Telah disahkan dan disetujuinya APBD 2010 Kota Bekasi menandai akan cepatnya pemanfaatan dan penyerapan oleh seluruh intani di pemerintahan Kota Bekasi. Ada harapan besar pada keberadaan APBD 2010 yang didalamnya ada beberapa mata anggaran terkait bantuan organisasi kemasyarakatan.
"Kami sependapat. Pada prinsipnya APBD milik rakyat, oleh karena itu keniscayaan apabila peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan rakyat." demikian pernyataan Indra Lesmana Wakil Walikota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA). Pembangunan infrastruktur harus berdasarkan rekomendasi rakyat melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
Begitu pula pembangunan suprastruktur seperti pengalokasian anggaran untuk yayasan, ormas, LSM, OKP/OKM nirlaba yang konsen terhadap pengembangan SDM & kontrol pemerintah harus pula diprioritaskan. Intinya min 60% alokasi APBD diperuntukan untuk rakyat. Agar amanat pancasila sila ke 5 segera terwujud. Indra berpendapat dengan penguatan organisasi-organiasi kemasyarakatan yang ada akan mampu mewujudkan harapan masyarakat lebih cepat.
Visi dan Misi Kota Bekasi tentunya menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada. Baik itu ormas, LSM, kelompok-kelompok pengajian, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi usaha jasa dan konstruksi dll. Mengenai dana bantuan organisasi kemasyarakatan Buruh Bekasi Bersatu (B3) menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan harus dibawa kearah kemandirian, kekuatan harus berasal dari anggota untuk kepentingan anggota dan independen.
Selain itu diharapkan agar pemkot mengutamakan kepentingan program prioritas ke depan harus benar-benar serius dilakukan oleh pemkot Bekasi. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang utama harus didahulukan. Perencanaan harus benar-benar update, matang, efesien, efekti dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga Dana Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dapat menjadi bagian yang include dengan besaran program pemkot. Hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah akuntabilitas laporan serta transparansi laporan keuangan. (Don.).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar