Halaman


Prabowo Subianto For Presiden

Sabtu, 23 Juni 2012

Ringkasan Eksekutif Rekomendasi Aksi Percepatan Pencapaian MDGs Indonesia 2011

Pada September 2010, Bappenas menerbitkan Peta Jalan Percepatan Pencapaian MDGs dan Laporan Pencapaian MDGs Indonesia 2010. Kantor Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk MDGs (KUKPRI-MDGs) turut berperan dalam memberikan masukan ke dalam kedua dokumen tersebut dan temuan-temuannya telah memberikan kontribusi bagi perencanaan aktivitas di masa depan bagi KUKPRI-MDGs. Laporan Pencapaian MDGs tersebut menemukan bahwa sejak tahun 2010 Indonesia telah mencapai berbagai target MDGs. Status pencapaian MDGs dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori: (a) target yang telah dicapai; (b) target yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat dicapai pada 2015; dan (c) target yang masih memerlukan upaya keras untuk pencapaiannya. Berdasarkan laporan ini dan didukung oleh analisa teknis, KUKPRI-MDGs akan memfokuskan pada kesehatan ibu melahirkan, kemiskinan, gizi dan air bersih selama empat tahun berikut agar dapat mempercepat pencapaian MDGs. Analisa lebih jauh mengindikasikan bahwa meskipun kemajuan telah dicapai pada aspek jender, KUKPRI-MDGs masih harus terus memperhatikan perspektif jender dalam mendorong upaya percepatan target-target MDGs. Setelah menghimpun berbagai masukan dari para pakar dan organisasi profesi serta menyelenggarakan serangkaian sesi brainstorming, pedoman utama dari strategi yang muncul adalah sebagai berikut: Pertama, Pendekatan akan bersifat holistik dengan visi yang melampaui tahun 2015. Kedua, Upaya-upaya akan difokuskan pada target-target yang paling tertinggal dalam upaya pencapaiannya. Ini diwujudkan dalam kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu melahirkan, kelaparan dan kemiskinan, pendidikan, air dan sanitasi, HIV/AIDS, serta penyakit-penyakit infeksi lainnya. Ketiga, Wilayah fokus tambahan adalah jumlah penduduk yang besar, yang perlu ditransformasikan menjadi aset sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Keempat, Dengan komitmen bersama, setiap pemangku kepentingan perlu dilibatkan secara aktif melalui kemitraan pembangunan komunitas yang berorientasi pada aksi dan dampak. Kelima, digarisbawahi pentingnya saran-saran dari para pakar profesional yang independen, yang menyajikan perspektif yang berbeda tentang berbagai bidang yang berkaitan dengan MDGs. Keenam, dalam MDGs dicurahkan upaya dalam membangun aliansi strategis dengan masyarakat madani dan sektor swasta sebagai figur-figur kunci dalam mendayagunakan sumber daya domestik untuk meminimalkan disparitas antara provinsi dalam mencapai MDGs. Dan Ketujuh, Kumpulan kelompok sektor swasta akan diperluas sehingga jaringan tersebut mencakup juga usaha kecil dan menengah, maupun organisasi masyarakat madani regional dan lokal. Dengan demikian, ketergantungan sepenuhnya pada perusahaan-perusahaan multinasional dan LSM internasional akan dapat ditinggalkan, dan sumber daya domestik dapat dimobilisasi pemodelan dan pengalaman lapangan untuk menentukan wilayah-wilayah yang akan memerlukan upaya terkonsentrasi untuk meningkatkan keluaran yang diharapkan. (Don).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar