IKATAN INTELEKTUAL MUDA BEKASI dalam sebuah selembaran yang dibagikan bebas dilingkungan pemerintah kota (pemkot) Bekasi meminta pemkot Bekasi perhatikan 5 issue yang berkembang saat ini. Selain itu mereka menganggap perjalanan pelaksanaan pemerintahan kota Bekasi memiliki rapor merah. IIMB berkesimpulan bahwa rapor itu menjadi tanggungjawab walikota Bekasi.
Kelima hal tersebut adalah tidak dimilikinya perspektif dalam pelaksanaan kebijakan terutama standar pelayanan minimum (SPM), adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan hasil audit nomor 09/SHP/XVII.BDG/ 2009, Persoalan persampahan dan kampanye gerakan 3R(Reduce,Reuse dan Rycycle), persoalan membengkaknya jumlah pengangguran dan pollitical will pemket pada persoalan endemik penyakit menular. IIMB menilai rapor merah walikota Bekasi tidak sesuai dengan harapan akan kejayaan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat Bekasi. IIMB mengklaim kejayaan saat ini hanya dirasakan segelintir orang dan berakibat pada ketimpangan sosial.
Kekayaan sumberdaya yang ada menurut IIMB pada akhirnya hanya menjadi media ekploitasi penguasa daerah untuk kepentingan pribadi dan golongan. Kesimpulan sendiri diambil IIMB dari perpustakaan penelitian yang ada baik itu data primer maupun data sekunder. IIMB sendiri terdiri dari belasan universitas yang berada di Jakarta. Semua anggotanya adalah mahasiswa-mahasiswa Bekasi yang berkuliah di Universitas Mercu Buana, Paramadina, Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, Perguruan Tinggi Bina Sarana Informatika, Politeknik Tugu Jakarta, Universitas Gunadarma, Universitas Trisakti, dan IBII.
"Dari kesimpulan dan situasi yang berkembang IIMB menilai walikota Bekasi tidak mampu meminpin Kota Bekasi dengan baik." ujar Ahmad Jauhari Koordinator IIMB saat dihubungi via seluler, 18/5. Kondisi itu merupakan obyektivitas yang terjadi di masyarakat. Menurutnya Masyarakat Bekasi menjadi semakin menjauh dari nilai-nilai kepedulian terhadap nasibnya sendiri.
Ditempat terpisah sekretaris daerah (Sekda) Kota Bekasi, Tjandra Utama Effendi, membantah bahwa SPM di Bekasi tidak memuaskan. Sekda berpendapat bahwa apa yang dilakukan pemkot Bekasi sudah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dan juga aturan-aturan yang berlaku. Mengenai 3R sekda menampik bahwa upaya yang dilakukan walikota tidak maksimal. Sudah sedemikian tersosialisasikan dan dapat dibuktikan seluruh jalan dan perkantoran kini lebih bersih. Sudah tertanam budaya memilah sampah dan mengoptimalkan sampah menjadi bahan berguna kembali.
Tjandra memberi contoh dengan keberadaan tempat pengelolaan sampah diperkantoran dan sekolah adalah wujud dari program pemerintah kota yang konsern dengan persoalan persampahan. Saat ini pun sudah ada pengolahan kompos dan biji plastik mandiri sebagai bentuk pemahaman akan program 3R. Jadi pemkot berharap pada pihak-pihak yang melihat ada kekurangan untuk dapat duduk bersama dan membicarakan kekurangan yang mereka maksudkan.
Hal tenaga kerja Tjandra Utama meminta IIMB juga memperhitungkan Kota Bekasi sebagai daerah urban dan kota antara. "Sudah pasti belum data mereka bahwa itu semua yang menganggur adalah warga Bekasi?" tanyanya saat ditemui diruangan, 18/5. Sekda meminta masyarakat mengecek data base jumlah warga yang belum kerja di pemkot Bekasi agar paham. Pemkot Bekasi menurutnya, sedang bekerja keras untuk terus mengurangi pengangguran yang ada melalui kerjasama-kerjasama dengan berbagai pihak.
Saat dikonfrontasi lebih lanjut tentang tanggapan sekda Kota Bekasi tentang selembaran IIMB, Jauhari meminta waktu untuk membicarakan dengan forum IIMB. Sekali lagi coba dikonfirmasi, yang bersangkutan menyanggupi wawancara dengan lokasi di daerah Cikini Jakarta.(Don).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar