ADA "BELANG" DIBALIK PEMBERHENTIAN DIRUT PDAM TIRTA BHAGASASI

Sesaat sebelum dilakukannya pemberhentian direktur utama (dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PADAM) Tirta Bhagasasi dilakukan kemarin, terlihat Haji Rosihan Anwar dan Haji Dana Satria jalan bersamaan keluar masuk pemkot Bekasi dan kantor ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)kota Bekasi. Tidak jelas apakah pertemuan antara kedua orang tersebut dengan pejabat dilingkungan Badan Pengelolaan Kekayaan Daerah (BPKAD) dan H. Andi Zabidi merupakan awal dari negosiasi untuk mengganti Wahyu Prihantono dengan mekanisme pemberhentian. Wahyu Prihantono secara resmi diberhentikan tanggal 20 Juni 2012 karena dianggap memiliki kinerja yang buruk. H. Rosihan Anwar dikenal sangat dekat dengan pejabat di Kabupaten Bekasi sebelum dirinya dipercaya masyarakat Bekasi Timur untuk menjadi wakil mereka pada pemilu legislatif 2009 lalu. Selain saat itu, Rosihan Anwar bekerja sebagai kontraktor, dirinya merupakan penggiat berbagai bentuk kegiatan berbasis massa di kota Bekasi. Saat H. Dana Satria menggantikan dirut sebelumnya pun, H. Rosihan yang menginisiasi pertemuan melalui Muhammad Solihat di jalan Dewi Sartika, seberang BNI 46. Selain pandai melobby, H. Rosihan Anwar juga mumpuni menakhlukkan pengambil kebijakan, sehingga banyak pihak mempercayakannya sebagai penyambung lidah pada kepala daerah atau pengambil kebijakan tekhnis lainnya. Namun pernah dirinya di-black list oleh Kepala Daerah kota Bekasi selama 4 tahun karena ada banyak permintaannya justru un-prestasi. Konon saat dirinya dijauhi almarhum H. Akhmad Zurfaih karena persoalan tersebut dan dalam beberapa permohonan ternyata tidak sesuai apa yang dibicarakan sehingga secession maker saat itu menutup semua peluang untuk H. Rosihan Anwar kecuali menjadikan H. Dana Satria sebagai dirut pengganti H. Utin Supena. Terbuka peluang ketika dirinya total bekerja di kota Bekasi untuk memanggul kandidat nomor 2 dan nomor 3 pada pemilu kota Bekasi 2008, sama-sama orang dekatnya. Saat coba dikonfirmasi kepada ketua DPRD, H. Andi Zabidi, terlihat tidak selera bicara soal pemberhentian dirut PDAM Tirta Bhagasasi dan sama sekali tidak mau berbicara soal adanya rekomendasi dari DPRD Kota Bekasi berkaitan dengan urusan hubungan pemerintah kota Bekasi dengan PDAM tersebut. "Kan yang diberhentikan orangnya saja, bukan perusahaannya, sedangkan rekomendasi DPRD kota Bekasi itu untuk perusahaan," katanya saat akan shalat Jum'at (22/6). Sedangkan Wakil Ketua III DPRD Kota Bekasi, Yusuf Nasih, menyatakan bahwa rekomendasi tanggapan terhadap LKPj Walikota Bekasi pemerintah hanya diminta untuk menilai rekomendsasi-rekomendasi yang diberikan DPRD kota Bekasi dan melaksanakannya apabila memang benar koreksi dalam bentuk rekom tersebut. "Pemerintah hanya diminta menilai," katanya. Telpon selular anggota komisi C dari fraksi partai Golkar kota Bekasi, H. Rosihan Anwar, membalas dengan isi dirinya tidak tahu dan sibuk mengurus Persipasi. Beberapa saat kemudian Rosihan mengklarifikasi pertemuan yang dilakukannya dengan berbagai pihak merupakan cara untuk menyelamatkan Persipasi. "Waktu itu hanya bicara soal persipasi," katanya. Sementara itu dari kabupaten menyeruak issue dana koperasi, pergantian atas usul tim sukses Nero (H. Lukman Hakim) dan beberapa kebijakan baru pemerintahan dokter Hj. Neneng Hasanah Yasin. Saat dikonfirmasi melalui satu nomor mentari Bupati Bekasi tersebut tidak menjawab, mematikan saat diberi pertanyaan dan menghidupkan setelah ada perkembangan berita di facebook. Sejak awal menjabat, Wahyu tidak pernah lepas dari gangguan yang dilakukan secara sistematis dan mengarah pada upaya menjatuhkan mantan anggota DPRD dari partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. Mulai darim pit and proper yang dipertanyakan, persoalan pipa PDAM sampai dengan persoalan rebutan masukkan pegawai yang sempat mencuat di bawah permukaan. Wahyu pun sering mengeluh dengan gangguan yang pada akhirnya bersifat coup de ec tat dengan sosok mantan atau pensiunan PDAM Bekasi, pihak tertentu yang disokong politisi partai dan tentu saja berebut berkah investasi sebuah foundation dari kawasan asia barat. "Bagaimana mau kerja kalau setiap saat bukan sekdar menyoal, tapi sudah mengarah pada fitnah," katanya pada sebuah kesempatan. M. Solihat yang sempat berpapasan di depan pintu Pemkot Bekasi secara jujur menyampaikan bahwa itu karena dirut terlalu reaktif terhadap berbagai hal yang menyerangnya. "Padahal beliau mantan politisi, biasa lah, itu hanya dinamika politik yang harus disikapi sewajarnya," katanya usai rapat dengan pimpinan teras pemkot Bekasi berbarengan dengan kedatangan world bank ke Kota Bekasi. Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, memberhentikan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, Wahyu Prihantono, dari jabatannya per 20 Juni 2012 karena dianggap memiliki kinerja yang buruk. "Surat pemberhentian Wahyu ditandatangani Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin. Dalam surat tersebut, Neneng menjelaskan bahwa pemecatan Wahyu didasari rekomendasi Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi," ujar Sekretaris Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi, Riyad Oscha, di Bekasi, Kamis (21/6). Menurut dia, evaluasi terhadap kinerja PDAM di bawah pimpinan Wahyu sejak 2009 di antaranya pencapaian target investasi berupa pemasangan sambungan langsung dan jaringan baru yang dinilai sebagai pemborosan. "Dari target 50 miliar rupiah, hingga kini, baru tercapai 72 persen. PDAM juga berpotensi kehilangan 40 miliar rupiah akibat kebijakan Wahyu yang secara sepihak menjalin kerja sama dengan perusahaan asing," kata dia. Secara terpisah, Wahyu Prihantono mengaku kaget dengan pemecatan yang tiba-tiba itu dan mempertanyakan alasannya. Bahkan, dia berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Saya tidak menyangka karena semestinya masa jabatan habis Desember 2013," katanya. (Ant/Don).