Defisit APBD Jabar 2010 Rp 2 Triliun

DPRD Jabar menetapkan rancangan perda tentang APBD 2010 senilai Rp 9,8 triliun menjadi perda, Rabu (23/12/2009) malam. Pada APBD 2010 itu, tercatat nilai defisit anggaran sekitar Rp 2 triliun.

Nilai belanja daerah pada APBD 2010 mencapai Rp 9,81 triliun. Sementara proyeksi pendapatan daerah 2010, hanya Rp 7,73 triliun. Lebih besarnya belanja ketimbang pendapatan itu yang memicu terjadinya defisit pada APBD 2010.

Tingginya pos belanja itu, dipicu anggaran infrastruktur sebesar Rp 1 triliun, pendidikan Rp 1,2 triliun, hingga pengadaan kendaraan dinas bagi DPRD Jabar Rp 23,5 miliar. Dalam rapat paripurna DPRD Jabar, disepakati oleh gubernur dan DPRD bahwa defisit anggaran itu akan ditutup dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2009. Pada APBD 2010, Badan Anggaran (Bangar) DPRD Jabar memangkas sejumlah belanja yang diajukan Pemprov Jabar.

Ajuan belanja yang dipangkas itu, kata Ketua Harian Bangar DPRD Jabar, Awing Asmawi, di antaranya pembuatan film berjudul Perang Bubat senilai Rp 6 miliar dan pembangunan panggung kesenian pada sejumlah lokasi wisata. Ia mengatakan, rencana pembuatan film tersebut perlu dikaji ulang.

Begitu pun dengan usulan pembangunan gedung kesenian di lokasi wisata alam, lanjut dia, dinilai akan mengabaikan daya tarik lokasi wisatanya. ''Untuk itu kami pangkas,'' ujar Awing dalam catatan Bangar yang disampaikan pada rapat paripurna.

Menurut Awing, khusus anggaran pendidikan pada APBD 2010 belum mencapai 20 persen sesuai amanat konstitusi. Pihaknya mengimbau, Pemprov Jabar untuk menutupi kekurangan alokasi anggaran pendidikan pada APBD Perubahan 2010.

Dikatakan Awing, anggaran pendidikan baru 12 persen. ''Kami optimistis, pada APBD perubahan akan dipenuhi 20 persen,'' uccap dia.Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan menjelaskan, hak budgeting merupakan otoritas DPRD Jabar. Pihaknya hanya menjalankan amanat pembangunan yang tertuang dalam APBD 2010.

Yang pasti, sambung Heryawan, wajah APBD 2010 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut dia, kenaikan nilai anggarannya di atas 10 persen. Kenaikan nilai APBD itu, dipicu dari sektor pendapatan. Kata Heryawan, kini Pemprov Jabar tengah menggencarkan program intensifikasi pajak dan retribusi. Program tersebut, sambung dia, sekaligus menutupi peluang kebocoran dalam proses penyerapan PAD.

Menurut Heryawan, terkait anggaran pendidikan, dipastikan mencapai 20 persen pada APBD perubahan nanti. Yang penting, lanjut dia, di 2010 alokasi dana pendidikan mencapai 20 persen, sekali pun pengalokasiannya melalui dua termin (APBD dan APBDP).
Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanegara menjelaskan, 45 persen dari APBD 2010 disiapkan untuk masyarakat. Pada APBD 2009, sambung dia, nilai belanja untuk masyarakat hanya 35 persen, dan sisanya yang 65 persen untuk belanja rutin.

''APBD telah ditetapkan. Tinggal kita mengawasi realisasinya,'' ujar Irfan. Pihaknya meminta, masyarakat pun turut mengawasi realisasi APBD 2010. Irfan mengimbau, Pemprov Jabar agar lebih transparan dalam merealisasikan APBD 2010. Kata dia, APBD merupakan milik rakyat, sehingga harus dikembalikan kepada masyarakat.(bAN).