Pembangunan gedung sekolah, sarana pendidikan, bangunan pertokoan dan perkantoran di kota Bekasi menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan kota. Sayangnya dalam evaluasi yang dilakukan oleh komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi masih ditemukan berbagai persoalan. Dinas Pengawasan dan Pengendalian Bangunan (P2B) Kota Bekasi masih belum baik dalam melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada tahun anggaran 2009. Hal ini disampaikan ketua komisi B DPRD Kota Bekasi, Ronny Hermawan via telpon, 21/5.
Hal ini diperparah dengan sikap pejabat di dinas yang bersangkutan karena tidak kooperatif dalam melaksanakan tugasnya. "Sangat sulit sekali untuk dapat berbicara dan berdiskusi dengan kepala Bidang pengawasan dan Pengendalian yang baru sampai-sampai kami belum kenal." ujarnya disela-sela aktivitasnya. ketika ada pengaduan masyarakat tentang banyaknya bangunan tanpa izin DPRD sangat sulit untuk mengkomunikasikannya dengan instansi terkait.
Sampai dengan hari ini DPRD kota Bekasi banyak menerima laporan, keluhan dan pengadungan terkait bangunan yang ada di kota Bekasi baik milik pemerintah maupun swasta. DPRD tidak dapat maksimal bekerja karena pejabat terkait tidak pernah terlihat batang hidungnya. "Lalu bagaimana DPRD bisa memberikan sharing dan masukan kalau orang yang bertanggungjawab saja tidak bisa bertemu?" jelasnya.
Seperti berita sebelumnya yang dilansir dari media massa, bahwa DPRD Kota Bekasi berharap walikota Bekasi mengganti kepala Dinas P2B karena kinerjanya dinilai kurang baik. salah satu perseteruan yang sempat terjadi adalah terkait reklame di daerah Bekasi selatan yang tak kunjung tuntas. Salah satu anggota DPRD Kota Bekasi yang keras menyikapinya merupakan ketua fraksi Demokrat DPRD Kota Bekasi, Andi Zabidi, kolega Ronny Hermawan.
Ronny sendiri melihat pejabat-pejabat di Kota Bekasi saat ini sedang merasa dirinya sangat tinggi, sehingga lupa akan amanahnya melayani masyarakat. Menurutnya sikap seperti itu tidak boleh terjadi karena tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Kalau itu terus terjadi akan berpengaruh pada citra pemerintahan secara langsung dan banyak pekerjaan seenaknya dilakukan.
Beberapa rekomendasi penting sudah diberikan komisi B terkait kinerja dinas P2B yang merosot tajam. Kerja-kerja yang dilakukan masih jauh dari kata baik dan pada tahun 2010 ini juga diragukan akan meningkat. Persoalan perizinan misalnya, masih banyak bangunan-bangunan tanpa izin terbangun dan dibiarkan. Sepertinya tidak ada pengawasan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Ronny mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mencermati situasi pemerintahan yang sedang berjalan seperti tanpa sistem sehingga banyak terjadi pelanggaran. Dinas P2B harus dapat meningkatkan kinerjanya kalau kemauan dan harapan gubernur Jawa Barat pada tahun 2010 ini infrastruktur dapat diselesaikan. Tetapi kalau tidak, walikota Bekasi harus bersikap tegas pada stafnya sehingga pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam kesempatan terpisah Hitler Pardamaean Situmorang, ketua Cabang Government Again Corruption and Discrimination (GACD) menegaskan bahwa walikota Bekasi harus berani mengambil tindakan pada pejabat yang tidak memiliki perspektif dalam melaksanakan tugasnya. Banyak bangunan yang sebelumnya disegel, sekarang sudah beroperasi sehingga mengesankan apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan hanya main-main. Izin belum diurus, segelnya main cabut dan buang. Pemerintah daerah kedepan akan tidak dihargai lagi karena persoalan peraturan ternyata bisa diselesaikan dibawah meja.
Ada lahan negara dibangun dan tanpa memiliki izin lalu disegel oleh instansi terkait, sekarang segelnya sudah dicabut padahal setelah dicek izin belum diurus. Perda menjadi kabur adanya karena ulah oknum-oknum dilapangan. Kredibilitas pemda dipertanyakan dan ujungnya walikota dituding tidak tegas. Sekarang banyak terjadi pelanggaran, 86 atau damai kasus pelanggaran di lapangan, pengawasan dan pengendalian tidak dijalankan serta banyaknya pejabat sibuk dengan proyek sehingga menyalahi tupoksi atau penyelewengan jabatan. (Don).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar