PEMILU GUBERNUR DKI JAKARTA, PNS DIMINTA UNTUK NETRAL

Pegawai Negeri Sipil (PNS) diminta netral dalam pemilihan gubernur pada 11 Juli. "Harus berdasarkan pilihan pribadi dan hati nurani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra M Taufik di Jakarta, Rabu. Taufik merupakan tim sukses Cagub Jokowi-Ahok. Menurut Taufik, PNS netral bisa menciptakan suasana Pilkada yang adil dan lebih netral sehingga DKI Jakrata jadi panutan untuk daerah lainnya. "Demokrasi itu memberikan kekuasaan rakyat dan rakyat harus mempergunakan itu sebaik mungkin," kata dia. Hal senada disampaikan oleh Jubir dalam tim kampanye Jokowi - Ahok, Pantas Nainggolan. Menurutnya rakyat sangat merindukan Pilkada yang jujur dan adil sehingga mencerminkan demokrasi yang ideal. "PNS memilih bukan karena suatu paksaan tapi sesuai pilihan sendiri sebagai abdi negara bukan pegawai gubernur tertentu, sehingga pasangan calon yang menang bermartabat dan yang kalahpun terhormat," kata dia. Sementara itu Ketua DPD partai Hanura sekaligus tim sukses Fauzi Bowo Ongen Sangaji membantah desas desus bahwa Fauzi mengarahkan PNS untuk memilih incumbent dalam Pilkada. "Justru dia mengeluarkan surat edaran kepada sekwilda yang menginstruksikan agar PNS DKI Jakarta bersikap netral," kata dia di Jakarta, Rabu. Bahkan, kata dia, jika ada terbukti PNS yang menggunakan fasilitas negara untuk mendukung atau mengarahkan PNS lainnya mendukung satu calon tertentu, akan dikenai tindakan tegas. "Ya pastinya ada tindakan, dan hukuman, tapi harus ada bukti dulu, jangan main tuduh saja," kata dia. Terkait sejumlah isu kecurangan data pemilih dan politik uang yang digunakan calon tertentu ia berasumsi semua calon juga melakukannya. "Jangan asal ngomong saja, buktikan dulu. Kami juga punya bukti kok kalau seluruh calon gubernur membagikan uang dan sembako ke masyarakat," kata dia. Live from BlackBerry® on AHA - I like it!