sebagai bendahara. Surat itu juga menjelaskan perubahan perubahan struktur fraksi sebelumnya yaitu Irman Firmansyah (P Gerindra) segabai ketua, Winoto (P. Hanura) sebagai,Ahmad Ushtuchri (PKB) sebagai sekretaris dan Lisbet sebagai bendahara.
Dalam penelisikan Bekasi News terungkap adanya keinginan walikota yang ingin mengamankan posisinya dari beberapa perkara yang beberapa waktu lalu diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Keberadaan hak angket secara tidak langsung mengancam posisi walikota." ujar seorang pengamat pemerintahan yang tak ingin namanya disebut. Dia menjelaskan keberadaan para inisiator membuat walikota menurun kredibilitasnya dan juga kepercayaan dirinya dihadapan publik Kota Bekasi.
Diterangkan, Walikota melalui anggota-anggota DPRD Bekasi bergerilya untuk membuat kekuatan di DPRD berpihak padanya. Beberapa nama disebutkan seperti Mustofa, Ushtuchri dan juga Tumai yang juga wakil ketua DPRD sekaligus Sekretaris DPC PDIP Kota Bekasi. Setelah dipersiapkan sedemikian lama akhirnya diputuskan untuk dilakukan psy-war dengan mengancam para inisiator dan merubah komposisi fraksi.
Hal itu dilakukan untuk memukul mundur semangat para inisiator dan anggota DPRD yang sedang mengawasi secara ketat kebijakan-kebijakan Walikota Bekasi. Dari berbagai kegiatan kunjungan yang dilakukan DPRD Kota Bekasi banyak ditemukan persoalan terkait pelaksanaan pemerintahan Kota Bekasi seperti keberadaan kasus penghapusan aset pasar baru, binus, perumahan pegawai dan juga terkait kerja pengawasan pemkot seperti apartemen yang belum lengkap izinnya, bangunan-bangunan tanpa izin, pelaksanaan block Grand bantuan pada SD yang tidak sesuai spesifikasi, vallet parkir serta reklame.
Namun Yusuf Nasih wakil Ketua DPRD melihat apa yang terjadi pada fraksi GBB sebagai sesuatu yang wajar. "Prinsipnya fraksi adalah kumpulan anggota dewan, kalaupun ada perubahan atau apapun bentuknya adalah urusan rumah tangga fraksi yang bersangkutan." ujarnya melalui pesan pendek.
Hingga berita ini ditulis, walikota Bekasi belum bisa diminta konfirmasinya. Seorang staf yang ditemui mengaku yang bersangkutan sedang ke Jogja untuk mengikuti acara Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). (Pri).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar