Koorporasi Responsif Sosial di Kota Bekasi

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)Kota Bekasi saat ditemui di kantor menyampaikan harapannya untuk adanya sinergi dunia usaha dengan Bekasi Sosial Responsible (BSR) dalam bidang pendidikan. Bentuknya berupa kerja sama antara perusahaan-perusahaan baik yang ada di Kota Bekasi maupun sekitarnya dalam program peningkatan kualitas peralatan latih Sekolah Kejuruan atau SMU setingkatnya. Peralatan media belajar berupa mesin produksi atau sejenisnya akan digunakan untuk menggantikan peralatan model lama yang masih digunakan.

Peralatan tersebut dimaksudkan agar sekolah yang ada mendapatkan manfaat tekhnologi dan pengetahuan terkini. Selain hal tersebut kerjasama juga dimaksudkan sebagai wujud perhatian perusahaan kepada masyarakat sekitar atau yang lebih dikenal dimasyarakat umum sebagai Korporasi merespon persoalan sosial. Sudah ada beberapa sekolah mendapatkan bantuan dari perusahaan Seperti TOSIBA. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Bekasi misalnya. Kedepan diharapkan kerja sama dapat dilakukan disseluruh sekolah yang ada di Kota Bekasi.

Drs Dadang Hidayat menambahkan bahwa upaya tersebut dilakukan agar lulusan sekolah-sekolah kejuruan dan juga SMU memiliki kemampuan yang sesuai dengan kondisi yang ada. Sehingga pasar kerja akan lebih besar peluangnya pada siswa-siswa lulusan. Kemampuan membaca peluang pasar kerja disesuaikan dengan kemampuan mengadopsi tekhnologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang menyeuaikan zaman.

Walikota dalam acara pengukuhan APINDO beberapa waktu lalu menyatakan bahwa peran serta perngusaha-pengusaha Kota Bekasi akan membantu terwujudnya kesejahteraan dimasyarakat. Jika Masyarakat sudah sejahtera tidak lagi dibutuhkan subsidi. peran serta dunia usaha ikut mendorong penguatan masyarakat. Walikota mencontohkan besaran subsidi yang diberikan pada anak usia SD sampai dengan SMU kelas 1 yang ada di Kota Bekasi.

Dikatakan Walikota Bekasi, nantinya perusahaan dan juga pengusahannya tidak kerepotan harus menanggung persoalan sosial yang lahir karena kondisi masyarakat yang lemah. Oleh sebab itu peran para pengusaha sangat diharapkan untuk dapat membantu mengurangi beban melalui dukungan pada dunia pendidikan, misalnya. (Don).

GEMAR ADIPURA

Gemar (Gerakan Masyarakat Peduli Adipura) Adipura melakukan himbauan kepada masyarakat supaya bersih indah hijau. Mudah-mudahan dengan himbauan ini kota Bekasi mendapatkan adipura. Gerakan ini dilakukan diseluruh kota Bekasi. sebagai wujud kepedulian masyarakat kepada kotanya.

Sekarang sudah kelihatan hasilnya. Jalan, lingkungan perumahan, sekolah, perkantoran semuanya sudah bersih dan indah dilihat.

Sekarang Gemar Adipura menyarankan masyarakat untuk mengadakan satu pot bunga setiap 10 meter.

"Setiap Jum'at dan Sabtu ada kegiatan bersama dan serentak dieluruh wilayah Kota Bekasi untuk membersihkan lingkungannya", demikian dikatakan Haji Nurman Ruslan Wakil Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Adipura. Ditingkat Kecamatan ada pengurus GEMAR Adipura, dan ada Surat Keputusan Walikota Bekasi.

Tentang Penilaian Adipura sendiri, H. Nurman mengatakan pada Ekpos Penilaian Adipura yang lalu kota Bekasi mendapatkan nilai cukup bagus 7,0. Ada beberapa titik pantau yang saat ini ditingkatkan keberihannya karena nilainya masih pas-pasan. dan penilaian setelah P1 yang dilakukan tim penilai pusat dimulai dari bulan Januari Sampai dengan bulan April 2010.

H. Nurman menerangkan peluang Kota Bekasi cukup besar. saingan Kota Bekasi hanya Kota Tanggerang. GEMAR Adipura juga gencar melkukan penyuluhan masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam menyukeskan Adipura. (Don)

BEKASI BEBENAH KAMPUNG

Upaya untuk menyukseskan Adipura tahun 2010 saat ini banyak dilakukan di Kota Bekasi. Kegiatan K-3 diberbagai lingkungan dilakukan dengan menggelar berbagai apel kesiapan warga menyukseskan adipura. Saya sepaham dengan model penghargaan adipura secara umum, bahwa adipura bukanlah kompetisi melainkan kesadaran yang terbangun dikalangan masyarakat dan pemerintah daerah untuk membersihkan lingkungannya agar kotanya sehat.

Pembentukan Gerakan Masyarakat Cinta Adipura dan terbentuknya oraganisasi pemuda cinta lingkungan "BUKALAM" jauh hari sebelum Adipura misalnya. Bagi saya sudah merupakan ketulusan dari masyarakat untuk dapat berpatisipasi secara langsung dalam merawat dan menjaga lingkungannya. Walaupun banyak kalangan melihatnya sebagai akselerasi yang dilakukan pemkot melalui pendekatan dengan tokoh masyarakat untuk menyukseskan adipura. Penilaian positif harus tetap kita sematkan pada semangat yang terbangun.

Partisipasi adalah kata kunci untuk terciptanya kesadaran dan rasa kepemilikan terhadap kota yang ditinggali. Dengan partisipasi masyarakat, dominasi pemerintah dapat berkurang dalam kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Masyarakat menjadi subyek dari perubahan yang terjadi dan memegang peranan penting dalam mewujudkan kota sebagai wilayah yang sehat, nyaman dan layak untuk dihuni.

Sebagai saran dari proses yang sudah terjadi, kiranya gerakan tersebut dapat dijadikan sebagai gerakan masal untuk membenahi kampung. Sebuah pemikiran sederhana dan berharap mendapatkan nilai lebih dari proses yang ada. Secara tidak langsung kegiatan yang dilakukan dapat memberikan pelajaran juga pada warga masyarakat dalam penataan lingkungan dan pemukiman. Menemu-kenali lingkungan menjadi ilmu yang dapat diperoleh dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan.

Banyak nilai-nilai akan diperoleh dengan adanya kesadaran untuk berpartisipasi dalamkegiatan bebenah kampung. Selain kerjasama, sharing, sosialisasi lebih intens dan tentunya inovasi akan hadir dengan tujuan yang sama, diraihnya Adipura. Seperti basic empiris yang kita ketahui; Mendengar cepat lupa, melihat kurang mengerti, melakukan akan paham. Partisipasi dapat menjadi finishing dari gencarnya iklan radio, spanduk, pamflet dan berbagai bentuk seruan yang telah dilakukan. Sederhana, apa yang dilakukan Wakil walikota Bekasi dengan melakukan ikrar dan kegiatan K-3 dilingkungan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan adalah suatu bentuk kongkrit tumbuhnya partisipasi dimasyarakat. (Don).

Melorotnya Genteng Sekolah

Hari ini capek sekali. seperti biasa saya jalan lagi kebeberapa tempat yang harus saya datangi. Seperti pesan pimpinan redaksi tentang kredibilitas laporan; faktual, kritis dan tetap santun. Hal tersebut menjadi patokan dalam melakukan aktivitas tidak lanjut laporan atau rutinitas "memburu" berita.

Ada hal menarik ketika menengok sekolah yang sedang direhab di Duren Jaya. Tepatnya SDN Duren Jaya VI. Biasa kita dengar kejadian saat syuting atau audisi ada kemben melorot. Kali ini yang terjadi adalah genteng yang melorot dan pecah berantakan. Kondisi sekolah yang agak berantakan, ketidaksiapan pelaksana dan ketidaksesuaian pemberitan beberapa teman dengan kenyataan dilapangan.

Krisman Rusandi kasi kelembagaan dikdas pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang ditemui dilokasi dengan segenap kemampuannya mencoba menjelaskan kronologis sesungguhnya. Sayang situasi dilapangan tidak cukup mendukung. Ada beberapa keanehan. Contoh kecil adalah flapon yang tidah optimal diperbaiki dan bahkan ada yang belum sama sekali diperbaiki. Penurunan Baja ringan, yang menurut Krisman sebagai ganti yang rusak, juga sama sekali tidak membantu dan atau apalagi meringankan.

Di lokasi juga ada polisi bernama Agus yang menjelaskan detik-detik saat genteng melorot. Agus sambil membuka catatannya dalam buku besar yang kebetulan ia bawa dari polsek Bekasi Timur menceritakan melorotnya genteng terjadi pukul 03.30 WIB tanggal 8 Januari 2009. Dalam catatannya tertulis 50 unit genteng yg jatuh pecah berantakan. Hasil penyelidikannya ada baja ringan yang “meleyot”. Sedangkan Krisman mencoba memperhalus bahanya menjadi sekedar turun. Lalu difoto pasca genteng melorot terlihat bangunan itu sepintas atap hampir sempurna. Anehnya, baja ringan diganti secara cepat namun sampai dengan saya bahkan DPRD Kota Bekasi datang masih diturunkan dan kemudian disusun lagi (yang baru ditukar).

Sontak teman-teman saya tetap tidak puas atas penjelasan panjang lebar staf disdik tersebut diatas. Pertanyaan seputar tekhnis pelaksanaan sampai dengan spesifikasi bahan bangunan yang digunakan terlontar semua. Sayang argumentasi pada akhirnya menjadi debat kusir. Argumentasi staf bahwa anggaran yang digunakan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN 2009 yang alih-alih disebut dengan hibah menjadi argumentasi pamungkas. Padahal menurut saya pribadi, pertanggungjawaban dan kualitas pekerjaan serta evaluasi hasil pekerjaan temenjadi ukuran keberhasilan penyerapan anggaran.

Saya langsung berkesimpulan bahwa situasi operasional SDM pemkot masih ajeg dan belum berubah ke arah yang lebih menggembirakan. Dalam kontek Good Government dan Clean Government semestinya aspek-aspek administrasi aturan, tekhnis sampai dengan report adalah sebuah sistem yang bekerja dan menjadi acuan. Dana DAK sebesar Rp. 12,65 milyar adalah jumlah yang tidak sedikit. Disaat masih banyak bangunan sekolah yang memerlukan perhatian serius untuk diperbaiki atau bahkan rehab total.

Banyak kerancuan ditemukan dilapangan. Sayang sekali DPRD Kota Bekasi juga tidak dapat maksimal melaksanakan perannya. Saya berpendapat kedatangan yang dilakukan DPRD Kota Bekasi menjadi kurang arti. Tidak ada notulensi, hanya berdebat dan tidak mungkin akan melahirkan solusi versy peran mereka. Besaran masalahnya adalah DAK dan pengimplementasiannya di 29 sekolah dan 48 ruang perpustakaan sekolah. Artinya tidak hanya yang sudah “melorot” itu.

Kesan itu saya dapat dari aktifitas, komentar dan interaksi yang terjadi. Alangkah sepelenya eksekutif dan legislatif dalam memaknai berbagai penyerapan anggaran kalau ujung-ujungnya hanya tinggal memperbaiki administratif dan dilupakan. Padahal masyarakat berharap sinergi elemen-elemen tersebut agar kualitas pelayanan masyarakat dapat meningkat. Refleksi saya pribadi betapa anggaran yang notabene uang rakyat itu hanya dihargai dengan telah diserap dan DPRD sudah lihat dan setuju. Padahal impian banyak orang adalah pemerintahan yang bersih dan baik.

Ya, karena dari sanalah awal dari peningkatan kesejahteraan masyrakat akan berangkat. Dalam obrolan lepas dengan staf diknas bahkan dapat dianalisa bahwa audit pemerintah pusat itu sangat menakutkan, sekolah mau terima DAK karena ada bahasa hibah. Sedih sekali hati ini mendengarnya. Banyak warga sudah berfikir tentang pendidikan bahwa pemerintah itu “the best interest for the children”, lah kok masih ada yang mentok pikirannya pada, “diaudit ngga ya? Lalu yang audit BPK apa Cuma BPKP wilayah Jabar?”. Aduh, masih berapa banyak situasi seperti tersebut ditemukan di institusi pemerintah Kota Bekasi . Sehingga keberanian alokasi pendidikan gratis sampai SMU memiliki target ideal dengan waktu yang terukur, agar masyarakat beranjak sejahtera lahir batin. (Don).

BANJIR, WARGA DESAK PERBAIKAN SALURAN AIR

Warga di Perumnas III, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, mendesak pemerintah setempat untuk memperbaiki drainase guna mengantisipasi persoalan banjir.

"Setiap hujan turun lebih dari tiga jam, perumahan kami pasti tergenang air setinggi betis orang dewasa," ujar Dimas Prayoga, warga jalan Bali RT01 RW04 Perumnas III.

Banjir yang melanda kawasan perumnas III itu, terjadi di sepanjang jalan Bali, dan Nusantara. Diperumahan itu, terdapat sedikitnya 300 Kepala Keluarga (KK).

"Penyebabnya, selain saluran air mampet akibat tertimbun lonsoran tanah dan rusak, lebar saluran hanya sekitar 30 sentimeter dengan kedalaman 25 sentimeter, sehingga tidak mampu menampung air hujan," katanya.

Saluran air di perumnas III ini banyak yang rusak dan tertimbun lonsoran tanah, sehingga arus air tidak lancar ketika hujan deras.

Kerusakan drainase di perumahan tersebut, kata dia, sudah berlangsung selama empat tahun terakhir, bahkan warga telah melayangkan surat ke pejabat instansi terkait untuk memperbaiki saluran air tersebut, tetapi belum mendapat tanggapan.

"Sekarang ini, hampir tiap hari Bekasi diguyur hujan deras sehingga ratusan warga menjadi khawatir, karena pekan lalu kawasan ini juga dilanda banjir dengan ketinggian air sekitar 80 sentimeter dan merusak perabotan rumah tangga," katanya.

Menanggapi hal itu, kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air, Kota Bekasi, Agus Syofyan mengatakan perbaikan drainase di Kota Bekasi akan menjadi prioritas dari program Dinas Bina Marga pada 2010.

"Termasuk yang di Perumnas III. Kami akan mencoba untuk menganggarkannya," kata Agus.

Agus mengatakan, pada 2010 dari dana APBD sebesar Rp 200 miliar, senilai Rp 140 miliar akan digunakan untuk Bina Marga dan sebagian dari jumlah itu akan digunakan untuk perbaikan drainase. (Don).

Puluhan PNS Bekasi Terancam Sanksi

Puluhan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terancam akan mendapat sanksi administrasi hingga hingga pemberhentian secara tidak hormat. rnrnKini, sebanyak 26 PNS dalam penyelidikan karena bolos pada hari pertama kerja, Senin (4/1/2010) “Nantinya akan ada teguran lisan, tertulis, pernyataan tidak puas, penangguhan gaji berkala, penangguhan kenaikan pangkat, penurunan pangkat setingkat, hingga pemberhentian bergantung dari kesalahan yang dilakukan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Tjandra Eff endi Utama di Bekasi Dia menjelaskan pada hari pertama kerja. rnrnSetelah liburan Natal dan Tahun Baru, sebanyak 106 dari total 1.032 PNS di lingkungan Pemkot Bekasi diketahui tidak masuk kerja. Dari 106 PNS yang tidak masuk itu, sebanyak 29 di antaranya tanpa keterangan atau bolos, sakit sebanyak 18 orang, cuti 13 orang, dan dinas luar 46 orang. rnrnTjandra Effendi Utama menyatakan yang bisa dikenakan sanksi adalah yang bolos tanpa pemberitahuan, sementara untuk dinas luar mereka tetap melaksanakan tugastugas PNS dan kebetulan ada urusan kedinasan di luar kantornya. rnrn“Seperti Satpol PP, bisa saja mereka melakukan pengawasan di seputar kantor dan dinyatakan dinas luar, begitu juga dengan cuti karena sebelumnya lembur,” ujarnya. rnrnSekda menyatakan libur akhir tahun cukup panjang karena sebelumnya juga sudah ada libur bersama mulai tahun baru Islam (Hijriah) dan Natal. “Kalau dia mau bolos gimana, meski sudah libur bersama dalam beberapa pekan terakhir,” ujarnya.

Tuntut Kompensasi, Warga Bunibakti Blokir Lintasan Truk Pertamina

Warga Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar), menggelar aksi protes dengan memblokir jalan rusak di wilayah setempat akibat proyek eksplorasi migas PT Pertamina, Selasa.

Pantauan di lokasi pukul 14.00 WIB melaporkan, puluhan masyarakat yang tinggal di RT13, 14, 15 RW08, Dusun II, Desa Bunibakti turun ke jalan dan melarang angkutan migas PT Pertamina melintas di jalan Babelan sepanjang 700 meter, yang menjadi jalur perlintasan menuju sumur minyak di Kecamatan Muaragembong.

Warga memblokir kendaraan dengan cara menyimpan sejumlah kursi dan bambu di tengah jalan sambil memasang spanduk yang bertuliskan tuntutan kompensasi dari sejumlah proyek eksplorasi migas PT Pertamina.

"Selama enam tahun PT Pertamina beroprasi, kehidupan warga di sini bukan lebih baik tapi malah sebaliknya jadi tambah berantakan. Buktinya, jalan yang rusak akibat dilindas truk Pertamina belum pernah diperbaiki," kata Kepala Dusun II, Desa Bunibakti, Nursan.

Dikatakan Nursan, ruas jalan tersebut mengalami kerusakan sejak tiga tahun lalu dan hingga kini pemerintah setempat belum pernah melakukan upaya perbaikan jalan. "Awalnya, jalan yang rusak hanya ditambal menggunakan pasir dan batu kapur. Hampir setiap jam kendaraan tonase Pertamina melintas di jalan ini dengan membawa muatan minyak, gas, dan alat berat," katanya.

Dikatakan Nursan, idealnya kendaraan truk PT Pertamina mengambil rute jalan Tanjung Priok-Tarumajaya-Kedungpengawas-Kedungjaya untuk tiba di lokasi sumur tanpa harus melintas di Kecamatan Babelan.

"Saya mewakili warga memberikan batas waktu hingga hari Jumat (8/1/2010) untuk Pertamina mengambil tindakan. Jika imbauan itu tidak dilaksanakan, maka warga akan menutup secara permanen akses jalan bagi truk milik PT Pertamina," katanya.

Secara terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Muhtadi Muntaha, mengatakan pihaknya menyayangkan sikap PT Pertamina yang terkesan tidak memiliki perhatian terhadap warga Babelan. "Saya akan bertindak bersama warga Babelan sampai titik darah penghabisan. Jangan sampai terjadi kasus Lapindo jilid II," katanya.

Menurut Muhtadi, aksi tersebut bukan yang pertamakali dilakukan akibat kurang tanggapnya pemerintah daerah mengambil tindakan. "Ini merupakan bukti dari kurang tanggapnya pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap keluhan warga. Mereka kadang menunggu kejadian dulu baru bertindak. Idelanya pemerintah minimal dapat memediasi masyarakatnya dengan PT Pertamina," katanya.

Sementara aksi protes warga berjalan dengan tertib tanpa mengganggu arus transportasi kendaraan umum mau pun roda dua yang melintas di kawasan itu. Warga hanya menyetop sejumlah truk PT Pertamina dan memaksanya memutar agar mengambil jalur Kedungpengawas.(*)