PELAKU PERAMPOKAN TEWAS DITEMBAK MATI DI BANTARGEBANG

Satu dari dua pelaku pencurian sepeda motor (Curanmor) tewas ditembak petugas Polsek Metro Bantar Gebang di Kampung Bantar Gebang Rt. 01/08 Bantar Gebang, Kota Bekasi, Kamis (7/6/2012) malam sekira pukul 22:30 WIB. Pelaku yang tewas bernama Muhamad Oki Saputra, 22 tahun, tewas dengan luka tembak di dada kiri. Satu pelaku lagi Jamaludin, 25 tahun, kini ditahan di Mapolsek Metro Bantar Gebang. Kedua pelaku berasal dari Dusun VI Rt. 12/13 Desa Tanjung Aji, Kecamatan Melinting, Lampung Timur. Informasi dari Polsek Metro Bantar Gebang menyebutkan pada saat dua anggota Polsek Metro Bantar Gebang tengah melaksanakan observasi wilayah, petugas melihat dua orang berboncengan sepeda motor yang mencurigakan. Kedua orang tersebut selanjutnya dibuntuti dan setelah tiba di lokasi, pengendara sepeda motor dihentikan. Namun, secara tiba-tiba pelaku mengeluarkan senjata api daugan menembakkan ke arah petugas. Tembakan pelaku tidak mengenai petugas. Karena keselamatan petugas terancam, petugas pun membalas dengan tembakan ke arah pelaku dan mengenai dada kiri salah satu pelaku bernama Muhammad Oki Saputra. Petugas juga berhasil menangkap satu pelaku lainnya. Dari pelaku, Polisi menyita barang bukti sepucuk senjata api revolver rakitan berikut 5 butir peluru, sebilah pisau, 4 buah kunci Letter T dan satu sepeda motor Yamaha Yupiter Z Nopol B-6723-PQF. Jenazah pelaku yang meninggal dunia dikirim ke RSUD Bekasi untuk dilakukan visum dan satu pelaku lainnya kini tengah menjalani pemeriksaan di Polsek Metro Bantar Gebang. (pmj).

PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN DI KOTA BEKASI, ALAMAT APA?

Perceraian sepertinya sedang mewabah di Kota Bekasi. Masyarakat mulai biasa dengan kata cerai. Hal ini tampak dari retribusi kutipan perceraian Warga Negara Indonesia (WNI) yang melampaui target. Target yang ditetapkan adalah sebesar Rp 6.337.500. Namun realisasinya pada bulan ini sudah mencapai Rp 8.677.500 "Berarti sudah mencapai 136,92 persen. Ada kelebihan dari target sebesar Rp 2.340.000," kata anggota Komisi C DPRD Kota Bekasi, Haryekti Rina Wuryandari. Hal ini menindikasikan adanya peningkatan kasus perceraian di Kota Bekasi. "Jumlahnya fluktuatif. Tapi ada kecenderungan meningkat semakin tahun. Dinas ini sebetulnya hanya mencatat. Keterangan jumlah sebenarnya ada di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama," kata Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Mochamad Kosim. Putusan cerai dikaluarkan pengadilan agama untuk kalangan muslim, dan pengadilan negeri untuk non muslim. Menurut catatan Dinas Dukcapil sampai Kamis (7/6), ada 77 kasus perceraian yang mendapat akte. Perceraian umum sebanyak 49, sedangkan istimewa 28 kasus. Perceraian umum adalah kasus yang segera didaftarkan untuk memperoleh akte, setelah putusan cerai dikeluarkan pengadilan. Sedangkan istimewa adalah, bila kasus tidak segera didaftarkan untuk memperoleh waktu. Waktu tenggat biasanya dalam hitungan tahun. Untuk kasus perceraian umum dikenakan biaya Rp. 97.500. Total pemasukan yang diperoleh adalah Rp. 4.777.500. Sedangkan untuk kasus perceraian istimewa dikenakan biaya Rp. 195.000. Total pemasukan mencapai Rp. 5.460.000. Total keduanya mencapai Rp.10.237.500. Jumlah ini melebihi yang dilaporkan kepada DPRD beberapa waktu lalu. Tingginya kasus perceraian sesungguhnya memprihatinkan. Menurut data dari Pengadilan Kota Bekasi, jumlah perceraian sejak 2010 mengalami peningkatan. Pada 2010 tercatat ada 196 kasus perceraian. Tahun 2011 jumlah tersebut meningkat jadi 212 kasus. Untuk 2012 sampai Kamis (7/6), tercatat ada 35 kasus. "Kalau begini siapa yang bisa disalahkan? Target tercapai berarti banyak yang cerai. Rumah tangga tidak bahagia. Target yang tercapai bisa jadi indikasi, banyaknya rumah tangga yang kurang harmonis," ujar Kosim. (Leo).

ACHMAD ZULNAENI TERMOTIVASI SANG "IDOLA", SBY

Achmad Zulnaeni, diiringi oleh pendukungnya dari Forum Komunikasi Putra-Putri purnawirawan TNI (FKPPI) datang ke kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat untuk mendaftar sebagai calon Walikota dari Partai Demokrat. "Pak haji Achmad Zulnaeni datang diantar keluarga Besar FKPPI untuk mendaftar di Partai Demokrat kota Bekasi," kata Teten Arief salah satu pimpinan FKPPI kota Bekasi (7/6). Terlihat dari panitia penjaringan DPC partai Demokrat, Sodikin dan Zaiman Makmur Affan, menyalami seluruh pengantar H. Achmad Zulnaeni yang memenuhi pelataran DPC Demokrat. Mereka terlihat bercengkrama sesaat sebelum panitia menyerahkan formulir pendaftaran yang harus diisi bakal calon yang mendaftar untuk selanjutnya dikembalikan. Achmad Zulnaeni sendiri sampai saat ini masih menjabat sebagai ketua FKPPI kota Bekasi yang memiliki anggota lebih dari 10.000 orang. "Kami datang untuk mendukung ketua FKPPI maju dalam pemilu walikota Bekasi, pak Achmad Zulnaeni memiliki pengalaman paripurna sebagai birokrat Kota Bekasi," kata Teten. Dengan baju batik biru khas Indonesia, Achmad Zulnaeni datang menggunakan mobil Kijang Inova ditemani kader FKPPI dan beberapa orang dekatnya. Dari pihak Panitia Penjaringan sendiri terlihat Sodikin, Heri Parani, Zaiman Makmur Affan dan Ayuni Mirlina yang menyambut dengan diiringi mars Partai Demokrat. Saat diberi kesempatan berbicara oleh tim penjaringan partai Demokrat, H. Achmad Zul secara tegas menyampaikan ingin berpartisipasi dalam pemilu walikota Bekasi. "Tidak lain ingin ikut berpartisipasi dalam pemilu walikota Bekasi melalui partai Demokrat," kata direktur utama Tirta Patriot tersebut. Achmad Zul sendiri menjadi pendaftar dengan nomor urut 3 dalam pendaftaran balon walikota Partai Demokrat kota Bekasi. "Terima kasih atas penerimaan yang baik dari panitia penjaringan, Demokrat! Jaya! Demokrat! Jaya! Demokrat! Jaya! SBY! Yes! Achmad Zulnaeni! Ok!," katanya yang termotivasi seperti SBY, bersih Jujur dan Bijaksana. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

POSKO PSB ICW UNTUK COVER SISWA KESULITAN MASUK SEKOLAH

Indonesia Corruption Watch (ICW) akan membuka posko pengaduan proses penerimaan siswa baru (PSB). Posko menyediakan bantuan advokasi kepada orangtua siswa yang menghadapi kesulitan memasukkan anaknya ke sekolah dan pengaduan pungutan liar alias pungli. "Pihak sekolah, baik SD, SMP, maupun SMA, selalu menjadikan penerimaan siswa baru sebagai momen menarik pungli dari orangtua," kata Anggota Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Siti Juliantari, Kamis 7 Juni 2012. Menurut Tari, pungli-pungli itu hadir dari beragam bentuk. Mulai dari uang pembangunan, penambahan atau perbaikan fasilitas sekolah, penjualan seragam serta buku-buku sekolah, dan lain-lain. Padahal, sekolah tidak boleh berdagang. "Kalau awal-awal mungkin tidak. Tapi pas anaknya sudah masuk tiga-empat minggu, baru biasanya pihak sekolah mengajak orangtua siswa rapat. Di situ baru diberitahu adanya sumbangan untuk pengadaan fasilitas, misalnya AC di ruang kelas," ujar dia. Sejak 2 Januari 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan di Tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Namun Tari melihat, peraturan itu masih berpotensi dilanggar pihak sekolah. Alasannya, Kemendikbud sampai saat ini masih kurang melakukan pengawasan-pengawasan di sekolah. "Tapi harusnya mereka terjun langsung mengawasi ke sekolah-sekolah. Karena kemungkinan peraturan-peraturan itu banyak dilanggar pihak sekolah," ujar Tari. Salah satu kasus yang terjadi di SMAN 1 Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Shinta Aulia Dewi, calon murid baru yang juga juara olimpiade Biologi tiga tahun berturut-turut tingkat SMP di Kabupaten Bekasi, gagal masuk ke salah satu SMAN favorit di Bekasi itu. "Padahal total nilai tes seleksi di SMAN 1 Cikarang Utara mencapai 8,75. Salah satu guru penyeleksi juga kaget. Padahal, nilai 6 saja sudah cukup membuat calon murid diterima di sekolah ini," kata kakak Shinta, Mega Indira Puspa. Shinta bukan hanya juara Biologi, tapi juga memiliki nilai Ujian Nasional rata-rata 8,5 di setiap mata pelajarannya. Dikonfirmasi hal ini, Kepala Sekolah SMAN 1 Cikarang Utara, Asep Saepulloh membantah adanya tuduhan suap dalam penerimaan siswa baru. Menurut Asep, bila terbukti ada suap- menyuap, dirinya siap dilaporkan ke polisi. "Kalau ada bukti suap masuk murid baru senilai Rp. 8 juta, saya akan beri Rp. 100 juta. Saya siap dilaporkan ke penegak hukum," kata Asep saat dihubungi melalui telepon. Asep menjelaskan, proses seleksi sudah dilakukan sesuai prosedur. "Ada juga tes bilingual.". Soal prestasi calon siswa, Asep hanya menjawab, "Kami tidak menyeleksi juara olimpiade." (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

ISMAIL IBRAHIM KEMBALIKAN FORMULIR PENCALONAN, DIDUKUNG KAUM TUA PDI-P

Ismail Ibrahim mengembalikan formulir pencalonan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) diantar mantan kabid Informasi dan Komunikasi (Infokom), Rikky Tambunan. Ibrahim tampak tenang saat memasuki ruang desk pilkada PDI-P di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P jalan Chairil Anwar Nomor 3, Bekasi. Ditemui Darius Dolog Saribu, Sudirman Miman dan Dedi Wahyudin selaku panitia penjaringan di partai berlambang kepala banteng moncong putih. "Ibrahim salah satu kader terbaik PDI-P yang layak didukung untuk menjadi calon yang diusung pada pemilu walikota Bekasi," kata Rikky Tambunan (7/6). Rikky berharap kader PDI-P dapat mendukung Ismail Ibrahim karena mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi tersebut sangat berpotensi. "Ismail Ibrahim punya track record yang baik, sampai saat ini calon-calon diluar PDI-P belum ada yang seperti dia," tambah Rikky. Diakui kader-kader lama PDI-P secara konsensus mendukung pencalonan Ismail Ibrahim yang dikenal tidak banyak bicara dan banyak bekerja. Sebagai mantan sekretaris DPC PDI-P kota Bekasi, Ismail Ibrahim salah satu kader yang banyak berkontribusi dalam membesarkan PDI-P kota Bekasi. Rikky yakin dengan kemampuan Ismail dengan pengalaman 2 periode di DPRD kota Bekasi yang diantaranya sempat menjadi pemimpin dewan kota Bekasi. "Melihat pengalamannya, saya yakin Ismail akan mendapatkan dukungan dalam pencalonan walikota Bekasi 2012," katanya. (DON). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

METLAND SIAPKAN ANGGARAN RP. 200 MILYAR BANGUN G TOWER

Rencana PT Metropolitan Land (Metland) Tbk membangun perkantoran dan apartemen M Gold Tower di Bekasi sempat beberapa kali mundur dari jadwal. Namun, pihak memastikan, pembangunan keduanya akan segera direalisasikan pada semester dua mendatang. "Gambaran kasar desainnya sudah ada," ungkap Sekretaris Perusahaan Metland Olivia Surodjo, Rabu (6/6/2012) kemarin. Sebelumnya, pembangunan M Gold Tower memang ditunda karena mengalami redesain. Sekadar informasi tambahan, Metland sudah menyiapkan investasi senilai Rp. 200 miliar untuk membangun M Gold Tower. Menempati lahan seluas 4.135 meter persegi (m2), M Gold Tower terdiri dari dua menara, masing-masing untuk perkantoran dan apartemen strata title. Luas area kantor yang bisa dijual adalah 13.434 m2, sedangkan apartemen 5.732 m2. Olivia bilang, harga jual akan dibuka mulai dari Rp. 15 juta per m2. Namun, dia belum bisa memastikan kapan pemasaran akan dimulai. Target utama perkantoran maupun apartemen M Gold Tower adalah perusahaan asing di kawasan industri di Bekasi, Karawang, dan sekitarnya. "Di sana banyak pabrik, tapi belum ada kantor yang memadai," ujar Olivia. Nantinya, M Gold Tower akan berdiri di depan mal yang sedang dibangun oleh Metland, yaitu Grand Metropolitan Mall. "Saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 30%," ujar Olivia. Dia menargetkan, mal ini bisa beroperasi bulan April-Mei tahun depan. Di samping M Gold Tower, di semester dua nanti Metland juga akan memulai pembangunan hotel budget @HOM di tiga kota, yaitu Cirebon, Tasikmalaya, dan Bandung. Pembangunan hotel di Cirebon dan Tasikmalaya direncanakan di kuartal tiga lantaran desainnya sudah hampir final. Sementara itu, untuk pembangunan di Bandung akan menyusul pada kuartal empat. Setiap hotel @HOM membutuhkan lahan seluas 800 m2-1.200 m2 untuk 80-100 kamar. Investasi untuk membangun masing-masing hotel berkisar antara Rp 20 milikar-Rp 25 miliar, belum termasuk tanah. (Adisti Dini Indreswari)

BAYI KEMBAR SIAM MEIFRIYANTI DIBIAYAI JAMPERSAL SELAMA DI RSUD KOTA BEKASI

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, akan melibatkan tim ahli dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk perawatan bayi kembar siam dalam satu tubuh. "Kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mendapat bantuan tim ahli dari Bandung mengingat keterampilan kami masih terbatas," kata Dirut RSUD Kota Bekasi Titi Masrifahati di Bekasi, Minggu (3/6/2012). Bayi kembar siam berjenis kelamin perempuan tersebut lahir pada 31 Mei 2012 di Rumah Sakit Kartika Husana, Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat belum memenuhi syarat perawatan di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta, maka dirujuk untuk sementara ke RSUD Kota Bekasi. Bayi tersebut merupakan anak pasangan Oni (39) yang berprofesi sebagai sopir angkutan umum dan Meifriyanti (28) yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, warga Jalan Manggo RT 06/02, Mekarsari Timur, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Menurut Titi, pasien kembar siam dalam satu tubuh itu merupakan kasus perdana yang ditangani pihaknya, sehingga butuh penanganan yang ekstra cermat. "Kami sedang upayakan stabilisasi kondisi klinis, dan lakukan observasi organ-organ tubuh bagian dalam untuk mengetahui penyatuan organnya mana saja," katanya. Menurut dia, pembiayaan selama di RSUD akan dibebankan pada anggaran Jaminan Persalinan (Jampersal) dan sedang dibuatkan usulan agar mendapat bantuan dari Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kementerian Kesehatan. "Rencananya sampai besok, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan yang dapat kami upayakan. Setelah lengkap, baru akan diputuskan langkah selanjutnya bersama-sama dengan pihak keluarga," ujarnya. Menurut dia, hingga Minggu malam, kondisi pasien masih relatif stabil. Penanganan dilakukan dengan penuh kecermatan mengingat belum diketahui pasti kelengkapan organ dalam dari pasien tersebut. Wali kota Bekasi Rahmat Effendi, mengimbau tim medis RSUD untuk memberikan pelayanan yang terbaik meski yang bersangkutan berasal dari keluarga tidak mampu. "Bayi tersebut termasuk lahir dengan berat rendah, maka perlu pananganan dan pemantauan khusus," ujarnya. (ANT).

DIDIN BAGITO ANTAR RATU TATU MENDAFTAR DI DPC DEMOKRAT KOTA BEKASI

Tubagus Didin Gumelar, 51, pelawak yang punya nama top Didin Bagito, Rabu siang 6 Juni 2012, mengantarkan adik bungsunya, Ratu Tatu Sukarsih, mendaftar jadi bakal calon Wali Kota Bekasi dari Partai Demokrat. Didin sendiri mengaku belum berniat turun ke kancah politik seperti adiknya itu dan kakaknya, Mi'ing Bagito, yang sudah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Padahal, dunia politik bagi Didin bukan hal asing. Tahun 2004, dia sempat menjadi tim sukses sang kakak Mi’ing Bagito ketika berkampanye pada pemilu legislatif DPR di daerah pemilihan Pandeglang dan Lebak Banten. Sedangkan tahun 2009, dia kembali menjadi tim sukses sang adik Ratu Tatu, di pemilu legislatif DPRD Kota Bekasi. “Waktu di Banten saya dikira orang PDI Perjuangan. Pas di Bekasi, saya dikira orang Demokrat," kata Didin. "Saya selalu mendukung siapa saja, apalagi keluarga untuk bisa berkiprah di dunia politik," katanya. Didin sendiri menolak sosoknya yang sudah dikenal masyarakat dijadikan ‘alat’ untuk mendongkrak suara jika sang adik Ratu Tatu resmi diusung Demokrat jadi calon Wali Kota Bekasi. “Di Bekasi ini, adik saya lebih populer dari saya. Waktu saya nyasar mau ke rumah adik saya, banyak sekali ternyata yang kenal dan menunjukkan jalan ke rumah dia,” katanya. Didin berpendapat manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Bukan dihitung dari jabatannya atau pangkatnya yang tinggi."Kami lima bersaudara, Mi’ing nomor 2 dan saya nomor 3. Kami sebenarnya dulu adalah pegawai negeri. Mi’ing sempat kerja di Pemprov DKI dan Pertamina, saya dulu kerja di Mahkamah Agung. Ratu Titin adik nomor 4 juga pegawai negeri. Sedangkan adik bungsu saya yang mencalonkan jadi bakal calon Wali Kota, dulunya adalah seorang guru, tapi kalau ditanya apakah saya tertarik, jawabannya tidak. Karena hati saya di dunia entertainment bukan di politik. Saya lebih suka kerja secara tulus dan pakai hati. Sekarang lebih baik saya jadi laki-laki ‘panggilan’ (pelawak) saja,” katanya berseloroh, yang disambut gelak tawa banyak orang. Ratu Tatu Sukarsih yang kini duduk di Komisi D DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Demokrat, selain ditemani oleh Didin Bagito, suami dan anaknya, kedatangannya juga diantar oleh puluhan kader dan simpatisan partai Demokrat. Ratu sendiri merupakan pendaftar bakal calon Wali Kota, nomor dua setelah sehari sebelumnya Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Awing Asmawi telah mendaftar. “Saya siap membangun Kota Bekasi lebih baik lagi, baik sebagai calon Wali Kota atau sebagai calon Wakil Walikota. Kalaupun tidak lolos di penjaringan, maka saya akan dukung sepenuhnya calon terpilih. Saya percaya percaya partai Demokrat, akan membawa perubahan,” ujar Ratu Tatu dalam konfrensi pers di Kantor DPC Partai Demokrat Kota Bekasi. (*).

BANDAR LAMPUNG DAN KOTA BEKASI TERKOTOR DI HARI LINGKUNGAN HIDUP SE-DUNIA 2012

Kementerian Lingkungan Hidup mengumumkan dua kota yang dinilai paling kotor di Indonesia. Kedua daerah tersebut adalah Kota Bekasi untuk kategori Kota Metropolitan terkotor dan Kota Bandar Lampung untuk kategori kota besar terkotor. "Pengumuman ini bukan untuk mempermalukan, tapi supaya dapat jadi pemicu bagi seluruh pihak di kota tersebut," kata Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup, Ilyas Asaad, dalam konferensi pers peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia 2012 di Hotel Grand Sahid, Selasa malam, 5 Juni 2012. Ilyas menuturkan tahun 2005 pihaknya juga mengumumkan kota terkotor. Saat itu, Kota Tangerang dan Kota Palembang memperoleh peringkat sebagai kota terkotor. Namun, tahun ini, atau tujuh tahun setelah dinobatkan sebagai kota terkotor, kedua kota tersebut justru meraih penghargaan Adipura. Ilyas menilai kedua kota tersebut merupakan contoh positif dari pengumuman kota terkotor. Bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati tiap 5 Juni, Kementerian Lingkungan Hidup juga menyerahkan 402 penghargaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah, sekolah, serta individu yang dinilai berjasa meningkatkan kualitas lingkungan hidupnya. Penghargaan tersebut berupa penghargaan Kalpataru, Adipura, Adiwiyata Mandiri, dan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Terbaik. Tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup memberikan tema perayaan Ekonomi Hijau: Ubah Perilaku, Tingkatkan Kualitas Lingkungan. "Berbekal berbagai inisiatif kebijakan dan program mendukung penerapan ekonomi hijau, diharapkan Indonesia dapat tampil memimpin upaya global menuju pembangunan yang berkelanjutan," kata Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya. Selain itu, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga dapat turut meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Indonesia. (RAUL).

ESENSI PENJARINGAN DIPERTANYAKAN, DPP TETAP MENENTUKAN

Penjaringan yang dilakukan partai Politik di Kota Bekasi untuk menentukan calon menurut Zulkarnain Siregar hanya omong-kosong belaka. "Sekarang mereka lakukan penjaringan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mereka tetap menentukan?" Katanya saat dihubungi via telpon (6/6). Zulkarnain menambahkan, saat ini tidak satupun calon memiliki kondite yang jelas untuk dipilih warga masyarakat kota Bekasi pada pemilu walikota/ wakil walikota Bekasi. Zul yang juga pimpinan beberapa media massa di Jakarta dan Bekasi itu melihat calon-calon yang ada belum berkontribusi banyak pada kota Bekasi. Selain itu track-record mereka patut dipertanyakan karena banyak cacat sosial yang membuat masyarakat layak untuk tidak memilih mereka pada pemilu Desember 2012 nanti. "Syaikhu misalnya, apa yang sudah diperbuatnya untuk masyarakat kota Bekasi sejak menjadi anggota DPRD Jawa Barat," kata Zul Alregar. Zulkarnain Alregar menambahkan, penjaringan saat ini hanya permainan politik rendahan partai-partai besar untuk mendapat simpati, padahal masyarakat sudah tidak suka lagi. Zul mencontohkan, sosok Awing Asmawi selain karena kasus Jakarta Outer Ring Road (JORR) tidak memiliki keistimewaan lagi walau Awing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mewakili Bekasi. Sehingga, menurut Zulkarnain yang aktif di pengurus cabang Karate Kota Bekasi, sampai saat ini belum ada figure yang layak memimpin masyarakat kota Bekasi. "Buat apa kalau pimpinan pusat partainya pun tidak memperhatikan masyarakat kota Bekasi, mereka tidak boleh asal-asalan pilih calon," katanya. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

ORANG TUA SISWA DIMINTA WASPADAI CALO PENERIMAAN SISWA BARU

Para orang tua diminta untuk mewaspadai keberadaan calo-calo penerimaan siswa baru untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun ajaran 2012/2013, kata pengamat pendidikan, Prof. Badaruddin. "Masyarakat jangan sampai terpengaruh dengan berbagai bujuk rayu calo yang bisa memasukkan siswa baru ke SMA favorit di Kota Medan," katanya. Pendaftaran siswa baru SMA mulai dibuka pada Juni. Ia menjelaskan penerimaan siswa baru lebih didasarkan pada prestasi siswa meliputi nilai ujian dan rapor, serta hasil tes yang diselenggarakan pihak sekolah. "Kalau ditemukan pelanggaran dalam penerimaan siswa baru itu, maka SMA tersebut harus diberikan sanksi yang tegas atau kepala sekolahnya dicopot," ujar Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara ini. Dia berharap seleksi PSB itu dilaksanakan dengan jujur, bersih, dan tidak ada permainan uang. Pihak sekolah juga diminta untuk tegas dan menjalankan seleksi sesuai persyaratan yang ada, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap siswa. "Dalam seleksi PSB tahun ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumut harus tetap memantau segala perkembangan yang terjadi, dan jangan sampai ada praktik jual beli bangku untuk menerima siswa baru," kata Badaruddin.(M034) Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

PROSES PENANGANAN KDRT YANG NYELENEH, HAKIM DAN APARATUR HUKUM SENILAI RUPIAH

{konfirmasi Intan SG} Ibu Tuti, korban KDRT selama perkawinannya mengalami penyiksaan oleh suaminya, Djoko Nugroho Sulistiyono, direktur umum Jababeka yang juga pengurus REI Pusat serta rekanan bisnis/ pemasok alat-alat penyadap bagi polisi/militer. Sejak 1994 ibu Tuti mendapat pukulan demi pukulan hingga mengalami pendarahan, bahkan pemukulan tidak lagi pakai tangan kasar pelaku tapi juga pakai alat-alat mematikan seperti stick golf baik ke badan dan kepala korban hinga telinga korban keluar darah. Korban juga dipaksa melayani/ hubuangan seksual pelaku (marital rape), serta disekap tidak boleh keluar rumah dan gerak geriknya terus dipantau menggunakan CCTV. Dia didandani dengan baju-baju dan perhiasan mahal untuk kepentingan pelaku, dalam hal ini mendampingi pelaku ke acara-acaranya, tapi setelah itu, baju-baju dan perhiasan dicopoti pelaku serta disimpan di lemari yg kuncinya di bawa pelaku. Korban merasa tidak lagi sanggup hidup bersama pelaku karena terus terintimidasi dan tidak diperlakukan sebagai istri bahkan tidak diperlakukan sebagai manusia. Hanya menjadi barang hiasan dan budak seks. Klimaksnya pada tanggal 31 oktober 2010, bu Tuti kembali dianiaya dengan kepala dipukul sedemikian kerasnya hingga jatuh ke lantai hingga memar dan benjol. Kali ini bu Tuti minta bantuan LBH APIk untuk lapor ke polisi dan urus perceraian. Namun, pelaku juga melaporkan balik bu Tuti dengan tuduhan telah memukul dia dengan sendal. Anehnya, meski anaknya sendiri telah memberi kesaksian baik di kepolisian (masuk di BAP) maupun di persidangan (tidak ada sanggahan dari pelaku (Joko)) bahwa tidak ada pemukulan dari ibunya seperti yang dituduhkan Joko, bapak-nya. Namun, laporan Joko terus diproses hingga di pengadilan. Bahkan ibu tuti saat ini di tahan rumah. Polisi, jaksa dan hakim bahkan menerapkan pasal 44 (1) UU Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) jo pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal joko bebas berkeliaran dan tidak pernah terbukti di persidangan mengalami KDRT, juga seandainya ada KDRT tidak bisa pakai pasal tersebut, karenanya Joko bisa menjalankan aktifitasnya. Ini semua sangat jelas hanya akal-akalan aparat hukum untuk membela kepentingan Joko, sementara laporan bu tuti tidak diutamakan dalam proses persidangan. Selama persidangan pun, Hakim telah melanggar prosedur dng melontarkan kata-kata makian dan pelecehan kepada bu Tuti dan juga mengancam akan menahan bu Tuti. Bahkan anaknya juga dipanggil hakim untuk ditanya-tanyai padahal anaknya itu masih di bawah umur dan tidak boleh dipanggil-panggil ke muka sidang. Sementara pelaku yang bebas berkeliaran juga sempat menyerang pendamping dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) selama di persidangan. Persidangan di PN Bekasi itu tak ubahnya seperti altar "pembantaian" bagi bu Tuti. Tidak ada sidang yang berjalan netral sesuai dengan prosedur. Semuanya berjalan melayani kepentingan si pelaku alias Joko yg memang memiliki "kekuasaan" dan uang. ------------------------ (Nomor perkaranya 406/pid.B/2012/PB.Bks Hakim: Tri Hari Budi Satrio) ------------------------ (Nama korban: Tuti Murjianti Suami korban : Djoko Nugroho Sulistiyono Alamat : Perum Kemang Pratama III Blok G 2 No. 06. Rt. 07/13, Rawalumbu, Bekasi.)

TENDER BINAMARTA KOTA BEKASI BERJALAN DENGAN LANCAR DAN TERTIB

Pelaksanaan tender dinas Bina Marga dan Tata Air (Bimarta) kota Bekasi belangsung dengan aman dan tertib di Aula Asrama Haji Bekasi, Marga Jaya, Bekasi Selatan (6/6). Sebanyak 500 lebih paket proyek Jalan dan saluran ditender non Layanan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) oleh dinas Bimarta Kota Bekasi. Ada 96 paket proyek normalisasi saluran yang ditender secara manual dan 400 lebih proyek jalan dan jembatan ditender secara umum yang diikuti ratusan pengusaha Jasa Kontruksi. "96 paket proyek Tata air ditender secara umum pada hari ini," kata Nurul Furqon selaku kepala bidang Tata Air dinas Bimarta. Ditanya tentang kesiapannya untuk tender secara elektronik, Nurul Furqon menjelaskan, bahwa dinasnya sudah sangat siap untuk pelaksanaan tender secara elektronik. Hanya saja keluhan yang disampaikan pengusaha terkait adanya kendala Informasi dan Tekhnologi (IT) seperti lelang LPSE baru-baru ini, Furqon meminta agar sistem IT LPSE agar diperbaiki. Kendala IT pada proses download informasi tender LPSE membuat beberapa pengusaha jasa konstruksi kesal dan sempat mengadu ke dinas Bimarta. "Sebelum seluruh proyek ditender semua, saya berharap sarana dan prasarana penunjang tender semua dibenahi agar minim kendala dalam pelaksanaan tender LPSE nantinya," kata Nurul Furqon. Saat ini 40 persen proyek belanja langsung dinas Bimarta sudah dilelang melalui LPSE dan 60 persen ditender secara manual serta beberapa proyek tanpa tender. "Perlu ada keseriusan menyiapkan piranti yang dibutuhkan untuk tender secara elektronik, agar keluhan dari para pengusaha dapat diminimalisir," kata Furqon menambahkan disela-sela lelang manual. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

MENTERI TEGUR PEMPROV GORONTALO KARENA KELEBIHAN PNS

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menegur pemerintah provinsi Gorontolo yang mengalami kelebihan pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 562 orang pada tahun ini. "Pemerintah provinsi telah mendapatkan surat teguran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait hal ini," ungkap Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Rabu. Ia menjelaskan, dari segi kuantitas jumlah PNS di lingkungan pemprov mencapai 3.226 orang. Itu pun belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Hal itu, lanjutnya, merupakan pekerjaan rumah bagi pemprov untuk segera membenahi kuantitas dan kualitas PNS yang diterima. Untuk itu, pemprov memberlakukan moratorium PNS atau penundaan tambahan formasi penerimaan CPNS pada tahun ini, sebagai langkah efektifitas kinerja pegawai yang ada. "Saya sangat mendukung adanya moratorium PNS, karena kami lebih memilih memaksimalkan PNS yang sudah ada dibanding menerima CPNS baru," katanya. Menurut gubernur, PNS merupakan kekuatan organisasi pemerintahan yang menentukan sukses tidaknya pembangunan daerah. Gubernur minta agar PNS di pemprov memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat, dalam waktu yang cepat namun tanpa boros anggaran. (D015/A023)

ADIPURA KECIL UNTUK MASYARAKAT TRENGGALEK

Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur meraih penghargaan piala Adipura tahun 2012 untuk kategori kota kecil. Kabag Humas Pemkab Trenggalek, Yuli Priyanto mengatakan untuk menyambut prestasi tersebut, pemkab Trenggalek berencana menggelar kirab adipura mulai perbatasan Trenggalek - Tulungagung hingga pendopo kabupaten. "Kemungkinan akan kami laksanakan Kamis pagi, hal ini sekaligus untuk memberikan kebanggaan kepada seluruh masyarkat, meskipun sebagai kota kecil kita berasil mendapatkan adipura," katanya. Lebih lanjut Yuli menambahkan, keberhasilan Trenggalek meraih adipura tidak lepas dari peran serta seluruh komponen masyarakat dan pemerintah. Upaya merebut kembali piala adipura tersebut, menurut Yuli, telah dipersiapkan sejak setahun tarakhir, di antaranya dengan membentuk satuan tugas (satgas) adipura, pengadaan tempat sampah di sepanjang jalan protokol, serta pelestarian alun-alun sebagai paru-paru kota. "Selain itu kami juga terus meningkatkan kebersihan dan mempercantik taman-taman terutama yang ada di kawasan kecamatan Trenggalek," katanya. Pihaknya berharap apa yang sudah dicapai kabupaten dengan slogan "berteman hati" ini mampu dipertahankan dan dilestarikan, sehingga mampu meraih piala adipura kembali pada tahun-tahun berikutnya. Selama sepuluh tahun terakhir, Kabupaten Trenggalek telah meraih tiga kali penghargaan adipura, yakni tahun 2008, 2010 dan 2012. (130)

KINERJA PEMKAB WAKATOBI TERBAIK DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Kinerja pemerintahan Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) di tahun 2011, masuk kategori terbaik tingkat provini Sultra. "Berdasarkan penilaian dari Kementerian Dalam Negeri yang sudah kami terima, kinerja pemerintahan Kabupaten Wakatobi, menempati posisi terbaik se-Sultra," kata Bupati Wakatobi, Hugua di Wangiwangi, Selasa (5/6/2012). Menurut Hugua, prestasi yang dicapai pemerintah Kabupaten Wakatobi tersebut tidak terlepas dari peran serta aparatrur pemerintahan di tingkat kabupaten, kecamatan hingga kelurahan dan desa. "Saya sangat berterima kasih kepada seluruh aparatur pemerintah di Wakatobi yang telah bekerja sungguh-sungguh dalam melancarkan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," katanya. Selain berkinerja baik menurut penilaian dari Kementerian Dalam Negeri, pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi juga menempati posisi terbaik menurut versi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra. "Wakatobi, salah satu kabupaten di Sultra yang pengelolaan keuangannya diterima wajar dengan catatan," katanya. Menurut dia, pengelolaan administrasi keuangan yang baik tersebut sebagai bukti kuat bahwa aparat pemerintah di Wakatobi dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam pelaksanaan pekerjaan proyek-proyek pembangunan, jauh dari praktik-prakti kolusi, korupsi dan nepotisme. (299)

BEASISWA PEMKAB SOLOK Rp. 118 JUTA UNTUK MAHASISWA BERPRESTASI

Pemerintah Kabupaten Solok Sumatera Barat mengalokasikan Rp. 118 juta untuk beasiswa bagi mahasiswa berprestasi di daerah itu. "Kita telah anggarkan dalam APBD 2012 untuk beasiswa yang didistribusikan kepada mahasiswa asal kabupaten Solok yang berprestasi," kata Wakil Bupati Solok Desra Ediwan Anantanur di Arosuka, Senin. Menurut dia, diantara persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa tersebut adalah berasal dari kabupaten Solok, kuliah di perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Sumbar. "Kita mengutamakan mahasiswa yang kuliah di Sumbar karena pada umumnya yang sudah kuliah di luar Sumbar sudah mendapatkan beasiswa dari instansi lainnya," katanya. Selain itu, kata dia, para mahasiswa yang memperoleh beasiswa harus memiliki Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 3,25 bagi yang kuliah di perguruan tinggi swasta (PTS) dan 3,5 bagi yang kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN). "Pembatasan IPK tersebut bertujuan agar pendistribusian beasiswa tersebut betul-betul kepada mahasiswa yang berprestasi," katanya. Dia menyebutkan, kisaran pendistribusian berasiswa tersebut adalah mulai dari Rp1 juta hingga Rp. 1,5 juta. Dia mengharapkan, agar beasiswa yang diberikan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan perkuliahan, atau jangan digunakan untuk kebutuhan konsumtif. "Jika beasiswa tersebut tidak digunakan sesuai fungsinya tentunya tujuan pemkab dalam memberikan beasiswa tidak tercapai," katanya. Dia juga mengimbau kepada seluruh mahasiswa di daerah itu setelah menjadi sarjana bisa menciptakan lapangan pekerjaan. "Artinya mulai saat ini jangan menjadikan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai tujuan utama," katanya. (KR-MLN)

GEMPA SUKABUMI 253 UNIT BANGUNAN RUSAK

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi, Jabar, mencatat kerusakan bangunan akibat gempa yang berkekuatan 6,1 Scala Richter pada Senin (4/6) sebanyak 253 unit dan laporan kerusakan semakin meluas. "Dari data sementara yang masuk dari tim reaksi cepat (TRC) ke BPBD sampai saat ini bangunan yang rusak mencapai 253 unit," kata Seketaris BPBD Kabupaten Sukabumi, Tatang, Selasa (5/6/2012). Dari data BPBD, jumlah kecamatan yang melaporkan adanya bangunan yang rusak juga terus bertambah dan saat ini sudah 11 dari 47 kecamatan. Selain itu, jumlah warga yang mengungsi menjadi dua keluarga, sementara kerusakan bangunan paling banyak ditemukan di Kecamatan Cidolog yang mencapai 144 unit dengan rincian tujuh unit rumah rusak berat, 63 rusak sedang dan 73 rusak ringan ditambah satu unit Mesjid Agung rusak ringan. Sementara di kecamatan lain seperti Tegal Buleud 32 unit rumah rusak ringan, Pabuaran 39 unit rumah rusak ringan, Sagaranten dua unit rusak berat dan satu unit rusak ringan serta dua unit mesjid rusak ringan, Simpenan empat unit rusak berat dan tiga unit rusak ringan. Kemudian Kecamatan Ciemas satu unit rusak berat dan empat unit rusak ringan, Palabuhanratu satu unit rusak sedang dan empat unit rusak ringan, Parungkuda satu unit rusak ringan, Cidadap satu unit rusak sedang dan lima unit rusak ringan, Warungkiara tiga unit rusak sedang dan lima unit rusak ringan dan Surade satu unit rusak ringan. "Sehingga jumlah total rumah warga yang rusak ringan mencapai 167 unit, rusak ringan 69 unit dan rusak berat 14 unit serta tiga unit tempat ibadah (masjid) mengalami rusak ringan. Data ini hanya sementara dan masih bisa berubah," tambahnya. Menurut Tatang untuk meringankan penderitaan para korban, pihaknya sudah mengirim bantuan dasar seperti makan siap saji, peralatan mandi dan tidur. Namun, untuk kerugian pihaknya belum bisa mentaksir karena data belum pasti tetapi untuk Kecamatan Parungkuda sudah ada laporan rumah warga yang mengalami rusak ringan kerugiannya mencapai Rp5 juta. (KR-ADR/S023)

KABUPATEN KARANGASEM KOORDINASIKAN LARANGAN PENGGUNAAN BBM BERSUBSIDI UNTUK MOBIL DINAS

Pemerintah Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, akan mengoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait larangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mobil dinas. "Jika memang mandat dari atas, pasti akan dilaksanakan. Tapi, tentunya tidak bisa langsung karena menyangkut tersedianya dana," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem I Wayan Arthadipa melalui Kepala Seksi Pemberitaan Bagian Humas Pemkab Karangasem I Nyoman Wage di Amlapura, Selasa. Selain soal dana, larangan tersebut juga harus diikuti dengan penyediaan BBM nonsubsidi karena di Kabupaten Karangasem tidak semua SPBU menyediakan Pertamax. "Kalau semua SPBU sudah tersedia Pertamax, maka bisa dipastikan semua mobil dinas Pemkab Karangasem tidak akan menggunakan BBM bersubsidi," katanya. Koordinasi dengan Pemprov Bali, lanjut Sekda, juga dititikberatkan pada rencana Pemkab Karangasem mengajukan Perubahan APBD Tahun 2012. (KR-MDE/M038)

BPBD PASAMAN BARAT BANGUN 142 UNIT RUMAH LAYAK HUNI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar melalui bantuan BNPB pusat membangun 142 unit rumah layak huni untuk korban abrasi pantai beberapa waktu lalu di Jorong Pondok Sasak, Kecamatan Ranah Pasisie. "Pembangunan rumah itu dibuat secara swakelola bersama bakti TNI Kodim 0305 Pasaman dengan total anggaran Rp3,5 miliar. Saat ini kondisinya sudah mencapai 75 persen dan dalam waktu dekat akan segera selesai," kata kata Kepala BPBD Pasaman Barat, Asgiarman. Dia mengatakan, anggaran pembangunan itu langsung dari BNPB pusat. Dibangun bukan pada lokasi yang lama tetapi pada Jorong Padang Laban dengan areal lokasi sekitar 17 hektar yang bebas dari zona merah. "Jika sudah rampung diharapkan warga yang ada di sepanjang tepi pantai dapat pindah karena daerah itu rawan dengan abrasi pantai,"kata dia. Dia menjelaskan, dalam rangka siap siaga mengahadapi bencana, Pasaman Barat membutuhkan sekitar Rp46,9 miliar untuk membangun delapan "shelter" dan 10 titik jalur evakuasi tsunami di daerah itu. Dia mengatakan, pihaknya berharap BNPB dapat membantu karena anggaran yang begitu besar. Ia mengungkapkan sebagai daerah pesisir yang memiliki panjang pantai 152 kilometer, Pasaman Barat rawan dengan tsunami. Apalagi, ketika gempa terjadi warga panik dan tidak tau kemana untuk menyelamatkan diri. "Saat ini kita telah membuat proposal ke BNPB. Mudah-mudahan dapat disetujui sehingga persiapan dalam menghadapi bencana lebih terarah dan jelas,"kata dia. (ANT)

MALIOBORO AKAN DIREVITALISASI

Komisi C DPRD Kota Yogyakarta berharap pemerintah kota segera merealisasikan rencana revitalisasi kawasan Malioboro untuk mengembalikan kenyamanan ikon wisata daerah itu. "Kondisi Malioboro memang sudah tidak nyaman untuk wisatawan sehingga perlu segera melakukan revitalisasi di kawasan itu," kata Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Zuhrif Hudaya di Yogyakarta, Minggu. Meski demikian, dia mengatakan pihaknya belum mengetahui arah revitalisasi kawasan itu. Padahal, lanjut Zuhrif, konsep penataan kawasan menjadi aspek utama dalam melakukan revitalisasi sehingga tujuannya bisa tercapai. "Kami belum tahu arah revitalisasi Malioboro seperti apa. Apakah akan dibuat kawasan budaya, atau perdagangan atau keduanya juga belum kami ketahui," katanya. Ia mengatakan seluruh pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam rencana revitalisasi kawasan Malioboro, baik dari Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Provinsi DIY, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, maupun PT Kereta Api Indonesia. Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan revitalisasi kawasan Malioboro tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah dan perlu melibatkan swasta. "Dana yang dibutuhkan untuk revitalisasi kawasan Malioboro sangat besar, dan tidak mungkin ditanggung pemerintah daerah," katanya. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan sejumlah instansi terkait, total dana yang dibutuhkan untuk melakukan revitalisasi kawasan Malioboro mencapai Rp3,7 triliun. (E013/D007)

AWING YAKIN, PARTAI DEMOKRAT SOLID DAN MENANG

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat menerima pendaftaran calon walikota/wakil Walikota sebagai pendaftar pertama, H. Awing Asmawi. "Insya Allah saya bermaksud untuk mendaftar calon walikota dari partai Demokrat, segala persyaratan yang dibutuhkan sudah saya bawa, semoga diterima panitia penjaringan," kata Awing yang datang bersama puluhan pendukungnya (5/6). Pendaftaran H. Awing kali ini terbilang istimewa karena Awing secara tegas menyebutkan bahwa mendaftar untuk maju sebagai Walikota dari partai Demokrat. Formulir diserahkan langsung dari Sodikin selaku ketua Panitia Penjaringan DPC Partai Demokrat Kota Bekasi. Sugiri salah satu pendukung Awing Asmawi menyatakan dukungan atas pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat tersebut. "Kami spontan saja, karena seluruh pendukungnya memang sejak awal meminta Haji Awing untuk dapat maju sebagai calon Walikota dari Partai Demokrat," katanya. Sugiri merilis 11 Pimpinan Anak Cabang (PAC) partai Demokrat Kota Bekasi mendukung pencalonan haji Awing Asmawi pada penjaringan Partai Demokrat Kota Bekasi. "Hanya Bekasi Utara saja yang belum ada dukungan pada haji Awing, mereka berhalangan hadir," kata Awing yang pernah mencalonkan pada pemilu walikota dan wakil walikota 2008. Awing sendiri yakin masyarakat kota Bekasi dapat mendukung pada pemilu walikota/ wakil walikota Bekasi dapat memenangkan pemilu desember nanti. "Terima kasih atas dukungannya, semoga penerimaan panitia dapat menjadi modal untuk berkoalisi dengan siapapun," kata Ketua Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) Partai Demokrat Kota Bekasi. Prinsipnya, awing bersedia bekerja sama dengan siapapun untuk dapat merebut kursi walikota Bekasi pada pemilu Walikota Desember 2012 nanti. "Kalau saya memiliki elektabilitas yang baik, partai insya Allah menempatkan saya dengan posisi yang baik nantinya," kata Awing. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

NUR MAHMUDI; DEPOK AKAN WUJUDKAN KOTA SEHAT

Pemerintah Kota Depok bertekad untuk menjadikan wilayahnya yang berbatasan dengan DKI Jakarta tersebut, sebagai kota sehat. "Kota Depok akan berusaha berpartisipasi mewujudkan kota sehat," kata Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail di Depok, Selasa. Ia mengatakan ada indikator khusus tatanan untuk mewujudkan kabupaten atau kota sehat, diantaranya adalah kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum, serta kehidupan masyarakat sehat yang mandiri. "Kota Depok baru mencoba berpartisipasi mewujudkan kota sehat dengan dua tatanan tersebut," ujarnya. Untuk mewujudkan kota sehat ini, maka semua pihak harus berkolaborasi menciptakan sistem yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan, ujarnya. Kualitas pelayanan publik, katanya, harus ditingkatkan, demikian pula infrastruktur dan kemandirian ekonomi dengan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Depok. Sementara itu, berbagai capaian yang berhasil diraih Depok diantaranya adalah juara 1 Kota Siaga se-Jawa Barat dan sebagai kota dengan angka harapan hidup tertinggi nomor dua se-Indonesia dan nomor satu se-Jawa Barat. (F006/M019)

PARTAI HIJAU DIDEKLARASIKAN UNTUK MENGONTROL KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Partai Hijau yang berideologikan lingkungan resmi dideklarasikan di Bandung, Selasa (5/6/2012). Partai ini memiliki agenda mengontrol kebijakan pemerintah terkait kebijakan lingkungan maupun kesejahteraan rakyat. Deklarasi dilakukan di Gedung Indonesia Menggugat, bangunan yang dikenal sebagai tempat pembacaan pledoi Soekarno berjudul Indonesia Menggugat berisi ide penentangan atas penjajahan. Tanggal yang dipilih juga berbarengan dengan hari lingkungan hidup. Deklarasi ini diikuti setidaknya 100 orang dari kalangan petani dan buruh serta aktivis lingkungan. Beberapa elemen yang memberikan dukungan seperti Serikat Petani Indonesia maupun Barisan Perempuan Indonesia. Menurut Chairil Syah, Ketua Umum Sarekat Hijau Indonesia, keputusan untuk mendirikan partai secara formal muncul dua hari sebelumnya dalam Rapat Pimpinan Nasional SHI di Bandung. "Wacana mengenai partai hijau sebetulnya sudah bergulir sejak tahun 1999," katanya. Keberadaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) berperan dalam lahirnya Partai Hijau. Yayasan lingkungan ini menghasilkan SHI berupa organisasi masyarakat dan kemudian melahirkan Partai Hijau sebagai sarana perjuangan politik. Ketua Serikat Petani Indonesia, Hendri Saragih, mengharapkan agar Partai Hijau bisa bergabung dengan gerakan hijau internasional untuk memperjuangkan agenda penyelamatan lingkungan. Saat dideklarasikan di Bandung, Selasa (5/6/2012) ini, Partai Hijau dipastikan tidak bisa bergabung dengan partai lain yang mengikuti Pemilu 2014 karena verifikasi partai sudah berakhir pada pertengahan tahun 2011 lalu. Partisipasi dalam pemilu memang bukan menjadi tujuan berdirinya partai ini. Hal tersebut dikemukakan secara terpisah oleh Ketua Umum Sarekat Hijau Indonesia, Chairil Syah, maupun Ketua Panitia Deklarasi Partai Hijau, Denny Jasmara, di Gedung Indonesia Menggugat. "Tujuan mendirikan partai bukan sekadar merebut kekuasaan tapi untuk melayani masyarakat," kata Chairil. Denny menambahkan, Partai Hijau didirikan untuk menjadi partai oposisi pemerintah. Bukan hanya itu, mereka juga memberikan pengkaderan serta pendidikan politik. Hal itu dilakukan karena sulit ditemui di partai politik saat ini. Denny mengungkapkan kemungkinan Partai Hijau juga absen dalam pemilu selanjutnya yakni pada tahun 2018. Orientasinya adalah mengawal kebijakan pemerintah terkait lingkungan dan kesejahteraan rakyat. (*).

KOTA MALANG TERHIBUR PIALA ADIWIYATA

Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, masih "terhibur" oleh perolehan Piala Adiwiyata, setelah gagal menyabet Adipura Kencana. Dalam kategori Adipura Kencana, Pemkot Malang kalah bersaing dengan Balikpapan untuk kategori kota besar. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang Warsito, Selasa, mengatakan meski gagal menyabet Adipura Kencana, pemkot tetap akan menggelar kirab. "Kota Malang memang gagal menggondol Adipura Kencana, tapi beberapa sekolah di daerah ini meraih Adiwiyata. Dan, kami tetap akan merayakannya dengan mengirap Adipura serta Adiwiyata keliling kota," ujarnya. Ia mengakui untuk meraih Adipura Kencana memang cukup berat kriteria dan indikatornya, sehingga Kota Malang sulit untuk memenuhinya. Namun, pihaknya akan tetap berupaya maksimal agar tahun depan Piala Adipura Kencana bisa diboyong ke Kota Malang. Sementara Sekkota Malang M Sofwan mengaku, dirinya tidak terlalu mempermasalahkan kegagalan daerah itu meraih Piala Adipura Kencana tahun ini karena kota itu berhasil memboyong Adiwiyata. Beberapa sekolah di daerah ini mendapatkan anugerah Adiwiyata, di antaranya adalah SMKN 1, SMAN 8, SMKN 6 dan SDN Pandanwangi 1. "Kita masih punya waktu untuk memboyong Adipura Kencana tahun depan dan tahun ini kita juga masih bisa membawa pulang Adipura dan Adiwiyata," katanya. (E009/M008)

PARTAI DEMOKRAT KOTA BEKASI BIDIK BIROKRAT UNTUK MENANGKAN PEMILU WALIKOTA BEKASI

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Bekasi mulai membuka penjaringan bakal calon Walikota/Wakil Walikota Bekasi, mulai 5-19 Juni 2012. Pendaftaran dibuka untuk masyarakat umum dan tidak dipungut biaya. “Pengambilan formulir bisa dilakukan di kantor DPC Partai Demokrat, Jalan Pramuka Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi,” kata Bendahara panitia penjaringan Calon walikota/ wakil walikota DPC Partai Demokrat, Zaiman Makmur Affan, saat jumpa pers di kantornya, Senin, (4/6). Menurut Zaiman, setiap orang yang berminat dipersilahkan mengambil formulir, mengisi biodata yang sudah disiapkan oleh DPC, melampirkan foto copy KTP dan ijazah, serta menyerahkan visi dan misi dan strategi pemenangan yang akan digunakan dalam Pemilu Walikota/ Wakil Walikota Kota Bekasi. “Kami memprioritaskan setiap calon yang berasal dari eksternal Partai Demokrat, harus memiliki, untuk pembuatannya mudah dan tidak akan dipersulit, satu hari juga selesai,” kata Zaiman yang juga sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Bekasi. Ditambahkan Zaiman, Partai Demokrat memberi peluang kepada kader internal dan eksternal partai untuk mendaftar sebagai bakal Calon walikota/Wakil Walikota. Semua nama yang masuk ada disurvei dan diverifikasi oleh DPD dan DPP sebelum nantinya diputuskan satu nama yang akan diusung. Zaiman mengatakan, partainya sedang membidik kalangan birokasi (Pegawai Negeri Sipil) untuk dapat diusung dan dipadukan dengan calon dari Partai Demokrat. “Siapapun bisa mendaftar di Partai Demokrat, yang penting siap secara visi dan misi, serta financial," katanya. Tim penjaringan Calon walikota/ wakil walikota Partai Demokrat diketuai oleh Sodikin, Sekretaris Heri Parani, Bendahara Zaiman Makmur Affan, serta anggota masing-masing Arwis Sembiring, Ayuni Mirlina, Uki Ipuwa dan Peter Malau. “Meskipun sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif dengan 14 kursi, namun partai Demokrat tidak mau gegabah dalam menentukan calon Walikota. Biarkan partai lain lakukan itu, toh daftarnya ke KPU nanti bareng sama kita tanggal 2 Agustus 2012,” jelas Zaiman. Sejauh ini baru ada dua nama yang mengemuka dan dipastikan akan mendaftar sebagai bakal calon Walikota Bekasi dari Partai Demokrat. Diantaranya Awing Asmawi anggota DPRD Propinsi Jawa Barat dan Ketua Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) Partai Demokrat Kota Bekasi, serta Andi Zabidi Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bekasi yang juga Ketua DPRD Kota Bekasi yang didukung lebih dari 3/7 kader Partai Demokrat Kota Bekasi. (Ika). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

KEJAKSAAN DIMINTA TUNTASKAN PENYIDIKAN TPU PEDURENAN

Indonesia Fight Corruption (IFC) senantiasa memantau kondisi yang ada untuk memberikan masukan baik pihak-pihak berkompenten dalam upaya penegakan hukum. IFC melakukan unjuk rasa agar pelaksanaan proyek Tempat Pemakaman Umum (TPU) pedurenan diperiksa oleh kejaksaan negeri Bekasi. Dasar hukum hukum yang digunakan IFC PP Nomor 71 Tahun 2003 tentang peran serta masyarakat dalam mewujudkan pemerintah bersih dari KKN. Lalu UU No 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaran Negara yang bebas KKN, UU No 31 1999 Jo. UU 20 Tahun 2001 Tentang Pidana Korupsi, UU RI No 17 TAhun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Unjuk rasa yang dilakukan IFC dilakukan agar duga adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam Program Pegelolahan areal Pemakaman segera diselidiki kejaksaan negeri Bekasi. Sesuai dengan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Bekasi APBD TA 2010, Dinas Pertanaman, Pemakaman, Penerangan Jalan Umum (PP PJU) dalam kegiatan kegiatan Program Pengelolahan Areal Pemakaman. Pertama, Penataan Lahan Taman Pemakaman Umum Padurenan dengan pagu anggaran Rp. 1.525.000.000,00, yang Terealisasi Rp. 1.435.968.000. Menurut Intan Sari Geni selaku pimpinan IFC, Pemelihara dan pengendalian TPU Padurenan dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000.00,- terealisasi Rp. 73.022.943 dan Pembanggunan halaman parkir TPU Padurenan dengan pagu anggaran Rp.300.000.00,- Terealisasi Rp.284.223.000 syarat akan dugaan tindak puidana korupsi. "Pada anggaran 2012 Pengurukan dan Penataan TPU Padurenan sebesar Rp.2.429.114.750.00,- dan sudah terealisasi sebesar Rp.2.159.718.290, perlu diselidiki pihak berwenang," katanya. Hasil temuan Indonesia Fight Corruption (IFC) dalam sebuah reales-nya, Laporan LKPJ 2011 terkait Program Pengelolahan Areal Pemakaman di dalam penataan lahan TPU padurenan, dengan pagu anggaran 2010 Rp.1,5 milyar terealisasi Rp. 1.435.968.000. Dalam LKPJ Kepala Daerah Kota Bekasi, adalah pembohongan publik, dan KPA, PPK, PPTK serta panitia lelang terindikasi KKN untuk memenangkan PT. Erni Juta Agung sebagai pemenang. Perkerjaan proyek dilapangan tidak sebanding dengan anggaran yang di kucurkan APBD 2010 dan PT. Ernita Juta Agung diduga tidak penggalaman. "Sesuai investigasi Indonesia Fight Corruption di TPU Padurenan lahan sebelah timur penuh dengan genangan air dan di jadikan areal pemancingan," kata Intan. Ditambahkan Intan, APBD 2011 kembali dialokasikan dalam Program Pengurukan Tanah dan Penataan TPU Padurenan sebesar Rp. 2.429.114.750 telah terjadinya Mark Up anggaran yang sangat besar dan tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada. "Dari hasil investigasi Indonesia Fight Corruption dana APBD 2010-2011 untuk TPU Padurenan Kota Bekasi Terindikasi Korupsi," katanya. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

JELANG PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, PENYAYI JALANAN PUN DILIRIK

Kelompok pengamen jalanan Kota Bekasi mulai "dilirik" sejumlah tim pemenangan kandidat calon kepala daerah menjelang pilkada yang akan berlangsung pada 16 Desember. Teguh SDL dari Komunitas Pengamen Jalanan (KPJ), di Bekasi, Minggu mengatakan mereka sering menerima tawaran untuk membuat lagu dengan lirik yang dapat mendongkrak popularitas kandidat kepala daerah. "Kami memang sering menerima tawaran kerjasama dengan tim pemenangan pilkada dari beberapa partai politik untuk pencitraan kandidat mereka di masyarakat," ujarnya. Menurut dia, tarif pembuatan lagu dipatok Rp10 juta. Harga tersebut, katanya, sudah termasuk 100 keping cakram padat untuk dibagikan kepada kader dan satu CD master. Lagu yang diciptakan anggota KPJ ini sering dijadikan sebagai jingle dan diputar di stasiun radio atau di lokasi kampanye. "Pada Pilkada 2008 lalu, kita menciptakan lagu untuk pasangan Ahmad Saikhu dan Kamaludin Zaini dari PKS berjudul 'Bangun Kota Bekasi'. Lalu kita juga membuat lagu untuk pasangan Sa'duddin-Jamalulail Yunus dan Darip Mulyana-Jejen Sayuti pada Pilkada Kabupaten Bekasi 2012," ujarnya Teguh menambahkan, pemesanan lagu untuk pilkada tahun ini lebih banyak mengadopsi kata-kata asli Bekasi agar unsur kedaerahan lebih terasa. (Kr/Ant).

BUDIMAN SOPANDI; PENATAAN TERMINAL DAN PARKIRAN JALANAN DIBUTUHKAN,

Tidak adanya terminal yang representatif di wilayah kota Bekasi, dituding Budiman Sopandi selaku Kepala dinas Perhubungan Kota Bekasi sebagai penyebab munculnya terminal-terminal bayangan. "Kota Bekasi seharusnya sudah memiliki terminal type A yang mampu menampung kebutuhan untuk transit ankutan Antar propinsi dan antar kota yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang," katanya saat dihubungi via telpon (3/6). Hal itu seharusnya sudah dapat dinikmati seluruh masyarakat kota Bekasi yang dihuni 2,3 juta jiwa dengan mobilitas hampir 24 jam/hari dan tersebar di 12 kecamatan. Karena tidak ada terminal induk yang sekelas terminal type A mengakibatkan munculnya titik-titik terminal bayangan diberbagai tempat di kota Bekasi. Budiman mencontohkan, di Pondok Gede terminal yang ada hanya menumpang pada pusat perbelanjaan yang ada di sekitar Plaza Pondok Gede dan Atrium Pondok Gede. Oleh sebat itu, Budiman berharap ke depan akan ada penataan terminal sehingga kota Bekasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan transportasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Diakuinya, masih banyak terminal – terminal bayangan yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu-lintas. Dengan penataan terminal diharapkan dapat menampung semua persoalan yang menyebabkan lahirnya terminal bayangan seperti di lingkar Pasar Pondok Gede, sekitar Rawa Panjang, depan Giant tol Jati Asih, pinggiran Narogong Ps. Bantargebang, lepas pintu gerbang stasiun Kranji dan lainnya. Sementara itu ditanya penataan lahan-lahan Parkir dijalan masih rendah untuk mengejar PAD, Budiman mengelak karena saat ini hal tersebut sudah diatur oleh Surat Keputusan Walikota Bekasi. "Ada 70 titik parkir sudah diatur dalam SK Walikota, jadi semua akan menyesuaikan dengan keputusan itu untuk kebijakan perparkiran," katanya. Saat ini sendiri dinas perhubungan intensif untuk monitoring parkir-parkir di jalan agar ada data yang jelas berapa banyak lahan parkir di jalan diwilayah kota Bekasi saat ini. "Hanya kalau sudah masuk bagian titik pajak parkir yang di atur dalam SK Walikota, itu masuknya ke dinas Pendapatan," kata Budiman yang meminta agar ada konfirmasi ke Dispenda kota Bekasi. Dinas Perhubungan sendiri, diakui Budiman, sedang berupaya untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada, agar parkiran dapat menjadi penyumbang besar dalam PAD kota Bekasi. "Seperti diketahui, parkiran di sentral bisnis sendiri sudah dikelola security parking, ke dinas Perhubungan hanya pengurusan izin saja," imbuhnya. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

KONDISI KEMBAR SIAM STABIL DI RSUD KOTA BEKASI

Per hari ini keadaan bayi Kembar siam anak Ny. Meifriyanti relatif stabil di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) seperti dikatakan dr. Titi Masrifahati, direktur utama (Dirut) RSUD Kota Bekasi. "Kedua bayi stabil Lahir 31 mei pukul 19.30 WIB," katanya saat ditanya perkembangan bayi kembarsiam tersebut. Dijelaskan dr. Titi, biaya kita klaim lewat kebijakan dana jampersal / jaminan persalinan yang berlaku untuk ibu hamil, melahirkan, nifas dan bayi usia kurang dari 30 hari. Itu sesuai dengan ketentuan yang dikeluarka kementerian kesehatan (Menkes) Republik Indonesi. Bayi yang pertamakali datang ditangani unit Neonatal Intensive Care Unit (NiCU) RSUD Kota Bekasi tersebut, saat ini sudah mulai diberi susu lewat naso gastric tube (NGT). "Ibunya tidak dirawat di RSUD kota Bekasi," kata dr Titi Masrifahati menginformasikan. Karena bayi tersebut termasuk berat lahir rendah, masing-masing kurang dari 25oo gram, maka perlu pananganan dan pemantauan khusus terlebih lagi dalam kondisi adanya perlekatan. Bayi sendiri dilahirkan di RS Kartika, Kabupaten Bekasi pada tanggal 31 Mei lalu dan dirujuk ke RSUD Kota Bekasi. RSUD melalui unit unggulannya melakukan perawatan menjaga kondisi bayi untuk tetap hangat, suhu yang optimal, pemberian oksigen secara adekuat, dan intake makanan (glucosa) secara perenteal (infuse). "Serta pencegahan terhadap resiko infeksi dan perawatan-perawatan rutin lainnya menjaga hygiene sanitasi," kata dr. Titi lagi. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

ROAD SHOW PARTAI HANURA, DPC KOTA BEKASI LANTIK BAPPILU

Road Show Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Bekasi diadakan bersamaan pelantikan Badan Pemenangan Pemilu (BAPPILU) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Bekasi. Tema Hanura Tak Kan Khianat, Hidup Mati Bersama Rakyar menjadi tema kegiatan yang dihadiri Yudhi Krisnandi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura dan Hadjar AUNG selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Barat partai Hanura. Surat Keputusan 001/divisi-Hanura/Bekasi/2012 dibacakan Syaherrayali dengan dilanjutkan dengan pelantikan BAPPILU Partai HANURA kota Bekasi oleh Winoto SH selaku ketua DPC Kota Bekasi. Ketua BAPPILU Bintoro, Wakil Ketua Budi Santoso, Saiful Anwar Faisal, Ismet Dalimunte, Aga, Semin, Nesim Supriatna, Fadhil Duha, Sekretaris Juhana Bahrudin, Utar Muspidar, Nasrul Lutfi, Lenny, Misngat, Bendahara Elen, Intan Imelda, Denny Muhajir, Dudung Sudrajat. Winoto mengucapkan terimakasih, laporan bahwa kota Bekasi pada tahun 2012 akan melaksanakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi. "Kami bangga pada DPP Hanura karena ada perhatian dengan kehadiran DPP pada road show Partai HANURA," katanya. Winoto SH., selaku ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Bekasi pada kesempatan sambutan mengabsen satu per satu pimpinan Anak Cabang (PAC) partai Hanura kota Bekasi. Ketua DPC kota Bekasi, berharap adanya kolaborasi dan elaborasi dalam kegiatan Road Show partai Hanura di provinsi Jawa Barat. Sedangkan ketua DPD dalam sambutan menyampaikan road show partai Hanura juga merupakan kunjungan kerja DPP dan DPD ke daerah-daerah. "Saya lihat wajah-wajah penuh harapan sehingga apa yang belum tercapai 2009, satu dapil satu kursi dapat diraih pada pemilu yang akan datang," kata AUNG. Yudhi Krisnandi memulai dengan yel "hanura, Maju, Hanura Jaya", terima kasih kepada DPC Kota Bekasi yang di hadiri 17 orang pengurus. "Road Show menempuh 1.500 kilometer dengan mengawalinya ke Banten Purwakarta, Subang, Karawang dan Bekasi serta berbagai daerah lain," katanya. Kedatangan Yudhi juga ditemani jajaran wakil sekjen, Bendahara dan berbagai organi sayap partai Hanura juga perwakilan DPD Jawa Barat serta DPC Depok. "Wiranto menitip pesan bahwa kader-kader adalah ujung tombak kemenangan pada pemilu lalu dan akan datang," katanya. Road Show ditujukan untuk melihat secara langsung pemenangan partai Hanura di daerah-daerah, Hati Nurani diyakini bisa menjadi motivasi untuk memenangkan pemilu 2014. "DPP akan melihat, daerah mana DPC-DPC partai Hanura yang kuat, DPC-DPC mana yang sedang-sedang saja," kata Dr. Yudhi Krisnandi. Secara proporsional Yudhi berpesan, agar para kader mau berkontribusi untuk membesarkan dan memenangkan partai dengan mendengarkan esensi suara rakyat. "Pak Wiranto mengingatkan agar kader Partai Hanura mendengarkan hati nurani, Kader partai Hanura diharapkan dapat tampil di tengah masyarakat untuk menjadi panutan," tambahnya. Sosialisasi merupakan salah satu tujuan partai Hanura dalam melakukan road show, untuk memastikan partai Hanura menjadi bagian pemenang pemilu 2014. "Kita bumi ratakan Jawa Barat agar partai Hanura mengakar dan dapat bekerja bersama rakyat, untuk mendukung dan mengusung kembali Haji Wiranto sebagai Presiden," ajaknya. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!