Bekasi yang secara geografis berada di wilayah provinsi Jawa Barat dekat dengan ibu kota negara, sangatlah strategis. Terdiri dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan, Kota Bekasi memiliki potensi strategis memasuki moderenisasi ibu kota negara. Kota Bekasi tidak akan dijadikan daerah transit lagi diwaktu yang akan datang.
Sampai saat ini Kota Bekasi masih ditempatkan sebagai daerah persinggahan banyak pihak yang berkepentingan dengan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Oleh sebab itu derap perekonomian kota Bekasi amat bergantung dengan siklus pertumbuhan ekonomi daerah yang berbatasan dengan wilayahnya. Ketidak tertataan ruang dan wilayah kota Bekasi dapat kita lihat di Pondok Gede, Bekasi Barat dan Bekasi Timur.
Kota Bekasi kecenderungan dikembangkan sebagai daerah pemukiman dengan banyaknya kawasan pemukiman yang dibangun oleh kota yang pada tahun 2010 sempat medapatkan piala adipura. Sayangnya penataan wilayah kota Bekasi sudah terlanjur hancur karena tidak diterapkannya Rencana Tata ruang dan Rencana Tata Wilayah (RTRW) sesuai yang telah dibuat. Bahkan kalangan pejabat di dinas P2B Kota Bekasi melansir hal tersebut disebabkan tingginya pelanggaran karena mafia perizinan.
Ketidak tertataan ruang dan wilayah berakibat pada munculnya persoalan terbenturnya keserasian lingkungan dan rusaknya sumber daya dan ada. Misalnya, banyak dikeluhkan oleh warga tentang buruknya kualitas air bersih, wabah penyakit yang datang setiap tahunnya dan banjir yang merusak infrastruktur lingkungan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar