ROSIHAN ANWAR: MEMANG POLITIS PROGRAM PEMERINTAHAN M2R

"SUARA PEREMPUAN PENENTU KEMENANGAN", HJ. DIAL HASAN KA. DEP. MINYAK DAN GAS BUMI DPP PARTAI GERINDRA

Drs. H. Rosihan Anwar, anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi, mengakui bahwa program pendidikan dan kesehatan memang politis. "Ya karena M2R dalam kampanyenya memang ingin berkepentingan mewujudkan peningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan dimasyarakat," katanya saat ditemui di DPRD Kota Bekasi (10/8). Menurutnya tidak salah dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan yang kini dilaksana tugaskan pada Dr. H. Rahmat Effendi, Plt. Walikota Bekasi. Semua berjalan dengan baik-baik saja dan bisa dirasakan oleh masyarakat manfaat program yang dilakukan. "Semua dilakukan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang terbaik dan kesehatan yang unggul bagi masyarakat kota Bekasi," tambahnya. Hanya saja dalam perjalanannya ada item-item yang sudah ada dalam Rencana Jangka Panjang baik itu bangunan sekolah, fasilitas umum berupa jalan dan lainnya ada yang belum dilakukan. Lalu sudah ada mata anggaran-mata anggaran diluar dari kerangka acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013. Itu yang menurut Rosihan Anwar lebih relevan dalam melihat apa yang dilakukan pemerintah kota Bekasi dalam mengejawantahkan visi-misi Kota Bekasi, Bekasi Cerdas-Sehat dan Ihsan. "Kalau yang diberi tanda petik kata gratis, menurut saya itu dalam rangka realisasi visi-misi, pendekatan yang dilakukan demikian," katanya. Menurut Rosihan, pemerintah kota Bekasi dengan programnya coba untuk melakukan dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas sehingga memberi kemudahan akses pendidikan. "Tentunya tidak hanya pendidikan gratis saja, suprastruktur pendidikan juga ditingkatkan dalam pelaksanaan program," katanya sebagai anggota Fraksi Golkar yang mendukung penuh program pemkot Bekasi. Kalau dirasa kurang dalam pelaksanaan program kesehatan, pemerintah kota Bekasi tentu akan melakukan evaluasi dengan melihat kembali RPJMD. "Persoalan SILPA anggaran sebesar Rp. 240-250 milyar memang perlu dipikirkan," kata H. Rosihan yang masih melihat biasa-biasa saja. Rosihan Anwar menyarankan agar pemerintah membuka kembali RPJMD untuk menginventaris kembali apa yang belum dilakukan, tidak bisa dilakukan, terhambat atau bukan prioritas. "Pemerintah kota Bekasi harus mengarus-utamakan program-program yang prioritas dalam RPJMD," tambahnya. Sutriono S. Pd. selaku ketua DPRD kota Bekasi sementara yang mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan gratis dan kesehatan gratis tidak ada perkembangan dan cenderung hanya melanjutkan kampanye pemilu kada 2008. Menurut Sutrriono tidak ada relevansinya antara gratis dengan visi Bekasi Cerdas, Sehat dan Ihsan. Sutriono memandang apa yang dilakukan sejak tahun 2008 hingga sekarang tidak ada upaya percepatan/ akselerasi dalam pengembangan program yang dilakukan. "Selain itu diskriminasi justeru terjadi dengan tidak samanya apa yang diterima oleh sektor swasta baik pendidikan maupun kesehatan," katanya. Dirinya melihat hal tersebut dapat membuat sekolah swasta tidak dapat mengembangkan institusinya dan terpaksa tutup. Sedangkan Rumah sakit swasta yang tidak diberi subsidi, dikatakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, tentu ada ketidakadilan terjadi dalam pelaksanaan programnya. Gambaran bila setiap tahun Rp. 250 milyar tidak terserap digambarkan sebagai kekurang berhasilan pemerintah kota Bekasi dalam menjalankan program. "Perlu ada evaluasi menyeluruh dalam pelaksanaan pendidikan dan kesehatan gratis," menutup pembicaraan. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).