PEMPROV JAWA BARAT BERTANGGUNGJAWAB GENANGAN AIR DI JALAN IMAM BONJOL

Menjadi langganan banjir disepanjang Jalan Raya Imam Bonjol Cikarang Barat, bila musim penghujan tiba. Akibat drainase (saluran air) tersebut tidak berfungsi. Siapa yang bertanggungjawab bila hal itu terus-menerus terjadi sehingga merugikan para pengguna jalan terlebih jalan berlobang dan mengakibatkan seringnya jatuh korban. Menanggapi hal itu, DPRD Kabupaten Bekasi telah melaporkan dan mengusulkan tidak berfungsinya drainase ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jawa Barat. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi Taih Minarno mengatakan, sejauh ini dewan telah melaporkan kepada Dinas PU Provinsi Jawa Barat terkait perbaikan drainase yang setiap musim penghujan tiba menggenangi Jalan Raya Imam Bonjol Cikarang Barat. Laporan itu diusulkan sejak pertengahan bulan di 2011 lalu. "Persoalan drainase menjadi tanggungjawab Provinsi Jawa Barat. Kami sudah melaporkannya," ujar Taih. Menurutnya, jalan protokol merupakan jalan Provinsi. Jadi, tugas Dinas PU Jawa Barat yang melaksanakan perbaikan drainase. Meski, Pemerintah Daerah hanya membantu pelaksanaan Tata Ruang Wilayah. "Saya berharap, Provinsi Jawa Barat dapat melaksanakan program perbaikan itu di 2012," kata Politisi Demokrat. Genangan air disepanjanag Jalan Raya Imam Bonjol Cikarang Barat, Minggu (19/02) pagi lalu, membuat kemacetan arus lalulintas. Pasalnya, para pengguna jalan harus berhati-hati melintas bahkan jalan itu berlobang. Genangan air itu melanda di tiga titik jalan tersebut. Tidak berfungsinya drainase juga disebabkan tidak adanya mata anggaran satu paket yang dilakukan konsultan pembangunan jalan. "Sejauh ini mata anggaran berbeda tidak satu paket. Seharusnya, setiap perbaikan infrastruktur jalan harus dibarengi dengan perbaikan saluran air," papar Camat Cikarang Barat Muhamad Karim. Konsultan pembangunan jalan (Dinas PU-Red), lanjut Karim, harus memperhitungkan drainase karena sangat vital sebagai pembuangan air dikala musim penghujan. Sekarang ini program kecamatan sejak 2011 hingga 2012, konsultan diwajibkan satu paket dalam pengerjaan proyek jalan lingkungan dengan salauran air. "Program ini telah diusulkan setiap musrembang desa maupun kecamatan. Sisa program APBD Tahun Anggaran 2011 dikerjakan di 2012 sedangkan program 2012 dikerjakan di 2013," jelasnya. Ia menambahkan, untuk pelaksanaan proyek turap di Desa Telajung telah direalisasikan. Sehingga, wilayah itu bebas banjir. "Sejak diturap air hujan lancar, tahun ini Desa Telajung tidak banjir," katanya. (Dma).