Nuansa konflik kepentingan menyeruak dijajaran pemerintah kota Bekasi sejalan dengan keluarnya kebijakan perpanjangan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi. Banyak kalangan menganggap kebijakan itu sebagai upaya mengalihkan berbagai isu yang baru terungkap, baik keterlambatan pembayaran tunjangan guru, pemotongan tunjangan PNS dan revitalisasi pasar baru Bekasi. Disisi lain orang menilai bahwa pemerintah kota Bekasi tidak memiliki niatan baik untuk melakukan reformasi birokrasi pemerintahan.
Mulyanto anggota fraksi Demokrat kota Bekasi menyampaikan rasa kecewanya. Sejak April 2008 seharusnya sudah tidak bisa diperpanjang. "Saya melihat walikota Bekasi tidak berani mengambil resiko terhadap laju administrasi pemerintahan daerah", ujarnya. Sampai saat ini yang paling menguasai sistem administrasi pemkot Bekasi hanya Drs. Tjandra Utama Effendi. Namun Mulyanto melihat penting juga untuk melakukan penyegaran dikalangan pejabat di kota Bekasi. Selain daripada itu, apa yang dilakukan walikota Bekasi tidak baik untuk regenerasi dalam pemerintahan kota Bekasi.
Kurangnya pemahaman Walikota Bekasi tentang pendidikan membangun pemerintahan yang baik dan bersih juga ditengarai Westi Kusumaningrum dari Lembaga Pengkajian dan Pengawasan Kebijakan (LP2K). Westi melihat perlu ada kompetisi diantara pejabat daerah untuk membangun leadership dikalangan pejabat untuk meningkatkan kemampuan dan pengabdian. Aspek pelayanan publik yang tidak meningkat bisa dimungkinkan karena faktor kejenuhan diantara pejabat yang sudah "tidak betah". Mereka sudah terlalu lama menempati pos jabatan yang sama. Butuh penyegaran agar gerbong layanan publik dapat meningkat kualitas dan kualitasnya. (#)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar