Tumai SE., Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, meminta pemerintah Kota Bekasi agar lebih efesien dan efektif dalam memanfaatkan anggaran yang ada. "Dalam penggunaan dan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemkot Bekasi harus lebih efesien karena anggaran yang ada pas-pasan," katanya saat ditemui diruangan kerja.
Banyaknya persoalan infrastruktur di Kota Bekasi dihadapkan dengan persoalan anggaran yang terbatas sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan infrastruktur diharapkan lebih efesien. "Seperti pemeliharaan jalan, kalau bisa dinas terkait lebih teliti dan seksama dalam pelaksanaan perbaikan," Kata Tumai yang merupakan Fungsionaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Bekasi (6/2).
Tumai mengingatkan banyaknya jalan nasional yang rusak, jalan kolektoral yang butuh diperbaiki sehingga anggaran yang ada dapat dikelola sebaik mungkin oleh dinas Bina Marga dan Tata air (Din Bimarta). Terkait adanya keluhan dari pejabat dinas, Tumai menyampaikan, bahwa apa yang dikehendaki oleh pemkot Bekasi sudah dipahami serta dibicarakan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi.
Hal itu, menurut Tumai, sudah disampaikan pula ke pemerintah provinsi agar adanya perhatian atas kondisi infrastruktur yang ada di kota Bekasi. "Semua kendala anggaran seharusnya menjadi tanggungjawab pemkot untuk menginventarisnya agar menjadi catatan DPRD Kota Bekasi," katanya
Sementara itu dari Komisi B DPRD Kota Bekasi, H. Andi Zabidi mengingatkan pemkot Bekasi untuk tidak sungkan melakukan pendekatan pada pihak-pihak terkait. "DPRD Kota Bekasi sangat terbuka untuk membantu kesulitan anggaran yang dialami kalau ada kecemasan keterbatasan anggaran," Kata Ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut,
Sebelumnya, kata Andi, sudah pernah disampaikan kepada pimpinan daerah agar mengajak DPRD Kota Bekasi untuk mempengaruhi provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat. Namun upaya itu kurang mendapatkan perhatian dari eksekutif sehingga kalau ada kesulitan DPRD pun tidak bisa berbuat apa-apa.
Pendekatan-pendekatan personal yang disarankan DPRD Kota Bekasi pada pemkot Bekasi diharapkan dapat membantu meyakinkan agar pemerintah Kota Bekasi mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan lebih banyak dari Provinsi serta pemerintah pusat. "Saya sudah pernah sampaikan hal itu pada plt. Walikota Bekasi," kata H. Andi Zabidi.
Selain itu lewat komisi-komisi yang ada juga dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang ada. "Hal itu dilakukan untuk menekan seminim mungkin terjadinya kebocoran-kebocorang anggaran yang terjadi," kata Andi lagi.
Dinas Bimarta Kota Bekasi pernah mengeluh pada pemerintah pusat terkait ketiadaan DAK yang diberikan pada pemkot Bekasi dalam Beberapa tahun terakhir. Tahun 2012 juga dari alokasi anggaran yang ada tidak ada DAK dari pemerintah pusat yang diberikan untuk APBD Kota Bekasi. Demikian juga beberapa bagian yang ada di sekretariat daerah, mereka mengeluh minimnya nggaran operasional mereka dalam setahun.
Menurut H. Andi, selama ini komunikasi yang dilakukan oleh eksekutif pada DPRD Kota Bekasi sekedarnya saja. Sehingga potensi untuk memberikan pemahaman pada provinsi dan pemerintah pusat yang dimiliki semua anggota DPRD tidak bisa dimaksimalkan. "Saya dan teman-teman fraksi lainnya sangat ingin membantu pemerintah Kota Bekasi, tapi kalau yang dibantu tidak ada keinginan untuk menyampaikan bagaimana kami bisa tahu?," katanya. (Don).
(Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar