Kesibukan Jakarta menyambut berbagai kegiatan internasional berpadu dengan kegiatan ekonomi kadang menimbulkan "kemacetan" rutinitas. Alhasil kemacetan di jalan raya benar-benar tidak dapat diprediksi. Hal itu berbeda dengan beberapa Kota Besar lainnya seperti Bandung, Medan, Denpasar ataupun Yogyakarta.
Dapat kita lihat dibeberapa stasiun TV pemberitaan, kesibukan itu berdampak pada ketegangan berkepanjangan. Bahkan, CCTV selalu menjadi tekhnologi unggulan sebagai alat bukti bahwa kemacetan yang terjadi bisa dibuktikan. Penyekatan beberapa ruas jalan bebas hambatan pada truk akhir-akhir ini seperti pekerjaan "pengamanan" Jakarta dari kemacetan yang justru berakibat pada lahirnya kemacetan beberapa topik yang lain.
Salah satu contoh dampak dari "kemacetan" yang diakibatkan dapat kita temukan pada beberapa berita penanganan Hukum di Indonesia. Kalau kita lihat keruwetan truk bisa melewati Merak atau Bakaheuni, sesungguhnya keruwetan kasus hukum yang terjadi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih acak-acakan sehingga berakibat "kemacetan" dalam komunikasi pemberitaannya. Berhari-hari menjadi Headline, tak berubah sedikitpun, namun tetap saja tidak fokus.
Akhirnya kemampuan dalam me-manage jalan raya disamakan oleh aparat dalam me-manage kasus hukum. Coba perhatikan kesibukan jalan Ampera, Gedung Bundar, Mabes Polri dan kantor KPK di Jakarta Selatan. Nasib para pengendara dan hampir seluruh rakyat sangat bergantung dari kemampuan pemimpin institusi tersebut di atas untuk mengurainya. Hakim, Jaksa, Polisi dan sebuah komisi untuk pemberantasan korupsi. Prediksi keliru dari penataan lalu lintas dapat berdampak pada perekonomian secara menyeluruh. Dony.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar